Pemerintah diminta putuskan Hubungan Diplomatik dengan Belanda

Ketua MPR RI Sidarto Danusubroto (tengah) didampingi Wakil Ketua MPR RI Meilani Leimena Suharli (kiri) menerima Ketua Dewan Penasihat Komite Utang Kehormatan Belanda Moetojib (kanan) saat beraudiensi di Ruang Pimpinan MPR, Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (13/01/2014). Komite Utang Kehormatan Belanda meminta pemerintah untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Kerajaan Belanda karena tidak mengakui De Jure Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945.