AMPES Desak Penegak Hukum Usut Dugaan Korupsi Revitalisasi Kawasan Wisata Senggigi
Jum'at, 04 Juni 2021 - 13:06 WIB
Puluhan mahasiswa dan pemuda Lombok Barat di Jakarta yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sasak (AMPES), menggelar demonstrasi di KPK, Jumat (4/6/2021) pagi. Selain KPK, massa aksi juga mendatangi gedung Kejagung RI dan Mabes Polri.
Dalam aksinya, mereka mendesak aparat penegak hukum di pusat untuk segera memeriksa kasus dugaan ambruknya tiga proyek revitalisasi kawasan wisata Senggigi senilai Rp.6,1 miliar.
Sebab, proyek revitalisasi tersebut tergolong baru dikerjakan, karena kurang lebih satu tahun terakhir diakses oleh masyarakat. "Dengan waktu yang relatif singkat ini tentu kami menduga ada hal yang mengganjal dibalik proyek revitalisasi di wilayah Senggigi tersebut," kata Pembina AMPES Daud Gerung, kepada wartawan.
Menurut Daud, sudah empat bulan berlalu, tepatnya pada Februari lalu, penanganan kasus ini tak kunjung menemui titik terang. "Makanya kasus ini kita bawa ke Jakarta guna meminta perhatian khusus aparat penegak hukum pusat sekaligus mendesak untuk segera memeriksa Kadispar Kabupaten Lombok Barat atas kasus ambruknya tiga proyek tersebut," ujarnya.
Daud mengaku pihaknya sudah kehilangan kepercayaan terhadap kinerja aparat penegak hukum di daerah. Terutama terhadap Kapolres Lombok Barat AKBP Bagus Sigit Wibowo dan Kasat Reskrim AKP Dhafid Siddik, yang dinilai tidak serius dan lamban dalam menangani kasus ini. "Maka perlu ada dorongan dari aparat penegak hukum pusat untuk segera turun ke daerah Kabupaten Lombok Barat," ungkap Daud.
Selain itu, mereka juga melaporkan secara resmi kasus tersebut dengan menyerahkan beberapa bukti lampiran, yang telah diterima oleh jajaran KPK, Kejagung RI dan Mabes Polri.
Sementara itu, Ketua AMPES Al Haetami, menambahkan apa yang pihaknya suarakan merupakan perjuangan mereka dalam melakukan kontrol terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah dan aparat penegak hukum di daerah. Pihaknya berjanji akan terus turun ke jalan sampai tuntutan mereka dipenuhi.
"Tidak menutup kemunginan akan banyak lagi kasus-kasus di daerah Kabupaten Lombok Barat yang akan disuarakan nantinya di Jakarta," tandas Haetami.
Kami akan terus menggelar aksi jika apa yang menjadi tuntutan kami tak segera ditindaklanjuti oleh KPK, Kejagung dan Mabes Polri.
Dalam aksinya, mereka mendesak aparat penegak hukum di pusat untuk segera memeriksa kasus dugaan ambruknya tiga proyek revitalisasi kawasan wisata Senggigi senilai Rp.6,1 miliar.
Sebab, proyek revitalisasi tersebut tergolong baru dikerjakan, karena kurang lebih satu tahun terakhir diakses oleh masyarakat. "Dengan waktu yang relatif singkat ini tentu kami menduga ada hal yang mengganjal dibalik proyek revitalisasi di wilayah Senggigi tersebut," kata Pembina AMPES Daud Gerung, kepada wartawan.
Menurut Daud, sudah empat bulan berlalu, tepatnya pada Februari lalu, penanganan kasus ini tak kunjung menemui titik terang. "Makanya kasus ini kita bawa ke Jakarta guna meminta perhatian khusus aparat penegak hukum pusat sekaligus mendesak untuk segera memeriksa Kadispar Kabupaten Lombok Barat atas kasus ambruknya tiga proyek tersebut," ujarnya.
Daud mengaku pihaknya sudah kehilangan kepercayaan terhadap kinerja aparat penegak hukum di daerah. Terutama terhadap Kapolres Lombok Barat AKBP Bagus Sigit Wibowo dan Kasat Reskrim AKP Dhafid Siddik, yang dinilai tidak serius dan lamban dalam menangani kasus ini. "Maka perlu ada dorongan dari aparat penegak hukum pusat untuk segera turun ke daerah Kabupaten Lombok Barat," ungkap Daud.
Selain itu, mereka juga melaporkan secara resmi kasus tersebut dengan menyerahkan beberapa bukti lampiran, yang telah diterima oleh jajaran KPK, Kejagung RI dan Mabes Polri.
Sementara itu, Ketua AMPES Al Haetami, menambahkan apa yang pihaknya suarakan merupakan perjuangan mereka dalam melakukan kontrol terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah dan aparat penegak hukum di daerah. Pihaknya berjanji akan terus turun ke jalan sampai tuntutan mereka dipenuhi.
"Tidak menutup kemunginan akan banyak lagi kasus-kasus di daerah Kabupaten Lombok Barat yang akan disuarakan nantinya di Jakarta," tandas Haetami.
Kami akan terus menggelar aksi jika apa yang menjadi tuntutan kami tak segera ditindaklanjuti oleh KPK, Kejagung dan Mabes Polri.
(sra)