FSP-RTMM-SPSI Tolak Rencana Revisi PP 109/2012
Jum'at, 04 Juni 2021 - 20:57 WIB
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman - SerikatPekerja Seluruh Indonesia (FSP-RTMM-SPSI) Sudarto (kedua kiri) bersama (dari kiri) Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Buyung Marizal, Sekretaris Umum Iyus Ruslan dan Ketua Bidang Hukum Hartono menyatakan aspirasi serikat pekerja yang menolak rencana Revisi PP 109/2012 di Jakarta, Jumat (4/6/2021).
click to zoom
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman - SerikatPekerja Seluruh Indonesia (FSP-RTMM-SPSI) Sudarto (kedua kiri) bersama (dari kiri) Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Buyung Marizal, Sekretaris Umum Iyus Ruslan dan Ketua Bidang Hukum Hartono menyatakan aspirasi serikat pekerja yang menolak rencana Revisi PP 109/2012 di Jakarta, Jumat (4/6/2021).
click to zoom
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman - SerikatPekerja Seluruh Indonesia (FSP-RTMM-SPSI) Sudarto menyatakan aspirasi serikat pekerja yang menolak rencana Revisi PP 109/2012 di Jakarta, Jumat (4/6/2021).
click to zoom
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman - SerikatPekerja Seluruh Indonesia (FSP-RTMM-SPSI) Sudarto (kiri) menyatakan aspirasi serikat pekerja yang menolak rencana Revisi PP 109/2012 di Jakarta, Jumat (4/6/2021).
click to zoom
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman - SerikatPekerja Seluruh Indonesia (FSP-RTMM-SPSI) Sudarto menyatakan aspirasi serikat pekerja yang menolak rencana Revisi PP 109/2012 di Jakarta, Jumat (4/6/2021).
click to zoom
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman - SerikatPekerja Seluruh Indonesia (FSP-RTMM-SPSI) Sudarto (kedua kiri) bersama (dari kiri) Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Buyung Marizal, Sekretaris Umum Iyus Ruslan dan Ketua Bidang Hukum Hartono menyatakan aspirasi serikat pekerja yang menolak rencana Revisi PP 109/2012 di Jakarta, Jumat (4/6/2021).
Sudarto memohon kepada Presiden RI Joko Widodo untuk membatalkan rencana revisi PP 109/2012 demi melindungi tenaga kerja di industri hasil tembakau (IHT).
(rat)