PP KNPI: Pihak Saudi Jangan Cuci Tangan terkait Kisruh Kuota haji
Rabu, 09 Juni 2021 - 18:10 WIB
Ketua Umum DPP KNPI, Abdul Aziz memberikan tanggapan terkait kisruh kuota haji di sela Halal bi halal KNPI dan OKP nasional, Jakarta, Rabu (9/6/2021).
Terkait kisruh tentang surat dari kedubes Arab Saudi kepada Pimpinan DPR RI yang menyatakan bahwa seolah olah Arab Saudi belum memutuskan apapun terkait kuota haji mendapat tanggapan dari KNPI.
Ketua Umum DPP KNPI, Abdul Aziz memberikan pandangan terkait hal ini saat ditemui di sela sela acara Halal bi halal KNPI dan OKP nasional.
“Menurut saya pihak Saudi jangan seolah cuci tangan lewat pernyataan dubesnya, hal ini tentu membuat pemerintah Indonesia seolah pihak yang tidak siap memberangkatkan jamaah haji tahun ini, dan menurut kami hal ini harus diluruskan," kata Abdul, Rabu (9/6), di Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta.
Setahu saya pemerintah indonesia sudah memberikan tenggat waktu perihal kuota jamaah kepada pihak Saudi sampai tanggal 28 mei kemarin, namun sampai hari inipun saya dengar tidak ada jawaban juga, sama seperti surat yg mereka kirimkan bahwa pemerintah saudi belum memberikan instruksi apapun terkait kuota.
“Kasihan dong pemerintah kita, selalu disalahkan rakyat, padahal pihak Saudi yang tidak kasih kepastian. Kami sangat concern terhadap hal ini, karena sangat sensitif, soalnya urusan ibadah kan," ujarnya.
Lebih lanjut, kata Abdul mengungkapkan logikanya bagaimana mungkin pemerintah mempersiapkan akomodasi jamaah haji kalau sampai saat inipun tidak ada kepastian kuota dari saudi, jadi apabila pemerintah pada akhirnya memutuskan untuk tidak mengirim jamaah, saya kira itu adalah langkah yang tepat untuk mengamankan jamaah Indonesia.
"Sebagai wakil dari Pemuda nasional, saya meminta pihak Saudi untuk mengevaluasi dubesnya, jangan buat gaduh, kalau tidak kasih kuota ya bilang saja secara gamblang, jangan digantung begini, ini kan hanya membuat kegaduhan di tengah masyarakat saja.
Kami meminta pihak saudi untuk lebih fair dalam pengelolaan kuota haji, kami juga menuntut dubes Saudi untuk indonesia mengklarifikasi dan meminta maaf secara terbuka kepada seluruh rakyat indonesia atas kegaduhan yg sudah terjadi," ungkap Abdul.
Ya, kalau tuntutan kami tidak ditanggapi kami akan segera gelar aksi di kedubes saudi, karena rakyat berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi, supaya tidak menjadi polemik juga ditengah masyarakat.
Terkait kisruh tentang surat dari kedubes Arab Saudi kepada Pimpinan DPR RI yang menyatakan bahwa seolah olah Arab Saudi belum memutuskan apapun terkait kuota haji mendapat tanggapan dari KNPI.
Ketua Umum DPP KNPI, Abdul Aziz memberikan pandangan terkait hal ini saat ditemui di sela sela acara Halal bi halal KNPI dan OKP nasional.
“Menurut saya pihak Saudi jangan seolah cuci tangan lewat pernyataan dubesnya, hal ini tentu membuat pemerintah Indonesia seolah pihak yang tidak siap memberangkatkan jamaah haji tahun ini, dan menurut kami hal ini harus diluruskan," kata Abdul, Rabu (9/6), di Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta.
Setahu saya pemerintah indonesia sudah memberikan tenggat waktu perihal kuota jamaah kepada pihak Saudi sampai tanggal 28 mei kemarin, namun sampai hari inipun saya dengar tidak ada jawaban juga, sama seperti surat yg mereka kirimkan bahwa pemerintah saudi belum memberikan instruksi apapun terkait kuota.
“Kasihan dong pemerintah kita, selalu disalahkan rakyat, padahal pihak Saudi yang tidak kasih kepastian. Kami sangat concern terhadap hal ini, karena sangat sensitif, soalnya urusan ibadah kan," ujarnya.
Lebih lanjut, kata Abdul mengungkapkan logikanya bagaimana mungkin pemerintah mempersiapkan akomodasi jamaah haji kalau sampai saat inipun tidak ada kepastian kuota dari saudi, jadi apabila pemerintah pada akhirnya memutuskan untuk tidak mengirim jamaah, saya kira itu adalah langkah yang tepat untuk mengamankan jamaah Indonesia.
"Sebagai wakil dari Pemuda nasional, saya meminta pihak Saudi untuk mengevaluasi dubesnya, jangan buat gaduh, kalau tidak kasih kuota ya bilang saja secara gamblang, jangan digantung begini, ini kan hanya membuat kegaduhan di tengah masyarakat saja.
Kami meminta pihak saudi untuk lebih fair dalam pengelolaan kuota haji, kami juga menuntut dubes Saudi untuk indonesia mengklarifikasi dan meminta maaf secara terbuka kepada seluruh rakyat indonesia atas kegaduhan yg sudah terjadi," ungkap Abdul.
Ya, kalau tuntutan kami tidak ditanggapi kami akan segera gelar aksi di kedubes saudi, karena rakyat berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi, supaya tidak menjadi polemik juga ditengah masyarakat.
(sra)