Kimia Farma Disarankan Langsung Jual Vaksin Berbayar ke Perusahaan
Selasa, 13 Juli 2021 - 18:29 WIB
BUMN PT Kimia Farma (Persero) Tbk, berencana melaksanakan program vaksinasi berbayar atau vaksinasi mandiri. Kendati akhirnya ditunda, tak sedikit pihak yang kontra dengan program vaksin gotong royong ini, dengan berbagai alasan.
Ketua Dewan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta, Rudyono Darsono, menilai pelaksanaan vaksin berbayar tak tepat jika dilakukan saat ini. "Vaksin berbayar yang dilakukan oleh BUMN dalam kondisi dimana jumlah yang divaksin masih sangat rendah, dapat dinilai kurang etis," kata Rudyono, Selasa (13/7), kepada Wartawan.
Selain itu, kata dia, kemunculan vaksinasi mandiri berpotensi semakin memperlebar jurang kesenjangan sosial antara masyarakat miskin dengan masyarakat kaya. "Ini akan semakin menjauhkan jarak antara si mampu dan yang kurang mampu," ujarnya.
"Kita tidak usah terlalu banyak bicara tentang sanksi untuk orang yang katanya tidak mau divaksin, pada saat masyarakat yang mengantre untuk minta divaksin masih belum mendapat pelayanan yang memadai," imbuh Rudyono.
Ia pun menyarankan Kimia Farma fokus menjual vaksin berbayar tersebut kepada perusahaan-perusahaan yang memang menginginkan. Sehingga, vaksin tersebut bisa digunakan untuk karyawan masing-masing perusahaan itu, dan pada akhirnya herd immunity atau kekebalan kelompok/komunal bisa segera tercapai.
"Saya hanya bisa menyarankan, sebaiknya vaksin yang disebut sebagai vaksin gotong royong itu disalurkan kepada perusahaan-perusahaan yang memang berminat untuk membantu pemerintah memberikan vaksin berbayar ini kepada para karyawannya," ungkap Rudyono.
"Mungkin ini lebih dapat diterima dan dapat membantu masyrakat umum yang belum mendapatkan pelayanan vaksinasi dari pemerintah," sambungnya.
Di samping itu, kata Rudyono vaksin tersebut juga harus dibagikan kepada semua perusahaan yang berminat, tanpa dibeda-bedakan. Dan pada akhirnya, pegawai dari masing-masing perusahaan tersebut mendapatkannya secara cuma-cuma.
"Dan jangan dibatasi apakah anggota Kadin atau bukan. Karena ini kembali akan membuat pengkotak-kotakan masyarakat," jelasnya.
"Pemerintah bisa langsung menjual baik melalui BUMN farmasi maupun kementerian, langsung kepada perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga kemasyarakatan untuk diberikan secara gratis kepada para karyawan dan anggotanya," lanjut Rudyono.
Ketua Dewan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta, Rudyono Darsono, menilai pelaksanaan vaksin berbayar tak tepat jika dilakukan saat ini. "Vaksin berbayar yang dilakukan oleh BUMN dalam kondisi dimana jumlah yang divaksin masih sangat rendah, dapat dinilai kurang etis," kata Rudyono, Selasa (13/7), kepada Wartawan.
Selain itu, kata dia, kemunculan vaksinasi mandiri berpotensi semakin memperlebar jurang kesenjangan sosial antara masyarakat miskin dengan masyarakat kaya. "Ini akan semakin menjauhkan jarak antara si mampu dan yang kurang mampu," ujarnya.
"Kita tidak usah terlalu banyak bicara tentang sanksi untuk orang yang katanya tidak mau divaksin, pada saat masyarakat yang mengantre untuk minta divaksin masih belum mendapat pelayanan yang memadai," imbuh Rudyono.
Ia pun menyarankan Kimia Farma fokus menjual vaksin berbayar tersebut kepada perusahaan-perusahaan yang memang menginginkan. Sehingga, vaksin tersebut bisa digunakan untuk karyawan masing-masing perusahaan itu, dan pada akhirnya herd immunity atau kekebalan kelompok/komunal bisa segera tercapai.
"Saya hanya bisa menyarankan, sebaiknya vaksin yang disebut sebagai vaksin gotong royong itu disalurkan kepada perusahaan-perusahaan yang memang berminat untuk membantu pemerintah memberikan vaksin berbayar ini kepada para karyawannya," ungkap Rudyono.
"Mungkin ini lebih dapat diterima dan dapat membantu masyrakat umum yang belum mendapatkan pelayanan vaksinasi dari pemerintah," sambungnya.
Di samping itu, kata Rudyono vaksin tersebut juga harus dibagikan kepada semua perusahaan yang berminat, tanpa dibeda-bedakan. Dan pada akhirnya, pegawai dari masing-masing perusahaan tersebut mendapatkannya secara cuma-cuma.
"Dan jangan dibatasi apakah anggota Kadin atau bukan. Karena ini kembali akan membuat pengkotak-kotakan masyarakat," jelasnya.
"Pemerintah bisa langsung menjual baik melalui BUMN farmasi maupun kementerian, langsung kepada perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga kemasyarakatan untuk diberikan secara gratis kepada para karyawan dan anggotanya," lanjut Rudyono.
(sra)