Aktivis 98 Minta Mendagri Selesaikan Dualisme Sekda Papua
Minggu, 18 Juli 2021 - 08:18 WIB
Pelantikan Sekda Papua Ridwan Rumasukun sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua oleh Gubernur Lukas Enembe berbuntut panjang. Hal itu karena Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri masih mengakui Dance Yulian Flassy sebagai Sekda Papua.
Relawan Jokowi dan Aktivis 98 Arlon H P Sinambela meminta Mendagri berpihak pada Keputusan Presiden Jokowi terkait penetapan Sekda Papua. Selain itu juga meminta Mendagri untuk tidak membela Gubernur Papua Lukas Enembe yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Papua.
"Sebagai Relawan Jokowi dan Aktivis 98 yang mengawal kebijakan pemerintah, kami berharap Mendagri bisa konsisten dan komitmen mengawal kebijakan Presiden Jokowi, bukan membela Gubernur Papua," kata Arlon melalui keterangan, Minggu (18/7/2021).
Menurutnya, saat ini di Papua mempunyai dua Sekda Versi Gubernur Papua dan Versi Keputusan Presiden Jokowi. Dirinya meminta kebijakan ini diamankan dan dilaksanakan sebagai keputusan politik dan hukum pemerintahan.
Arlon melanjutkan bahwa Gubernur Papua sebelumnya telah melakukan beberapa pelanggaran dan tidak mendapatkan tindakan yang tegas dari Mendagri serta aparat penegak hukum.
Pelanggaran tersebut seperti kasus kasino yang menurut hasil temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK telah merugikan keuangan negara hampir Rp 50 miliar. Gubernur Papua juga mendapatkan teguran usai menerobos ke Papua Nugini dan akhirnya dideportasi dari negara tersebut karena masuk secara ilegal.
"Semoga Mendagri bersama penegak hukum bisa mengamankan kepentingan negara. Presiden Jokowi telah menunjuk Sekda sesuai keputusan negara malah diberhentikan," tegas Arlon.
Relawan Jokowi dan Aktivis 98 Arlon H P Sinambela meminta Mendagri berpihak pada Keputusan Presiden Jokowi terkait penetapan Sekda Papua. Selain itu juga meminta Mendagri untuk tidak membela Gubernur Papua Lukas Enembe yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Papua.
"Sebagai Relawan Jokowi dan Aktivis 98 yang mengawal kebijakan pemerintah, kami berharap Mendagri bisa konsisten dan komitmen mengawal kebijakan Presiden Jokowi, bukan membela Gubernur Papua," kata Arlon melalui keterangan, Minggu (18/7/2021).
Menurutnya, saat ini di Papua mempunyai dua Sekda Versi Gubernur Papua dan Versi Keputusan Presiden Jokowi. Dirinya meminta kebijakan ini diamankan dan dilaksanakan sebagai keputusan politik dan hukum pemerintahan.
Arlon melanjutkan bahwa Gubernur Papua sebelumnya telah melakukan beberapa pelanggaran dan tidak mendapatkan tindakan yang tegas dari Mendagri serta aparat penegak hukum.
Pelanggaran tersebut seperti kasus kasino yang menurut hasil temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK telah merugikan keuangan negara hampir Rp 50 miliar. Gubernur Papua juga mendapatkan teguran usai menerobos ke Papua Nugini dan akhirnya dideportasi dari negara tersebut karena masuk secara ilegal.
"Semoga Mendagri bersama penegak hukum bisa mengamankan kepentingan negara. Presiden Jokowi telah menunjuk Sekda sesuai keputusan negara malah diberhentikan," tegas Arlon.
(sra)