Tuntut Penuntasan Kasus Korupsi, LSM Kaki Kalsel Kembali Demo Kejagung
Selasa, 11 Januari 2022 - 14:34 WIB
Jakarta - Merasa ada kejanggalan terkait pengadaan tanah di Muara Tapus Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Kalimantan Selatan serta berbagai kasus lainnya yang terindikasi diduga merugikan keuangan negara, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kaki Kalsel menggelar aksi orasi dibelakang Gedung Kejaksaan Agung RI pada Selasa (11/1).
Menurut Ketua umum Kaki Kalsel Akhmad Husaini SH MA, LSM Kaki Kalsel yang beralamat di Jl. Ahmad Yani, Handil negara KM 13 Kec. Gambut, Kab. Banjar Kalimantan selatan, aksi orasi yang dilakukan di Kejaksaan Agung RI terpaksa dilakukan kembali mengingat aksi orasi dan laporan ke Kejagung RI pada 13 Desember 2021 lalu hingga kini belum ditindaklanjuti oleh Kejagung.
"Beberapa persoalan baik pengadaan barang dan jasa pemerintah serta sektor pertambangan yang diduga terindikasi merugikan keuangan negara dimana hal tersebut pernah kita sampaikan dalam aksi orasi pada akhir tahun 2021 lalu hingga kini belum mendapat tanggapan dari Kejagung RI. Atas dasar itu dan untuk meminimalisir korupsi kembali terjadi, kami kembali melakukan unjuk rasa," ungkap Akhmad Husaini.
Dari pantauan Sindonews.Com, adapun tuntutan LSM Kaki Kalsel yang disuarakan melalui mobil dengan pengeras suara maupun spanduk yang dibentangkan meliputi 6 tuntutan atau 6 point mulai butir A hingga butir F.
Adapun ke-6 tuntutan tersebut meliputi :
A. Periksa proyek reservasi jalan nasional/anjir/BTS Provinsi Kalimantan tengah/pelaihari berpotensi tindak pidana korupsi pagu Rp 150 M kontraktor pelaksana PT. Widya Safta Kontraktor.
B. Preservasi jalan SP Liang Anggang Handil Bakti (SP. Serapat) kontraktor PT Wijaya Karya pagu Rp 248 milyar APB Kementerian PU Jakarta tahun 2021.
C. Rehabilitasi jalan nasional SP Liang Anggang batas Kota Pelaihari Kalimantan selatan/Dugaan pengaturan proyek/pagu Rp 70 milyar lebih/Kontraktor PT Nogroho Lestari dan PT Anugerah Karya Agra Sentosa hubungan keluarga/Proyek menyusahkan masyarakat akibat belum selesai/Ekonomi masyarakat terganggu/pedagang, buruh/tani/ASN, akibat proyek.
D. Segera telisik dan periksa/proyek waduk/bendungan/irigasi/jalan nasional banyak dugaan bermasalah.
E. Anggaran dari APBN cukup besar/Proyek banyak terlambat.
F. Segera periksa laporan di Kejari Jaksel.
Hingga berita ini diturunkan, aksi orasi yang dilakukan oleh LSM Kaki Kalsel dibelakang Gedung Kejagung RI berlangsung secara damai dan tertib.
Dengan mempergunakan satu buah mobil yang diperlengkapi oleh pengeras suara, aksi orasi yang difasilitasi oleh empat buah mini bis untuk mengangkut peserta unjuk rasa tersebut kembali akan melakukan aksi orasi didepan Mabes Polri dan Kementerian PUPR.
Menurut Ketua umum Kaki Kalsel Akhmad Husaini SH MA, LSM Kaki Kalsel yang beralamat di Jl. Ahmad Yani, Handil negara KM 13 Kec. Gambut, Kab. Banjar Kalimantan selatan, aksi orasi yang dilakukan di Kejaksaan Agung RI terpaksa dilakukan kembali mengingat aksi orasi dan laporan ke Kejagung RI pada 13 Desember 2021 lalu hingga kini belum ditindaklanjuti oleh Kejagung.
"Beberapa persoalan baik pengadaan barang dan jasa pemerintah serta sektor pertambangan yang diduga terindikasi merugikan keuangan negara dimana hal tersebut pernah kita sampaikan dalam aksi orasi pada akhir tahun 2021 lalu hingga kini belum mendapat tanggapan dari Kejagung RI. Atas dasar itu dan untuk meminimalisir korupsi kembali terjadi, kami kembali melakukan unjuk rasa," ungkap Akhmad Husaini.
Dari pantauan Sindonews.Com, adapun tuntutan LSM Kaki Kalsel yang disuarakan melalui mobil dengan pengeras suara maupun spanduk yang dibentangkan meliputi 6 tuntutan atau 6 point mulai butir A hingga butir F.
Adapun ke-6 tuntutan tersebut meliputi :
A. Periksa proyek reservasi jalan nasional/anjir/BTS Provinsi Kalimantan tengah/pelaihari berpotensi tindak pidana korupsi pagu Rp 150 M kontraktor pelaksana PT. Widya Safta Kontraktor.
B. Preservasi jalan SP Liang Anggang Handil Bakti (SP. Serapat) kontraktor PT Wijaya Karya pagu Rp 248 milyar APB Kementerian PU Jakarta tahun 2021.
C. Rehabilitasi jalan nasional SP Liang Anggang batas Kota Pelaihari Kalimantan selatan/Dugaan pengaturan proyek/pagu Rp 70 milyar lebih/Kontraktor PT Nogroho Lestari dan PT Anugerah Karya Agra Sentosa hubungan keluarga/Proyek menyusahkan masyarakat akibat belum selesai/Ekonomi masyarakat terganggu/pedagang, buruh/tani/ASN, akibat proyek.
D. Segera telisik dan periksa/proyek waduk/bendungan/irigasi/jalan nasional banyak dugaan bermasalah.
E. Anggaran dari APBN cukup besar/Proyek banyak terlambat.
F. Segera periksa laporan di Kejari Jaksel.
Hingga berita ini diturunkan, aksi orasi yang dilakukan oleh LSM Kaki Kalsel dibelakang Gedung Kejagung RI berlangsung secara damai dan tertib.
Dengan mempergunakan satu buah mobil yang diperlengkapi oleh pengeras suara, aksi orasi yang difasilitasi oleh empat buah mini bis untuk mengangkut peserta unjuk rasa tersebut kembali akan melakukan aksi orasi didepan Mabes Polri dan Kementerian PUPR.
(sra)