Jokowi Minta Mafia Karantina Diusut, Ini Masukan 'Wanita Emas'
Sabtu, 05 Februari 2022 - 14:23 WIB
JAKARTA-- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta mafia karantina diusut. Ini dilakukan setelah ia mendapatkan keluhan dari warga negara asing (WNA).
Ketua Umum Partai Era Masyarakat Sejahtera (Emas) Hasnaeni 'Wanita Emas' (HWE) mendukung langkah Jokowi ini. "Bapak Presiden sudah meminta mafia karantina diusut di bandara, itu sudah sangat baik," kata Hasnaeni, Sabtu (5/2), dalam keterangannya.
Hasnaeni menyarankan karantina sebaiknya dilakukan secara mandiri. Sebab menurut dia karantina di hotel cenderung merugikan. Salah satunya akibat harga hotel yang dinilai tergolong lebih mahal dari harga normal.
"Karantina di hotel itu tidak masuk akal. Kalau orang yang punya uang bisa karantina di hotel, hotel mewah. Lalu yang tidak punya uang karantina di Wisma Atlet sampai antrean banyak sekali di bandara," ujarnya.
Hasnaeni berharap agar karantina cukup dilakukan di rumah masing-masing. Sehingga perawatan lebih optimal dan tak merugikan masyarakat secara ekonomi. "Kalau tidak ada karantina di hotel, maka hotel-hotel itu tidak laku. Apakah itu bukan bisnis. Ini masukan kepada pemerintah. Apa artinya sebuah karantina jika tidak diawasi dengan tepat dengan baik," papar Hasnaeni.
"Sedangkan harga hotel bagi yang mampu, yang punya uang, itu bukan harga hotel yang seharusnya. Misalnya harga kamar yang seharusnya Rp500 ribu, itu jadi Rp1 juta. Ini masukan buat Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Luhut Pandjaitan," sambungnya.
Selain itu, masyarakat Indonesia yang datang dari luar negeri, menurut dia sebaiknya cukup dites PCR saja. Tak perlu harus melakukan karantina, terlebih jika hasilnya negatif Covid. Tes ini dilakukan saat warga negara Indonesia (WNI) berangkat dan sampai ke Tanah Air.
"Kalau negatif boleh pergi dong, tidak perlu karantina. Kalau harus karantina karena menunggu masa inkubasi, karantina mandiri di rumah. Yang penting jelas alamat dan tempat tinggal dimana. Itu yang perlu dikontrol oleh pemerintah," tuturnya.
Sementara bagi warga negara asing (WNA), kata Hasnaeni, diperbolehkan masuk ke Indonesia dengan syarat mengantongi kepemilikan asuransi.
"Seperti Singapura, WNA selama memiliki asuransi dia boleh masuk. Itu tidak membebani pemerintah ketika dia sakit atau Covid misalnya," tandas Hasnaeni.
Ketua Umum Partai Era Masyarakat Sejahtera (Emas) Hasnaeni 'Wanita Emas' (HWE) mendukung langkah Jokowi ini. "Bapak Presiden sudah meminta mafia karantina diusut di bandara, itu sudah sangat baik," kata Hasnaeni, Sabtu (5/2), dalam keterangannya.
Hasnaeni menyarankan karantina sebaiknya dilakukan secara mandiri. Sebab menurut dia karantina di hotel cenderung merugikan. Salah satunya akibat harga hotel yang dinilai tergolong lebih mahal dari harga normal.
"Karantina di hotel itu tidak masuk akal. Kalau orang yang punya uang bisa karantina di hotel, hotel mewah. Lalu yang tidak punya uang karantina di Wisma Atlet sampai antrean banyak sekali di bandara," ujarnya.
Hasnaeni berharap agar karantina cukup dilakukan di rumah masing-masing. Sehingga perawatan lebih optimal dan tak merugikan masyarakat secara ekonomi. "Kalau tidak ada karantina di hotel, maka hotel-hotel itu tidak laku. Apakah itu bukan bisnis. Ini masukan kepada pemerintah. Apa artinya sebuah karantina jika tidak diawasi dengan tepat dengan baik," papar Hasnaeni.
"Sedangkan harga hotel bagi yang mampu, yang punya uang, itu bukan harga hotel yang seharusnya. Misalnya harga kamar yang seharusnya Rp500 ribu, itu jadi Rp1 juta. Ini masukan buat Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Luhut Pandjaitan," sambungnya.
Selain itu, masyarakat Indonesia yang datang dari luar negeri, menurut dia sebaiknya cukup dites PCR saja. Tak perlu harus melakukan karantina, terlebih jika hasilnya negatif Covid. Tes ini dilakukan saat warga negara Indonesia (WNI) berangkat dan sampai ke Tanah Air.
"Kalau negatif boleh pergi dong, tidak perlu karantina. Kalau harus karantina karena menunggu masa inkubasi, karantina mandiri di rumah. Yang penting jelas alamat dan tempat tinggal dimana. Itu yang perlu dikontrol oleh pemerintah," tuturnya.
Sementara bagi warga negara asing (WNA), kata Hasnaeni, diperbolehkan masuk ke Indonesia dengan syarat mengantongi kepemilikan asuransi.
"Seperti Singapura, WNA selama memiliki asuransi dia boleh masuk. Itu tidak membebani pemerintah ketika dia sakit atau Covid misalnya," tandas Hasnaeni.
(sra)