Isu Tiga Periode, GMKI: Pemerintah Tetap Fokus Kerja, Biarkan Rakyat Bicara
Kamis, 24 Februari 2022 - 14:00 WIB
JAKARTA-- GMKI merespon hasil Litbang salah satu koran nasional yang mengeluarkan survei kepuasan publik yang tinggi terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin mencapai 73.9 persen sebagai buah dari program yang berdampak.
Menurut GMKI, isu Jokowi tiga Periode yang menyusul hasil survei tersebut terhalang tembok konstitusi. "Kita sangat mengapresiasi kinerja Presiden Jokowi yang bekerja keras dan memperhatikan kepentingan rakyat. Survei tersebut membuktikan hasil kerja selama ini berdampak. Namun isu susulan 3 Periode itu kan terhadang tembok Konstitusi," kata Ketua Umum PP GMKI, Jefri Gultom.
Jefri menyarankan, sebagai negara yang kedaulatan tertingginya berada di tangan rakyat, Pemerintah tidak perlu ikut-ikutan merespon isu susulan itu.
"Pemerintah harus fokus bekerja. Segala wacana, aspirasi itu diakumulasikan dalam sistem demokrasi kita melalui kanal-kanal yang tersedia dan terakhir kita tunggu saja respon DPR/MPR. GMKI juga menghimpun isu ini dengan teliti sebagai bagian dari pilar Demokrasi. Namun sekali lagi, kita minta Pemerintah tak ikut-ikutan. Jangan sampai isu ini mengganggu kinerja sehingga program prioritas jadi meleset," ujarnya.
Menurutnya, Pemerintah jangan terpancing dan ikut-ikutan menyusun strategi.
"Ya kita harap Pemerintah jangan tergoda dan diam-diam menyusun siasat dan strategi. Angka Survei kadang naik kadang turun. Cukup bekerja saja tulus lalu biarkan rakyat menilai dan memutuskan secara rasional untuk nasibnya mendatang," ungkap Jefri.
Dijelaskannya bahwa, sejak awal reformasi, trend politik Indonesia sudah berubah dan semua calon Pemimpin Negara sudah memakai trend itu, yaitu, 'menyembunyikan motif politik'.
"Lihat saja, hampir semua kandidat mengelak jika ditanya soal suksesi. Tapi kinerja dan penampilannya diam-diam mengarah kesana. Motifnya disembunyikan. Kemudian, elite-elite politik memantau Survei Popularitas dan Elektabilitas. Alasannya, 'scientific base'. Kan itu sudah sering dipakai. Jadi biarlah isu 3 periode ini domain rakyat, bukan domain Pemerintah. Program harus betul-betul berdampak," tandas Jefri.
Ia, memaparkan pemerintah sudah berhasil menjalankan program strategis pembangunan infrastruktur seperti pembangunan kawasan danau toba, pembangunan jalan dan perumahan daerah tertinggal di Sumatera Barat, pembangunan bendungan di Jawa Barat, Jawa tengah, Nusa Tenggara Timur, pembangunan IKN di Kalimantan Timur, serta pembangunan jalan trans Papua.
"Pembangunan infrastuktur era Presiden Jokowi mampu meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di daerah," katanya.
Lebih lanjut, Jefri mengatakan Presiden Jokowi mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Berdasarkan data BPS, Presiden Jokowi mampu menekan angka kemiskinan sejak tahun 2014 menjadi satu digit yaitu 9.71 persen, dimana pada tahun 2014 angka kemiskinan mencapai 11.25 persen.
"Penurunan angka kemiskinan tidak terlepas dari upaya pemerintah melindungi masyarakat miskin dan rentan terdampak pandemi melalui program bantuan sosial dan mendukung UMKM," ucap Jefri.
Selain itu, Indonesia akan menjadi tuan rumah KTT G20 pada bulan Oktober 2022. Dengan penyelenggaran KTT G20 akan membuka ruang investasi untuk Indonesia dan kerjasama ekonomi antar Indonesia dengan negara anggota G20.
"G20 jadi pintu gerbang dalam investasi dan kerjasama ekonomi, hal ini harus dimanfaatkan untuk memaksimalkan potensi ekonomi dengan berorientasi kesejahteraan masyarakat Indonesia," tandas Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Indonesia ini.
Menurut GMKI, isu Jokowi tiga Periode yang menyusul hasil survei tersebut terhalang tembok konstitusi. "Kita sangat mengapresiasi kinerja Presiden Jokowi yang bekerja keras dan memperhatikan kepentingan rakyat. Survei tersebut membuktikan hasil kerja selama ini berdampak. Namun isu susulan 3 Periode itu kan terhadang tembok Konstitusi," kata Ketua Umum PP GMKI, Jefri Gultom.
Jefri menyarankan, sebagai negara yang kedaulatan tertingginya berada di tangan rakyat, Pemerintah tidak perlu ikut-ikutan merespon isu susulan itu.
"Pemerintah harus fokus bekerja. Segala wacana, aspirasi itu diakumulasikan dalam sistem demokrasi kita melalui kanal-kanal yang tersedia dan terakhir kita tunggu saja respon DPR/MPR. GMKI juga menghimpun isu ini dengan teliti sebagai bagian dari pilar Demokrasi. Namun sekali lagi, kita minta Pemerintah tak ikut-ikutan. Jangan sampai isu ini mengganggu kinerja sehingga program prioritas jadi meleset," ujarnya.
Menurutnya, Pemerintah jangan terpancing dan ikut-ikutan menyusun strategi.
"Ya kita harap Pemerintah jangan tergoda dan diam-diam menyusun siasat dan strategi. Angka Survei kadang naik kadang turun. Cukup bekerja saja tulus lalu biarkan rakyat menilai dan memutuskan secara rasional untuk nasibnya mendatang," ungkap Jefri.
Dijelaskannya bahwa, sejak awal reformasi, trend politik Indonesia sudah berubah dan semua calon Pemimpin Negara sudah memakai trend itu, yaitu, 'menyembunyikan motif politik'.
"Lihat saja, hampir semua kandidat mengelak jika ditanya soal suksesi. Tapi kinerja dan penampilannya diam-diam mengarah kesana. Motifnya disembunyikan. Kemudian, elite-elite politik memantau Survei Popularitas dan Elektabilitas. Alasannya, 'scientific base'. Kan itu sudah sering dipakai. Jadi biarlah isu 3 periode ini domain rakyat, bukan domain Pemerintah. Program harus betul-betul berdampak," tandas Jefri.
Ia, memaparkan pemerintah sudah berhasil menjalankan program strategis pembangunan infrastruktur seperti pembangunan kawasan danau toba, pembangunan jalan dan perumahan daerah tertinggal di Sumatera Barat, pembangunan bendungan di Jawa Barat, Jawa tengah, Nusa Tenggara Timur, pembangunan IKN di Kalimantan Timur, serta pembangunan jalan trans Papua.
"Pembangunan infrastuktur era Presiden Jokowi mampu meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di daerah," katanya.
Lebih lanjut, Jefri mengatakan Presiden Jokowi mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Berdasarkan data BPS, Presiden Jokowi mampu menekan angka kemiskinan sejak tahun 2014 menjadi satu digit yaitu 9.71 persen, dimana pada tahun 2014 angka kemiskinan mencapai 11.25 persen.
"Penurunan angka kemiskinan tidak terlepas dari upaya pemerintah melindungi masyarakat miskin dan rentan terdampak pandemi melalui program bantuan sosial dan mendukung UMKM," ucap Jefri.
Selain itu, Indonesia akan menjadi tuan rumah KTT G20 pada bulan Oktober 2022. Dengan penyelenggaran KTT G20 akan membuka ruang investasi untuk Indonesia dan kerjasama ekonomi antar Indonesia dengan negara anggota G20.
"G20 jadi pintu gerbang dalam investasi dan kerjasama ekonomi, hal ini harus dimanfaatkan untuk memaksimalkan potensi ekonomi dengan berorientasi kesejahteraan masyarakat Indonesia," tandas Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Indonesia ini.
(sra)