Jelang Ramadhan, Mahasiswa Desak Presiden Stabilkan Minyak Goreng dan Stop Bicara Pemilu
Jum'at, 25 Maret 2022 - 23:00 WIB
JAKARTA-- Ketua Umum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) Bintang Wahyu Saputra mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera menstabilkan bukan hanya kelangkaan, tetapi juga harga minyak goreng.
"Minyak goreng sekarang dikeluhkan masyarakat, banyak yang menjerit bukan hanya langka tetapi karena harganya mahal, Presiden Jokowi harus selesaikan ini segera sebelum bulan puasa dan ramadhan," Bintang Wahyu Saputra, Jumat (24/3), kepada wartawan di Jakarta.
Menurutnya hal itu merupakan kewajiban pemerintah didasarkan atas perintah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
"Stabilitas pangan termasuk minyak goreng, ini tanggung jawab pemerintah, harus dimengerti Itu perintah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan loh," ujarnya.
Dirinya pun secara tegas menyarankan Pemerintah untuk menghentikan segala bentuk kegiatan ekspor yang berkaitan dengan minyak goreng.
"Ini kita ngapain ekspor sih? Wong didalam negeri masih terjadi kelangkaan bahkan harga mahal. Harus dihentikan dong kegiatan ekspor yang berkaitan dengan minyak goreng," ungkap Bintang
Dirinya pun menyampaikan jika Pemerintah tidak segera atasi kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng, organisasinya akan menggerakkan people power.
"Minyak goreng itu kebutuhan utama rakyat, masalah dapur rakyat ini, ini memperihatinkan, harus segera selesai. Jika tidak, Saya akan gerakan massa, instruksikan organisasi bergerak secara besar-besaran pada 29 provinsi 117 kabupaten," tandasnya.
Lebih lanjut Bintang pula mengatakan seluruh pihak komponen bangsa baik legislatif maupun eksekutif untuk fokus menyelesaikan kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng bukan fokus terhadap pemilu.
"Tolong urusi rakyat, tolong selesaikan masalah yang membuat rakyat menjerit, utamakan rakyat terlebih dahulu dong, saya heran dengan pihak-pihak yang justru terus menerus bicara tentang kekuasaan," Bintang.
"Minyak goreng sekarang dikeluhkan masyarakat, banyak yang menjerit bukan hanya langka tetapi karena harganya mahal, Presiden Jokowi harus selesaikan ini segera sebelum bulan puasa dan ramadhan," Bintang Wahyu Saputra, Jumat (24/3), kepada wartawan di Jakarta.
Menurutnya hal itu merupakan kewajiban pemerintah didasarkan atas perintah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
"Stabilitas pangan termasuk minyak goreng, ini tanggung jawab pemerintah, harus dimengerti Itu perintah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan loh," ujarnya.
Dirinya pun secara tegas menyarankan Pemerintah untuk menghentikan segala bentuk kegiatan ekspor yang berkaitan dengan minyak goreng.
"Ini kita ngapain ekspor sih? Wong didalam negeri masih terjadi kelangkaan bahkan harga mahal. Harus dihentikan dong kegiatan ekspor yang berkaitan dengan minyak goreng," ungkap Bintang
Dirinya pun menyampaikan jika Pemerintah tidak segera atasi kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng, organisasinya akan menggerakkan people power.
"Minyak goreng itu kebutuhan utama rakyat, masalah dapur rakyat ini, ini memperihatinkan, harus segera selesai. Jika tidak, Saya akan gerakan massa, instruksikan organisasi bergerak secara besar-besaran pada 29 provinsi 117 kabupaten," tandasnya.
Lebih lanjut Bintang pula mengatakan seluruh pihak komponen bangsa baik legislatif maupun eksekutif untuk fokus menyelesaikan kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng bukan fokus terhadap pemilu.
"Tolong urusi rakyat, tolong selesaikan masalah yang membuat rakyat menjerit, utamakan rakyat terlebih dahulu dong, saya heran dengan pihak-pihak yang justru terus menerus bicara tentang kekuasaan," Bintang.
(sra)