Beda dengan APDESI yang Dukung Jokowi 3 Periode, Petani Sumenep Lebih Setuju Pemilu Ditunda
Senin, 04 April 2022 - 20:02 WIB
Sikap Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) yang mendukung Presiden Joko Widodo tiga periode terus menuai reaksi di tengah masyarakat.
Tak hanya di kalangan mereka yang akrab dengan wacana kekuasaan melainkan juga masyarakat bawah yang tinggal di daerah.
Kelompok Petani Kecamatan Lenteng, Sumenep, Jawa Timur, salah satunya. Mereka tidak setuju jabatan presiden jadi tiga periode jika mengandaikan pemilu tetap dilaksanakan tahun 2024.
“Lebih baik pemilunya yang ditunda karena rakyat sekarang tidak butuh pemilu, rakyat butuh ketenangan, butuh makan, minyak goreng murah, solar tidak langka,” kata H Adam Soleh (73), Senin (4/4).
Menurutnya, pelaksanaan pemilu, baik dengan atau tanpa mengubah periode jabatan presiden, akan membuyarkan perhatian pemerintah dan elit politik dalam upaya memulihkan ekonomi masyarakat.
Energi serta waktu yang tersedia, tambahnya, akan terkuras untuk persiapan pemilu. “Kami juga dengar biayanya (dianggarkan) sampai 80 triliun, kan tidak masuk di akal Pak, keadaan lagi susah begini,” ujarnya.
Dia mengatakan, saat ini kondisi ekonomi masyarakat belum sepenuhnya pulih dari pandemi. Ditambah kelangkaan dan harga-harga kebutuhan dasar yang naik, maka pelaksanaan pemilu di awal tahun 2024 dinilai terlalu memaksakan.
“Daripada buat pemilu, lebih baik gunakan untuk tambah subsidi solar traktor kami, lebih nampak hasilnya,” tegas Adam.
Hal senada disampaikan Fauzan (32). Ia mengeluhkan kelangkaan solar dalam beberapa minggu terakhir di daerahnya. Meski sudah mendapat rekomendasi untuk mendapat solar subsidi, tapi ia harus antre mengular bersama kendaraan truk.
“Jatahnya juga dikurangi, tidak seperti dulu, padahal sekarang lagi butuh-butuhnya,” tandasnya.
Berdasarkan informasi yang ia ketahui, kuota solar untuk petani dan nelayan di Sumenep memang dikurangi oleh pihak berwenang. Hal itulah yang disinyalir menyebabkan kelangkaan dalam beberapa minggu tetrakhir.
Atas dasar itu, ia minta kepada DPR dan pemerintah pusat untuk menganggarkan tambahan kuota solar bersubsidi. Ia juga minta elit politik tidak mengutamakan pemilu di atas masalah yang menimpa rakyat. “Solar kan untuk rakyat, kalau pemilu untuk siapa,” pungkasnya.
Tak hanya di kalangan mereka yang akrab dengan wacana kekuasaan melainkan juga masyarakat bawah yang tinggal di daerah.
Kelompok Petani Kecamatan Lenteng, Sumenep, Jawa Timur, salah satunya. Mereka tidak setuju jabatan presiden jadi tiga periode jika mengandaikan pemilu tetap dilaksanakan tahun 2024.
“Lebih baik pemilunya yang ditunda karena rakyat sekarang tidak butuh pemilu, rakyat butuh ketenangan, butuh makan, minyak goreng murah, solar tidak langka,” kata H Adam Soleh (73), Senin (4/4).
Menurutnya, pelaksanaan pemilu, baik dengan atau tanpa mengubah periode jabatan presiden, akan membuyarkan perhatian pemerintah dan elit politik dalam upaya memulihkan ekonomi masyarakat.
Energi serta waktu yang tersedia, tambahnya, akan terkuras untuk persiapan pemilu. “Kami juga dengar biayanya (dianggarkan) sampai 80 triliun, kan tidak masuk di akal Pak, keadaan lagi susah begini,” ujarnya.
Dia mengatakan, saat ini kondisi ekonomi masyarakat belum sepenuhnya pulih dari pandemi. Ditambah kelangkaan dan harga-harga kebutuhan dasar yang naik, maka pelaksanaan pemilu di awal tahun 2024 dinilai terlalu memaksakan.
“Daripada buat pemilu, lebih baik gunakan untuk tambah subsidi solar traktor kami, lebih nampak hasilnya,” tegas Adam.
Hal senada disampaikan Fauzan (32). Ia mengeluhkan kelangkaan solar dalam beberapa minggu terakhir di daerahnya. Meski sudah mendapat rekomendasi untuk mendapat solar subsidi, tapi ia harus antre mengular bersama kendaraan truk.
“Jatahnya juga dikurangi, tidak seperti dulu, padahal sekarang lagi butuh-butuhnya,” tandasnya.
Berdasarkan informasi yang ia ketahui, kuota solar untuk petani dan nelayan di Sumenep memang dikurangi oleh pihak berwenang. Hal itulah yang disinyalir menyebabkan kelangkaan dalam beberapa minggu tetrakhir.
Atas dasar itu, ia minta kepada DPR dan pemerintah pusat untuk menganggarkan tambahan kuota solar bersubsidi. Ia juga minta elit politik tidak mengutamakan pemilu di atas masalah yang menimpa rakyat. “Solar kan untuk rakyat, kalau pemilu untuk siapa,” pungkasnya.
(sra)