Pemuda-Mahasiswa Umat Buddha Minta Dilibatkan Dalam Pengelolaan Candi Borobudur
Kamis, 09 Juni 2022 - 21:20 WIB
JAKARTA-- Pemerintah berencana menaikkan tarif tiket naik ke Candi Borobudur seharga Rp750 ribu untuk wisatawan lokal. Belakangan rencana itu dikaji ulang, lantaran menuai penolakan di masyarakat.
Organisasi kepemudaan dan mahasiswa Buddha turut menanggapi polemik tersebut. Menurut mereka yang terdiri dari PP Hikmahbudhi, DPP Gemabudhi, DPP Patria dan DPP Dharmapala Nusantara, menaikkan harga harga tiket naik ke Candi Borobudur dengan alasan konservasi tak bisa diterima.
"Sebab ancaman konservasi itu ada pada perilaku dan jumlah pengunjung ketika naik ke atas struktur bangunan candi, situs yang berusia lebih dari 1000 tahun umurnya tentu membutuhkan perlindungan," kata Ketua Umum PP Hikmahbudhi, Wiryawan, Kamis (9/6), dalam konferensi pers di Vihara Tao Se Bio, Glodok, Jakarta.
Menurut dia jika memang alasan konservasi, apalagi menjaga kesucian lokasi yang juga tempat ibadah umat Buddha tersebut, pengunjung seharusnya sama sekali tidak diperbolehkan naik ke atas.
"Kecuali tamu khusus yang diizinkan pemerintah dan umat Buddha yang beribadah karena candi Borobudur merupakan tempat suci umat Buddha maka aturan mengunjungi tempat suci harus ditegakkan seperti situs suci atau tempat ibadah agama-agama yang ada di Indonesia," ujarnya.
Wiryawan mengungkapkan kurangnya pendekatan keagamaan dan minimnya pelibatan komunitas umat Buddha dalam perumusan dan penetapan kebijakan pengelolaan Candi Borobudur sebagai fungsi tempat peribadatan. Hal ini menunjukan adanya upaya komodofikasi, industrialisasi budaya dan komersialisasi Candi Borobudur, menjadi sebuah obyek bisnis wisata belaka.
"Tanpa memperhatikan hak-hak umat Buddha yang menjadikan Candi Borobudur sebagai tempat beribadah, aspek kebutuhan spiritual umat Buddha dalam hal ini tidak mendapat perhatian penuh," ungkap Wiryawan.
Menurut mereka, Candi Borobudur takkan seketika sunyi begitu tarif tinggi berlaku bagi turis. Namun semangat menjaga kelestarian dan nilai kesakralan Candi Borobudur lah yang harus dikedepankan. Sehingga solusi dari persoalan candi tersebut bisa didapat.
"Berapa pun harga yang dipatok pemerintah untuk naik ke atas candi tidak sebanding dengan potensi kerusakan dan nilai kesakralan Candi Borobudur. Sehingga pembatasan pengunjung, dan regulasi kebijakan yang tepat bisa diterima oleh semua kalangan terutama umat Buddha sangatlah diperlukan," Kata Ketua Umum PATRIA Tedy Wijaya.
Lebih lanjut, mereka pun menuntut agar pemerintah memberikan kejelasan atas SKB empat menteri dan kepala daerah, tentang pengembalian situs Candi Borobudur sebagai tempat ibadah umat Buddha Indonesia dan dunia. Mereka juga mendesak pemerintah untuk mengkaji serta menghentikan segala bentuk komodofikasi, indutrialisasi budaya dan komersialisasi Candi Borobudur yang mengancam kelestarian, kesakralan candi Borobudur sebagai tempat ibadah umat Buddha.
"Meminta pemerintah untuk melibatkan semua unsur komunitas umat, Buddha seperti organisasi kemasyarakatan, kepemudaan serta mahasiswa, dalam perumusan, dan penetapan kebijakan pengelolaan Candi Borobudur," papar Tedy.
Organisasi kepemudaan dan mahasiswa Buddha pun meminta pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek, Kementerian Peristiwa dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Agama, dan pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan dan banyak menyerap SDM dari umat Buddha dalam pengelolaan Candi Borobudur.
"Meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi serta reformasi strukural, TWC dengan banyak memasukan SDM dari umat Buddha," ujar ketua umum DPP Dharmapala Nusantara Kevin Wu.
Mereka turut mendesak pengelola Candi Borobudur untuk memperbaiki sistem dan manajemen pelayanan Candi Borobudur sebagai fungsi wisata sejarah, edukasi dan fungsi ritual keagamaan, sehingga ada perbedaan dalam pelayanan maupun penetapan aturan/kebijakan.
Pihaknya, kata Pandu yang merupakan Sekjen DPP Gemabudhi, ingin pemerintah untuk fokus membuat kebijakan yang memperkuat sisi sprititual, kelestarian Candi Borobudur serta memberikan prioritas dan fasilitas khusus bagi pelajar maupun umat Buddha yang akan masuk/beribadah di candi Borobudur tanpa harus membayar atau gratis. "Jangan sampai umat Buddha diberlakukan seperti tamu di rumah ibadah sendiri," jelasnya.
Mereka pun menolak segala bentuk peraturan/kebijakan yang menyulitkan umat Buddha untuk beribadah di Candi Borobudur. Pihaknya juga merekomendasikan kepada pemerintah untuk membuat kebijakan menutup bagian atas Candi Borobudur bagi wisatawan umum, terkecuali untuk alasan tamu khusus/negara yang diizinkan pemerintah, dengan alasan konservasi, edukasi, serta ritual ibadah umat Buddha.
"Mengimbau kepada seluruh komunitas Buddhis, organisasi Buddhis, sekolah sekolah tinggi agama Buddha yang ada di Indonesia untuk bersama terlibat aktif dalam menyuarakan kepentingan umat Buddha kepada pemerintah serta berkontribusi dalam menyumbangkan SDM untuk masuk dalam struktural pengelolaan Candi Borobudur," papar Pandu.
"Kami mahasiswa dan pemuda Buddhis tidak ingin isu terkait Candi Borobudur dipolitisasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," tandasnya.
Organisasi kepemudaan dan mahasiswa Buddha turut menanggapi polemik tersebut. Menurut mereka yang terdiri dari PP Hikmahbudhi, DPP Gemabudhi, DPP Patria dan DPP Dharmapala Nusantara, menaikkan harga harga tiket naik ke Candi Borobudur dengan alasan konservasi tak bisa diterima.
"Sebab ancaman konservasi itu ada pada perilaku dan jumlah pengunjung ketika naik ke atas struktur bangunan candi, situs yang berusia lebih dari 1000 tahun umurnya tentu membutuhkan perlindungan," kata Ketua Umum PP Hikmahbudhi, Wiryawan, Kamis (9/6), dalam konferensi pers di Vihara Tao Se Bio, Glodok, Jakarta.
Menurut dia jika memang alasan konservasi, apalagi menjaga kesucian lokasi yang juga tempat ibadah umat Buddha tersebut, pengunjung seharusnya sama sekali tidak diperbolehkan naik ke atas.
"Kecuali tamu khusus yang diizinkan pemerintah dan umat Buddha yang beribadah karena candi Borobudur merupakan tempat suci umat Buddha maka aturan mengunjungi tempat suci harus ditegakkan seperti situs suci atau tempat ibadah agama-agama yang ada di Indonesia," ujarnya.
Wiryawan mengungkapkan kurangnya pendekatan keagamaan dan minimnya pelibatan komunitas umat Buddha dalam perumusan dan penetapan kebijakan pengelolaan Candi Borobudur sebagai fungsi tempat peribadatan. Hal ini menunjukan adanya upaya komodofikasi, industrialisasi budaya dan komersialisasi Candi Borobudur, menjadi sebuah obyek bisnis wisata belaka.
"Tanpa memperhatikan hak-hak umat Buddha yang menjadikan Candi Borobudur sebagai tempat beribadah, aspek kebutuhan spiritual umat Buddha dalam hal ini tidak mendapat perhatian penuh," ungkap Wiryawan.
Menurut mereka, Candi Borobudur takkan seketika sunyi begitu tarif tinggi berlaku bagi turis. Namun semangat menjaga kelestarian dan nilai kesakralan Candi Borobudur lah yang harus dikedepankan. Sehingga solusi dari persoalan candi tersebut bisa didapat.
"Berapa pun harga yang dipatok pemerintah untuk naik ke atas candi tidak sebanding dengan potensi kerusakan dan nilai kesakralan Candi Borobudur. Sehingga pembatasan pengunjung, dan regulasi kebijakan yang tepat bisa diterima oleh semua kalangan terutama umat Buddha sangatlah diperlukan," Kata Ketua Umum PATRIA Tedy Wijaya.
Lebih lanjut, mereka pun menuntut agar pemerintah memberikan kejelasan atas SKB empat menteri dan kepala daerah, tentang pengembalian situs Candi Borobudur sebagai tempat ibadah umat Buddha Indonesia dan dunia. Mereka juga mendesak pemerintah untuk mengkaji serta menghentikan segala bentuk komodofikasi, indutrialisasi budaya dan komersialisasi Candi Borobudur yang mengancam kelestarian, kesakralan candi Borobudur sebagai tempat ibadah umat Buddha.
"Meminta pemerintah untuk melibatkan semua unsur komunitas umat, Buddha seperti organisasi kemasyarakatan, kepemudaan serta mahasiswa, dalam perumusan, dan penetapan kebijakan pengelolaan Candi Borobudur," papar Tedy.
Organisasi kepemudaan dan mahasiswa Buddha pun meminta pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek, Kementerian Peristiwa dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Agama, dan pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan dan banyak menyerap SDM dari umat Buddha dalam pengelolaan Candi Borobudur.
"Meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi serta reformasi strukural, TWC dengan banyak memasukan SDM dari umat Buddha," ujar ketua umum DPP Dharmapala Nusantara Kevin Wu.
Mereka turut mendesak pengelola Candi Borobudur untuk memperbaiki sistem dan manajemen pelayanan Candi Borobudur sebagai fungsi wisata sejarah, edukasi dan fungsi ritual keagamaan, sehingga ada perbedaan dalam pelayanan maupun penetapan aturan/kebijakan.
Pihaknya, kata Pandu yang merupakan Sekjen DPP Gemabudhi, ingin pemerintah untuk fokus membuat kebijakan yang memperkuat sisi sprititual, kelestarian Candi Borobudur serta memberikan prioritas dan fasilitas khusus bagi pelajar maupun umat Buddha yang akan masuk/beribadah di candi Borobudur tanpa harus membayar atau gratis. "Jangan sampai umat Buddha diberlakukan seperti tamu di rumah ibadah sendiri," jelasnya.
Mereka pun menolak segala bentuk peraturan/kebijakan yang menyulitkan umat Buddha untuk beribadah di Candi Borobudur. Pihaknya juga merekomendasikan kepada pemerintah untuk membuat kebijakan menutup bagian atas Candi Borobudur bagi wisatawan umum, terkecuali untuk alasan tamu khusus/negara yang diizinkan pemerintah, dengan alasan konservasi, edukasi, serta ritual ibadah umat Buddha.
"Mengimbau kepada seluruh komunitas Buddhis, organisasi Buddhis, sekolah sekolah tinggi agama Buddha yang ada di Indonesia untuk bersama terlibat aktif dalam menyuarakan kepentingan umat Buddha kepada pemerintah serta berkontribusi dalam menyumbangkan SDM untuk masuk dalam struktural pengelolaan Candi Borobudur," papar Pandu.
"Kami mahasiswa dan pemuda Buddhis tidak ingin isu terkait Candi Borobudur dipolitisasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," tandasnya.
(sra)