Grant Thornton: Hati-hati Dampak Tidak Langsung Kenaikan BBM
Jum'at, 16 September 2022 - 13:34 WIB
Jakarta, 16 September 2022 – Seminggu sudah pemerintah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis pertalite dan solar. Untuk pertalite, harga naik dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000 per liter. Sementara solar, harganya naik dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800 per liter. Hal ini seiring membengkaknya anggaran subsidi energi menjadi Rp 502 triliun dari proyeksi awal Rp 170 triliun APBN 2022.
Rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dikhawatirkan para pengamat akan mengerek tingginya inflasi sampai akhir tahun sehingga berpotensi menahan laju pertumbuhan ekonomi.
Beberapa sektor yang akan terganggu akibat kenaikan harga BBM tersebut antara lain adalah meningkatnya biaya transportasi, khususnya untuk logistik dan kebutuhan pokok. Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) memastikan biaya jasa logistik akan ikut naik seiring dengan penyesuaian harga bakar minyak, pasalnya konsumsi BBM dalam sektor logistik digunakan mulai dari barang tersebut masih bahan mentah hingga sampai ke konsumen.
Selain itu, dapat dipastikan akan ada penyesuaian tarif angkutan darat, dikutip dari Ketua Umum Organisasi Angkutan Darat (Organda), Adrianto Djokosoetono mengatakan, sebagai imbas penyesuaian harga BBM, maka tarif angkutan darat dapat naik bervariasi antara 5% sampai 15% bergantung jenis angkutannya.
Sebelumnya, banyak pihak telah mewanti-wanti bahwa pengurangan jatah subsidi BBM akan berdampak pada inflasi, daya beli, angka kemiskinan, hingga pertumbuhan ekonomi. Pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi mengungkapkan, berdasarkan perhitungannya, jika harga pertalite mencapai Rp 10.000, kontribusi terhadap inflasi nasional bisa mencapai 0.97%.
Hal senada diungkapkan oleh Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, yang berpendapat kenaikan harga BBM sebagai komoditas primer tentunya akan berdampak pada kenaikan harga komoditas lainnya.
Menjawab serangkaian prediksi ini, Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan terus memantau dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi ini. Pemerintah pun menyiapkan bantuan sosial sebesar Rp 27,2 triliun untuk melindungi kelompok masyarakat miskin. Menteri Sosial, Tri Rismaharini, mengungkapkan pemerintah mengeluarkan tiga program bantuan sosial.
Pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 12,4 triliun bagi 20,7 juta keluarga kurang mampu. Selain BLT, akan ada subsidi upah sebesar Rp 9,6 triliun yang ditunjukkan bagi 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan. Terakhir, Presiden Jokowi telah memerintahkan daerah untuk menggunakan 2 persen dana transfer umum sebesar Rp 2,2 triliun untuk digelontorkan dalam bentuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online, dan bantuan nelayan.
Johanna Gani, CEO Grant Thornton Indonesia mengatakan, “Tentunya bukan hal yang mudah bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi, namun tak dapat dipungkiri tingginya harga minyak dunia akibat perang Ukraina dan juga kondisi ketidakpastian ekonomi global membuat pemerintah perlu menaikkan harga BBM bersubsidi”.
“Dampak kenaikan harga BBM bisa saja baru mulai terlihat dalam satu atau dua bulan ke depan untuk beberapa industri. Banyak perusahaan yang mungkin menahan kenaikan harga jual dengan melakukan perhitungan ulang, dan penghematan biaya, atau melakukan tes pasar untuk memastikan jika penyesuaian harga terpaksa dilakukan, hal ini tidak akan berimbas negatif terhadap kinerja perusahaan”, sambung Johanna
“Sedangkan bagi masyarakat luas, selain bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu, pemerintah juga perlu mengalokasikan dana subsidi terhadap infrastruktur penunjang aktivitas masyarakat seperti meningkatkan kualitas maupun kuantitas layanan transportasi publik dan mematok harga yang masih terjangkau. Namun penting kiranya untuk jangka panjang, pemerintah dapat mulai memberikan edukasi yang bisa memotivasi masyarakat untuk mulai beralih pada energi alternatif yang terjangkau dan dapat diperbaharui“, tutup Johanna.
Rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dikhawatirkan para pengamat akan mengerek tingginya inflasi sampai akhir tahun sehingga berpotensi menahan laju pertumbuhan ekonomi.
Beberapa sektor yang akan terganggu akibat kenaikan harga BBM tersebut antara lain adalah meningkatnya biaya transportasi, khususnya untuk logistik dan kebutuhan pokok. Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) memastikan biaya jasa logistik akan ikut naik seiring dengan penyesuaian harga bakar minyak, pasalnya konsumsi BBM dalam sektor logistik digunakan mulai dari barang tersebut masih bahan mentah hingga sampai ke konsumen.
Selain itu, dapat dipastikan akan ada penyesuaian tarif angkutan darat, dikutip dari Ketua Umum Organisasi Angkutan Darat (Organda), Adrianto Djokosoetono mengatakan, sebagai imbas penyesuaian harga BBM, maka tarif angkutan darat dapat naik bervariasi antara 5% sampai 15% bergantung jenis angkutannya.
Sebelumnya, banyak pihak telah mewanti-wanti bahwa pengurangan jatah subsidi BBM akan berdampak pada inflasi, daya beli, angka kemiskinan, hingga pertumbuhan ekonomi. Pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi mengungkapkan, berdasarkan perhitungannya, jika harga pertalite mencapai Rp 10.000, kontribusi terhadap inflasi nasional bisa mencapai 0.97%.
Hal senada diungkapkan oleh Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, yang berpendapat kenaikan harga BBM sebagai komoditas primer tentunya akan berdampak pada kenaikan harga komoditas lainnya.
Menjawab serangkaian prediksi ini, Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan terus memantau dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi ini. Pemerintah pun menyiapkan bantuan sosial sebesar Rp 27,2 triliun untuk melindungi kelompok masyarakat miskin. Menteri Sosial, Tri Rismaharini, mengungkapkan pemerintah mengeluarkan tiga program bantuan sosial.
Pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 12,4 triliun bagi 20,7 juta keluarga kurang mampu. Selain BLT, akan ada subsidi upah sebesar Rp 9,6 triliun yang ditunjukkan bagi 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan. Terakhir, Presiden Jokowi telah memerintahkan daerah untuk menggunakan 2 persen dana transfer umum sebesar Rp 2,2 triliun untuk digelontorkan dalam bentuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online, dan bantuan nelayan.
Johanna Gani, CEO Grant Thornton Indonesia mengatakan, “Tentunya bukan hal yang mudah bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi, namun tak dapat dipungkiri tingginya harga minyak dunia akibat perang Ukraina dan juga kondisi ketidakpastian ekonomi global membuat pemerintah perlu menaikkan harga BBM bersubsidi”.
“Dampak kenaikan harga BBM bisa saja baru mulai terlihat dalam satu atau dua bulan ke depan untuk beberapa industri. Banyak perusahaan yang mungkin menahan kenaikan harga jual dengan melakukan perhitungan ulang, dan penghematan biaya, atau melakukan tes pasar untuk memastikan jika penyesuaian harga terpaksa dilakukan, hal ini tidak akan berimbas negatif terhadap kinerja perusahaan”, sambung Johanna
“Sedangkan bagi masyarakat luas, selain bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu, pemerintah juga perlu mengalokasikan dana subsidi terhadap infrastruktur penunjang aktivitas masyarakat seperti meningkatkan kualitas maupun kuantitas layanan transportasi publik dan mematok harga yang masih terjangkau. Namun penting kiranya untuk jangka panjang, pemerintah dapat mulai memberikan edukasi yang bisa memotivasi masyarakat untuk mulai beralih pada energi alternatif yang terjangkau dan dapat diperbaharui“, tutup Johanna.
(sra)