Forum Sekjen Cipayung Plus Hadiri Peresmian Rumah Demokrasi Pancasila
Sabtu, 31 Desember 2022 - 20:20 WIB
JAKARTA-- Peresmian (launcing) Rumah Demokrasi Pancasila (RDP) dihadiri langsung oleh berbagai Sekjen Pusat OKP Cipayung Plus dan Direktur Eksekutif Youth Democration Watch. Acara yang digelar hari Jumat 30 Desember 2022 berjalan dengan baik dan lancar. Peresmian yang bertempat di jalan Pulomas 1C No 6 Jakarta dibarengi dengan agenda doa bersama, santunan kepada anak yatim dan refleksi akhir tahun.
Michel Anggi selaku Koordinator Rumah Demokrasi Pancasila memberikan pandangan bahwa ruang demokrasi dalam pembangunan negara harus terus dirawat dan dimaksimalkan oleh para mahasiswa agar pembangunan berjalan dengan baik tanpa memberikan dampak negatif kepada masyarakat di akar rumput.
"Rumah Demokrasi Pancasila ini didirikan sebagai wadah bagi jaringan Aktivis Pro Demokrasi dalam menelurkan gagasan-gagasan yang dapat membawa manfaat bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Anggi, Sabtu (31/12), saat keterangan.
Dalam kegiatan launching tersebut, Rumah Demokrasi Pancasila yang di koordinatori oleh Michael Anggi juga menyelenggarakan Refleksi Akhir Tahun dengan tema "Gerakan Mahasiswa dan Masa Depan Demokrasi Indonesia", tak tanggung-tanggung, kegiatan ini di Narasumberi oleh para Sekjen Cipayung Plus antara lain Sekjend KMHDI, Hikmahbudhi, Hima Persis, HMI, PMII, IMM, KAMMI, PMKRI dan GMNI.
“Kita bersepakat bahwa perjalanan menuju pesta pemilu di Indonesia harus dijalankan dengan baik tanpa memberikan efek polarisasi di masyarakat. Banyak catatan yang kita temukan dan rasakan dari tahun ke tahun, dari pemilu ke pemilu yang pada akhirnya membuat masyarakat terpecah belah akibat ruang demokrasi yang tidak harmonis dan netral," tandas Ravindra Sekjen Hikmahbudhi
“Artinya dalam hal ini penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu perlu mengevaluasi persitiwa-peristiwa yang terjadi pada pemilu 2019, regulasi dari tingkat pusat sampai bawah perlu menjunjung tinggi kemanusiaan dan netralitas yang baik agar masyarakat merasakan pesta demokrasi yang berkeadilan," ujar Zaki Nugraha SekjenIkatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).
Selanjutnya, kita pun bersepakat untuk menolak terkait pengunduran pemilu. Karena akan banyak hal yang akan dikorbankan. "Selain itu, ke depan partisipasi publik khususnya aktivis mahasiswa perlu dilibatkan secara masif dalam proses pembangunan sebagai penunjang pembangunan berkelanjutan. Disadari atau tidak pengesahan RKUHP menjadi UU itu memberikan indikator bahwa minimnya partisipasi publik dalam proses legislasi," tutur Hafidh Fadhlurrohman Sekjen Hima Persis.
“Kami sangat bangga dan bahagia dengan hadirnya ruang bersama ini, mudah-mudahan RDP ini bukti dari setiap elemen untuk membangun ruang kolaboratif yang tidak hanya normatif diresmikan saja, tapi akan memberikan dampak positif ke berbagai aspek melalui berbagai agenda yang telah direncanakan sebagai bentuk kepedulian mahasiswa dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) ke depan yang lebih mapan dan berintegritas. Serta rumah ini akan menjadi garda terdepan dalam memberikan wawasan demokrasi, pancasila, serta arti penting partisipasi publik dalam proses pembangunan negara," tandas Reza Reinaldi selaku Direktur Eksekutif Youth Democration Watch.
Michel Anggi selaku Koordinator Rumah Demokrasi Pancasila memberikan pandangan bahwa ruang demokrasi dalam pembangunan negara harus terus dirawat dan dimaksimalkan oleh para mahasiswa agar pembangunan berjalan dengan baik tanpa memberikan dampak negatif kepada masyarakat di akar rumput.
"Rumah Demokrasi Pancasila ini didirikan sebagai wadah bagi jaringan Aktivis Pro Demokrasi dalam menelurkan gagasan-gagasan yang dapat membawa manfaat bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Anggi, Sabtu (31/12), saat keterangan.
Dalam kegiatan launching tersebut, Rumah Demokrasi Pancasila yang di koordinatori oleh Michael Anggi juga menyelenggarakan Refleksi Akhir Tahun dengan tema "Gerakan Mahasiswa dan Masa Depan Demokrasi Indonesia", tak tanggung-tanggung, kegiatan ini di Narasumberi oleh para Sekjen Cipayung Plus antara lain Sekjend KMHDI, Hikmahbudhi, Hima Persis, HMI, PMII, IMM, KAMMI, PMKRI dan GMNI.
“Kita bersepakat bahwa perjalanan menuju pesta pemilu di Indonesia harus dijalankan dengan baik tanpa memberikan efek polarisasi di masyarakat. Banyak catatan yang kita temukan dan rasakan dari tahun ke tahun, dari pemilu ke pemilu yang pada akhirnya membuat masyarakat terpecah belah akibat ruang demokrasi yang tidak harmonis dan netral," tandas Ravindra Sekjen Hikmahbudhi
“Artinya dalam hal ini penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu perlu mengevaluasi persitiwa-peristiwa yang terjadi pada pemilu 2019, regulasi dari tingkat pusat sampai bawah perlu menjunjung tinggi kemanusiaan dan netralitas yang baik agar masyarakat merasakan pesta demokrasi yang berkeadilan," ujar Zaki Nugraha SekjenIkatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).
Selanjutnya, kita pun bersepakat untuk menolak terkait pengunduran pemilu. Karena akan banyak hal yang akan dikorbankan. "Selain itu, ke depan partisipasi publik khususnya aktivis mahasiswa perlu dilibatkan secara masif dalam proses pembangunan sebagai penunjang pembangunan berkelanjutan. Disadari atau tidak pengesahan RKUHP menjadi UU itu memberikan indikator bahwa minimnya partisipasi publik dalam proses legislasi," tutur Hafidh Fadhlurrohman Sekjen Hima Persis.
“Kami sangat bangga dan bahagia dengan hadirnya ruang bersama ini, mudah-mudahan RDP ini bukti dari setiap elemen untuk membangun ruang kolaboratif yang tidak hanya normatif diresmikan saja, tapi akan memberikan dampak positif ke berbagai aspek melalui berbagai agenda yang telah direncanakan sebagai bentuk kepedulian mahasiswa dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) ke depan yang lebih mapan dan berintegritas. Serta rumah ini akan menjadi garda terdepan dalam memberikan wawasan demokrasi, pancasila, serta arti penting partisipasi publik dalam proses pembangunan negara," tandas Reza Reinaldi selaku Direktur Eksekutif Youth Democration Watch.
(sra)