Sinergi BSKDN dengan KemenPAN-RB dan LAN, Kelola Web Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional
Kamis, 16 Februari 2023 - 11:20 WIB
Jakarta- Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersinergi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Langkah ini dilakukan dalam rangka mendukung pengelolaan web Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) Nasional.
Dalam arahannya, Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo mengungkapkan, penyebaran informasi inovasi pelayanan publik perlu terus ditingkatkan cakupannya. Hal ini mengingat keberadaan inovasi berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan termasuk di daerah menjadi lebih efektif.
Sejalan dengan itu, Yusharto mengaku masih banyak pemerintah daerah (pemda) yang mengeluh sulitnya melakukan penginputan terkait data inovasi di daerahnya. Dengan demikian, dia berharap melalui JIPP pemda dapat menginput data inovasi pelayanan publik dengan lebih mudah dan cepat.
"Dari dashboard yang sama itu mungkin ada data dimasukkan ke KemenPAN-RB, lalu Kemendagri, berikutnya ke LAN. Dari situ, hanya dalam satu dashboard sekaligus dengan waktu yang kurang lebih sama untuk menginput," jelasnya dalam rapat Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan KemenPAN-RB dan LAN di Ruang Video Conference BSKDN pada Rabu, 15 Februari 2023.
Yusharto mengatakan, untuk mewujudkan pengelolaan Web JIPP Nasional yang lebih efisien dan efektif diperlukan perjanjian kerja sama antara para pihak yang terlibat dalam pengelolaan web tersebut. Adapun kegiatan pengelolaan web yang akan dilakukan meliputi persiapan pengembangan web, pelaksanaan pengembangan web, dan pemantauan serta evaluasi pengembangan web.
"Kami sangat senang sekali untuk bisa menindaklanjuti naskah kerja sama ini," ungkapnya.
Yusharto berharap, dalam perkembangannya nanti web tersebut dapat memotivasi pemda untuk meningkatkan inovasinya masing-masing. Oleh karena itu, perlunya peran para pengembang Web JIPP Nasional agar masyarakat mau menggunakan hasil-hasil inovasi dan mereplikasinya dengan lebih baik.
"Kita harus jadi lebih atraktif agar orang mau tahu tentang data dan informasi tentang inovasi," pungkasnya.
Dalam arahannya, Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo mengungkapkan, penyebaran informasi inovasi pelayanan publik perlu terus ditingkatkan cakupannya. Hal ini mengingat keberadaan inovasi berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan termasuk di daerah menjadi lebih efektif.
Sejalan dengan itu, Yusharto mengaku masih banyak pemerintah daerah (pemda) yang mengeluh sulitnya melakukan penginputan terkait data inovasi di daerahnya. Dengan demikian, dia berharap melalui JIPP pemda dapat menginput data inovasi pelayanan publik dengan lebih mudah dan cepat.
"Dari dashboard yang sama itu mungkin ada data dimasukkan ke KemenPAN-RB, lalu Kemendagri, berikutnya ke LAN. Dari situ, hanya dalam satu dashboard sekaligus dengan waktu yang kurang lebih sama untuk menginput," jelasnya dalam rapat Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan KemenPAN-RB dan LAN di Ruang Video Conference BSKDN pada Rabu, 15 Februari 2023.
Yusharto mengatakan, untuk mewujudkan pengelolaan Web JIPP Nasional yang lebih efisien dan efektif diperlukan perjanjian kerja sama antara para pihak yang terlibat dalam pengelolaan web tersebut. Adapun kegiatan pengelolaan web yang akan dilakukan meliputi persiapan pengembangan web, pelaksanaan pengembangan web, dan pemantauan serta evaluasi pengembangan web.
"Kami sangat senang sekali untuk bisa menindaklanjuti naskah kerja sama ini," ungkapnya.
Yusharto berharap, dalam perkembangannya nanti web tersebut dapat memotivasi pemda untuk meningkatkan inovasinya masing-masing. Oleh karena itu, perlunya peran para pengembang Web JIPP Nasional agar masyarakat mau menggunakan hasil-hasil inovasi dan mereplikasinya dengan lebih baik.
"Kita harus jadi lebih atraktif agar orang mau tahu tentang data dan informasi tentang inovasi," pungkasnya.
(sra)