Tolak Bergabung ke Kabupaten Banyuasin, Ratusan Warga Baca Yasin di Kantor Gubernur Sumsel
Rabu, 26 Juli 2023 - 20:31 WIB
Ratusan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Taman Sasana Patra dan Patra Abadi (FMTSPPA) Bersatu yang mengelar aksi menolak tergabung ke pemerintah Kabupaten Banyuasin membaca Surat Yasin saat menunggu perwakilan mereka mengadakan pertemuan di Kantor Gubernur Sumsel, Rabu (26/7/2023).
click to zoom
Ratusan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Taman Sasana Patra dan Patra Abadi (FMTSPPA) Bersatu yang mengelar aksi menolak tergabung ke pemerintah Kabupaten Banyuasin membaca Surat Yasin saat menunggu perwakilan mereka mengadakan pertemuan di Kantor Gubernur Sumsel, Rabu (26/7/2023).
click to zoom
Ratusan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Taman Sasana Patra dan Patra Abadi (FMTSPPA) Bersatu yang mengelar aksi menolak tergabung ke pemerintah Kabupaten Banyuasin membaca Surat Yasin saat menunggu perwakilan mereka mengadakan pertemuan di Kantor Gubernur Sumsel, Rabu (26/7/2023).
click to zoom
Warga yang sebelumnya masuk ke Kelurahan Plaju Darat, Kecamatan Plaju, Palembang menuntut agar tapal batas keputusan (Permendagri) 134 tahun 2022 dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang menjadikan wilayah mereka masuk ke Kabupaten Banyuasin direvisi sehingga mereka masuk ke pemerintahan Kota Palembang.
click to zoom
Warga yang sebelumnya masuk ke Kelurahan Plaju Darat, Kecamatan Plaju, Palembang menuntut agar tapal batas keputusan (Permendagri) 134 tahun 2022 dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang menjadikan wilayah mereka masuk ke Kabupaten Banyuasin direvisi sehingga mereka masuk ke pemerintahan Kota Palembang.
click to zoom
Ratusan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Taman Sasana Patra dan Patra Abadi (FMTSPPA) Bersatu yang mengelar aksi menolak tergabung ke pemerintah Kabupaten Banyuasin membaca Surat Yasin saat menunggu perwakilan mereka mengadakan pertemuan di Kantor Gubernur Sumsel, Rabu (26/7/2023).
Warga yang sebelumnya masuk ke Kelurahan Plaju Darat, Kecamatan Plaju, Palembang menuntut agar tapal batas keputusan (Permendagri) 134 tahun 2022 dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang menjadikan wilayah mereka masuk ke Kabupaten Banyuasin direvisi sehingga mereka masuk ke pemerintahan Kota Palembang.
(sra)