Giliran Civitas Akademika UPI Kritik Jokowi Lewat Petisi Bumi Siliwangi Kampus Pejuang Pendidikan
Senin, 05 Februari 2024 - 22:48 WIB
BANDUNG - Civitas Akademika Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) mengeluarkan petisi "Bumi Siliwangi Kampus Pejuang Pendidikan" di halaman Taman Partere Kampus UPI, Jalan Setiabudi, Kota Bandung, Senin (5/2/2024).
Civitas Akademika UPI yang terdiri dari guru besar, dosen, dan mahasiswa itu menyampaikan keprihatinan atas kondisi kebangsaan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Guru Besar UPI Bandung, Cecep Darmawan mengatakan, ini merupakan gerakan moral bangsa atas rentetan tindakan pengabaian etika, moral, dan nilai-nilai Pancasila serta pelanggaran norma konstitusi yang ditampilkan oleh para pejabat publik tanpa rasa malu, menjadi potret rusaknya bingkai kebangsaan dan kenegaraan saat ini.
"Saya kira ini gerakan moral kebangsaan. Kita hari ini sebetulnya terpapar oleh apa yang disaksikan bahwa politik kita itu menjadi politik sering kali menjadi kekuasaan semata, padahal kan bangsa kita apalagi dengan Tridharma perguruan tinggi sebenarnya ini bukan gerakan politik praktis, ini gerakan moral kebangsaan untuk menegakkan kembali bagaimana para pemimpin bangsa ini memberi teladan, contoh, role model," kata Cecep.
Menurut Cecep, tindakan cawe-cawe dalam pemilu, penyalahgunaan kekuasaan, penggunaan fasilitas negara dan politisasi bansos untuk kepentingan politik elektoral, serta pelanggaran netralitas oleh para pejabat publik dalam pemilu, menjadi gejala terdegradasinya nilai, moral, dan etika kebangsaan. Bahkan, dengan penuh kesadaran dan kesengajaan Jokowi secara terbuka menyatakan keberpihakannya dan keterlibatannya dalam kampanye politik pada Pemilu 2024.
"Kami Sangat menyayangkan sikap Presiden Republik Indonesia yang tidak mencerminkan kedudukannya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang semestinya bersikap dan bertindak sebagai negarawan, teladan atau role model, serta pengayom bagi seluruh elemen masyarakat, bangsa, dan negara," tuturnya/
Di samping itu, ketidaknegarawanan Jokowi tidak selaras dengan ajaran trilogi kepemimpinan dari Ki Hadjar Dewantara yakni ing ngarso sung tulodo, Ing madyo mangun karso, Tut wuri handayani.
"Artinya, tiga prinsip yang harus dijalankan oleh seorang pemimpin ialah di depan memberi teladan, di tengah membangun ide atau gagasan, dan di belakang memberikan dorongan," ungkapnya.
Cecep menilai, sikap dan tindakan ini jelas tidak memberikan pendidikan politik kebangsaan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
"Jika dibiarkan, kondisi ini tentu berpotensi dapat memberikan ekses buruk terhadap tidak terlegitimasinya penyelenggaraan pemilu, meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu, dan yang lebih buruk dapat mengancam disintegrasi bangsa dan negara," katanya.
Atas kondisi tersebut, kata Cecep, Civitas Akademika UPI mendesak Jokowi agar mencabut pernyataan yang menunjukkan keberpihakannya dan keterlibatannya dalam kampanye politik pada pemilu 2024.
"Meminta Presiden Republik Indonesia agar bersikap dan bertindak sebagai negarawan yang menjunjung tinggi nilai, moral, dan etika kebangsaan berdasarkan Pancasila serta mengingat kembali sumpah dan janjinya sebagai Presiden Republik Indonesia sebagaimana amanat konstitusi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945," bebernya.
Civitas Akademika UPI juga meminta seluruh lembaga negara dan para pejabat publik agar komitmen untuk menegakkan Etika Kehidupan Berbangsa sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
"Mendesak Presiden Republik Indonesia dan para pejabat publik lainnya agar tidak menyalahgunakan kekuasaan dan menggunakan fasilitas serta sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis kampanye pemilu," imbuhnya.
Civitas Akademika UPI mengajak seluruh elemen masyarakat, bangsa, dan negara untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan Pemilu 2024 secara berkeadilan dan berintegritas sebagai wujud pendidikan politik kebangsaan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
Reporter: Agung Bakti Sarasa
Civitas Akademika UPI yang terdiri dari guru besar, dosen, dan mahasiswa itu menyampaikan keprihatinan atas kondisi kebangsaan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Guru Besar UPI Bandung, Cecep Darmawan mengatakan, ini merupakan gerakan moral bangsa atas rentetan tindakan pengabaian etika, moral, dan nilai-nilai Pancasila serta pelanggaran norma konstitusi yang ditampilkan oleh para pejabat publik tanpa rasa malu, menjadi potret rusaknya bingkai kebangsaan dan kenegaraan saat ini.
"Saya kira ini gerakan moral kebangsaan. Kita hari ini sebetulnya terpapar oleh apa yang disaksikan bahwa politik kita itu menjadi politik sering kali menjadi kekuasaan semata, padahal kan bangsa kita apalagi dengan Tridharma perguruan tinggi sebenarnya ini bukan gerakan politik praktis, ini gerakan moral kebangsaan untuk menegakkan kembali bagaimana para pemimpin bangsa ini memberi teladan, contoh, role model," kata Cecep.
Menurut Cecep, tindakan cawe-cawe dalam pemilu, penyalahgunaan kekuasaan, penggunaan fasilitas negara dan politisasi bansos untuk kepentingan politik elektoral, serta pelanggaran netralitas oleh para pejabat publik dalam pemilu, menjadi gejala terdegradasinya nilai, moral, dan etika kebangsaan. Bahkan, dengan penuh kesadaran dan kesengajaan Jokowi secara terbuka menyatakan keberpihakannya dan keterlibatannya dalam kampanye politik pada Pemilu 2024.
"Kami Sangat menyayangkan sikap Presiden Republik Indonesia yang tidak mencerminkan kedudukannya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang semestinya bersikap dan bertindak sebagai negarawan, teladan atau role model, serta pengayom bagi seluruh elemen masyarakat, bangsa, dan negara," tuturnya/
Di samping itu, ketidaknegarawanan Jokowi tidak selaras dengan ajaran trilogi kepemimpinan dari Ki Hadjar Dewantara yakni ing ngarso sung tulodo, Ing madyo mangun karso, Tut wuri handayani.
"Artinya, tiga prinsip yang harus dijalankan oleh seorang pemimpin ialah di depan memberi teladan, di tengah membangun ide atau gagasan, dan di belakang memberikan dorongan," ungkapnya.
Cecep menilai, sikap dan tindakan ini jelas tidak memberikan pendidikan politik kebangsaan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
"Jika dibiarkan, kondisi ini tentu berpotensi dapat memberikan ekses buruk terhadap tidak terlegitimasinya penyelenggaraan pemilu, meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu, dan yang lebih buruk dapat mengancam disintegrasi bangsa dan negara," katanya.
Atas kondisi tersebut, kata Cecep, Civitas Akademika UPI mendesak Jokowi agar mencabut pernyataan yang menunjukkan keberpihakannya dan keterlibatannya dalam kampanye politik pada pemilu 2024.
"Meminta Presiden Republik Indonesia agar bersikap dan bertindak sebagai negarawan yang menjunjung tinggi nilai, moral, dan etika kebangsaan berdasarkan Pancasila serta mengingat kembali sumpah dan janjinya sebagai Presiden Republik Indonesia sebagaimana amanat konstitusi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945," bebernya.
Civitas Akademika UPI juga meminta seluruh lembaga negara dan para pejabat publik agar komitmen untuk menegakkan Etika Kehidupan Berbangsa sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
"Mendesak Presiden Republik Indonesia dan para pejabat publik lainnya agar tidak menyalahgunakan kekuasaan dan menggunakan fasilitas serta sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis kampanye pemilu," imbuhnya.
Civitas Akademika UPI mengajak seluruh elemen masyarakat, bangsa, dan negara untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan Pemilu 2024 secara berkeadilan dan berintegritas sebagai wujud pendidikan politik kebangsaan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
Reporter: Agung Bakti Sarasa
(sra)