Keluhkan Distribusi C6, Tim Hukum Gerindra Duga Ada Kecurangan Pilkada Jakarta
Sabtu, 07 Desember 2024 - 23:13 WIB
Tim Lembaga Advokasi Partai Gerindra menyampaikan keterangan pers di Jakarta, Sabtu (7/12/2024).
click to zoom
Tim Lembaga Advokasi Partai Gerindra menyampaikan keterangan pers di Jakarta, Sabtu (7/12/2024).
click to zoom
Lembaga Advokasi Partai Gerindra menemukan 167 kasus menyangkut persoalan C6 yang tidak terdistribusi dan 81 laporan yang diadukan ke Bawaslu namun tidak jelas perkembangannya dalam penyelenggaraan Pilkada Jakarta 2024. Atas temuan tersebut, mereka akan mempersiapkan permohonan perselisihan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
click to zoom
Lembaga Advokasi Partai Gerindra menemukan 167 kasus menyangkut persoalan C6 yang tidak terdistribusi dan 81 laporan yang diadukan ke Bawaslu namun tidak jelas perkembangannya dalam penyelenggaraan Pilkada Jakarta 2024. Atas temuan tersebut, mereka akan mempersiapkan permohonan perselisihan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
click to zoom
Lembaga Advokasi Partai Gerindra menemukan 167 kasus menyangkut persoalan C6 yang tidak terdistribusi dan 81 laporan yang diadukan ke Bawaslu namun tidak jelas perkembangannya dalam penyelenggaraan Pilkada Jakarta 2024. Atas temuan tersebut, mereka akan mempersiapkan permohonan perselisihan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
click to zoom
Lembaga Advokasi Partai Gerindra menemukan 167 kasus menyangkut persoalan C6 yang tidak terdistribusi dan 81 laporan yang diadukan ke Bawaslu namun tidak jelas perkembangannya dalam penyelenggaraan Pilkada Jakarta 2024. Atas temuan tersebut, mereka akan mempersiapkan permohonan perselisihan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
click to zoom
Tim Lembaga Advokasi Partai Gerindra menyampaikan keterangan pers di Jakarta, Sabtu (7/12/2024). Lembaga Advokasi Partai Gerindra menemukan 167 kasus menyangkut persoalan C6 yang tidak terdistribusi dan 81 laporan yang diadukan ke Bawaslu namun tidak jelas perkembangannya dalam penyelenggaraan Pilkada Jakarta 2024. Atas temuan tersebut, mereka akan mempersiapkan permohonan perselisihan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
(sra)