Peringati Hari Perumahan Nasional, Ini Pendapat Sejumlah Praktisi
Dalam rangka memperingati hari perumahan nasional dan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan pengetahuan (knowledge management) dibidang perumahan dan kawasan permukiman, Pokja PPAS Nasional kembali menyelenggarakan forum Nge-Lan-Tur (Ngobrol Lentur Urusan Perumahan dan Permukiman).
Bertemakan "Bincang Santuy Perkim : Membangun rumah untuk siapa" berkolaborasi dengan Roemah Kita TV dan TV Desa, talkshow yang digelar secara virtual tersebut turut dihadiri oleh Ketua umum The HUD Institute Zulfi Syarif Koto, Ketua umum DPP HIMPERRA Endang Kawidjaja, Walikota Tangerang Airin Rachmi Diany serta dimoderatori oleh Shahnaz Natashya Haque.
Dalam pemaparannya Ketua umum The HUD Institute Zulfi Syarif Koto menuturkan bahwa setelah masa kemerdekaan sebenarnya pembangunan perumahan bagi masyarakat luas di Indonesia yang diambil alih oleh pemerintah dimulai pada tahun 1950 melalui kongres rumah sehat di aula barat Institut Teknologi Bandung (ITB).
"Semenjak saat itu hingga kini, dimasing-masing presiden punya kelebihan dan kekurangan dalam membangun perumahan rakyat. Dimasa Soekarno muncul political will membangun perumahan rakyat, dimasa Soeharto era membangun dimulai misal membangun Perum Perumnas pada tahun 1974" jelas Zulfi.
Adapun Wali kota Tangerang selatan Airin Rachmi Diany menyampaikan pandangannya bahwa sebagai sebuah kota yang baru dimekarkan dari kabupaten induknya, Tangerang selatan tidak hanya membangun tapi pastinya juga menata.
"Pada periode 2011-2016 Tangerang selatan (Tangsel) memiliki visi sebagai kota madani, mandiri, damai dan asri. Berdasarkan visi tersebut, Tangsel berkonsep sebagai rumah bersama. Pada periode kedua sebagai walikota di periode 2016-2021, saya menjadikan Tangsel sebagai kota yang cerdas, berkualitas, berdaya saing, berbasis teknologi dan berinovasi" ungkap Airin.
Semenjak menjabat sebagai walikota Tangsel pada 2011 hingga 2021, saat itu lanjut Airin di Tangsel juga banyak ditemukan rumah kumuh, rumah tidak layak huni, permukiman informal dengan kualitas buruk di tanah ilegal atau pemerintah.
Untuk menciptakan Tangsel yang bebas banjir, Airin juga mengaku di Tangsel pada tahun 2011 ada 36 titik banjir dan secara bertahap semasa kepemimpinannya titik-titik banjir tersebut dibenahi secara bertahap sekaligus mengawasi perizinan bagi perumahan yang berada di daerah rawan banjir.
Untuk mengembangkan perumahan yang terjangkau bagi rakyat secara luas, Ketua umum DPP HIMPERRA Endang Kawidjaja lebih fokus bicara pada rumah bersubsidi dari pemerintah dengan pengembang berskala kecil dan menengah.
"Sejujurnya saya menyayangkan peraturan rumah bersubsidi berubah terus akibat temuan di lapangan yang tidak tepat sasaran. Jika aturan rumah bersubsidi terus berubah bukan tidak mungkin, pengusaha di sektor ini akan berpindah ke perumahan komersil", ungkap Endang.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang melindungi pemilik kredit rumah dari dampak pandemi yang akan berakhir pada Maret 2022 juga diusulkan oleh Endang Kawidjaja agar 6 bulan jelang berakhirnya peraturan tersebut untuk di-review kembali agar tidak berdampak pada melambatnya perekonomian nasional.
