alexametrics

Menegakkan Hukum Pada Kasus Privatisasi JICT Jilid II

  • Pakar Hukum Universitas Bung Karno Azmi Syahputra menjadi pembicara pada diskusi bertema Menegakkan Hukum Pada Kasus Privatisasi JICT Jilid II (2015-2039), di kantor TURC, Jakarta.
  • Kordinator Trade Union Rights Center (TURC) Yasinta Sonia menjadi pembicara pada diskusi bertema Menegakkan Hukum Pada Kasus Privatisasi JICT Jilid II (2015-2039), di kantor TURC, Jakarta.
  • Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional Ismail Ramadhan, Pakar Hukum Universitas Bung Karno Azmi Syahputra, Direktur Indonesia Club Gigih Guntoro, Kordinator Trade Union Rights Center (TURC) Yasinta Sonia dan moderator Executive Producer I-News Hardy Hermawan (kiri-kanan) memberikan paparannya saat menjadi pembicara pada diskusi bertema Menegakkan Hukum Pada Kasus Privatisasi JICT Jilid II (2015-2039), di kantor TURC, Jakarta, Rabu (13/3/2019).
  • Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional Ismail Ramadhan, Pakar Hukum Universitas Bung Karno Azmi Syahputra, Direktur Indonesia Club Gigih Guntoro, Kordinator Trade Union Rights Center (TURC) Yasinta Sonia dan moderator Executive Producer I-News Hardy Hermawan (kiri-kanan) memberikan paparannya saat menjadi pembicara pada diskusi bertema Menegakkan Hukum Pada Kasus Privatisasi JICT Jilid II (2015-2039), di kantor TURC, Jakarta, Rabu (13/3/2019).

Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional Ismail Ramadhan, Pakar Hukum Universitas Bung Karno Azmi Syahputra, Direktur Indonesia Club Gigih Guntoro, Kordinator Trade Union Rights Center (TURC) Yasinta Sonia dan moderator Executive Producer I-News Hardy Hermawan (kiri-kanan) memberikan paparannya saat menjadi pembicara pada diskusi bertema Menegakkan Hukum Pada Kasus Privatisasi JICT Jilid II (2015-2039), di kantor TURC, Jakarta, Rabu (13/3/2019). Etika hukum dan praktik tata kelola perusahaan yang baik (GCG) Pelindo II, saat penyelidikan kasus JICT tengah diselidiki KPK, kontrak tersebut malah dibiarkan berjalan paksa sejak tahun 2015. Privatisasi JICT jilid II (2015-2039) menabrak banyak aturan dan terindikasi korupsi sehingga merugikan negara hingga minimal Rp4,08 triliun. Kasus ini pun tengah diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

(rat)
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak