Sekjen LRJ Minta Relawan Jokowi Harus Peka dengan Kondisi Sosial-Politik Saat Ini
Langkah politik kelompok relawan pemenangan Jokowi, saat ini berpotensi saling berseberangan menjelang Pilpres 2024.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Koordinator Nasional Laskar Rakyat Jokowi (LRJ) Ridwan Hanafi, mengatakan kemungkinan pihaknya akan berbeda sikapsecara politik. “Beberapa waktu lalu saya dihubungi oleh salah seorang koordinator kelompok relawan Jokowi untuk bertemu dan membicarakan persiapan Musyawarah Rakyat, Bukannya tak ingin terlibat," kata Ridwan berpendapat bahwa rencana kegiatan Musyawarah Rakyat oleh sejumlah kelompok relawan Jokowi yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat sebagai persiapan menjemput momentum Pilpres 2024 adalah kurang tepat, Rabu (27/7).
Menurutnya, rencana kegiatan tersebut tidak relevan dengan situasi saat ini, di mana Indonesia terancam terkena dampak dari krisis global sebagaimana yang dialami oleh negara-negara lainnya.
“Indonesia salah satu dari 15 negara yang terancam resesi akibat dari krisis global yang terjadi. Melaksanakan Musyawarah Rakyat dalam waktu dekat dengan kondisi negara yang tidak stabil seperti sekarang bukanlah keputusan yang bijak sebagai bagian dari relawan,” ujarnya.
Kelompok-kelompok relawan yang kini mulai mengambil langkah politik dalam rangka menuju Pilpres 2024 disebut Ridwan mereka tidak memiliki kepekaan sosial-politik. "Ketika kebutuhan pokok masyarakat mengalami lonjakan kenaikan harga pangan dan energi, ini menciptakan ancaman krisis tersendiri dan sangat nyata bagi banyak negara, termasuk Indonesia," ungkap Ridwan.
“Relawan Jokowi itu mestinya benar-benar totalitas mengawal pemerintahan Presiden Jokowi dari berbagai aspek dan memastikan setiap program beliau terlaksana dengan baik .
Hasrat kekuasaan politik bukan satu-satunya tujuan relawan. Tugas kita adalah memastikan Pak Jokowi semakin dicintai rakyat melalui kebijakan-kebijakannya. Apalagi dalam situasi seperti sekarang ini. Jika langkah politiknya seperti itu kan terkesan bahwa kita (relawan) tidak siap membantu pemerintahan Pak Jokowi,” tandasnya.
Masyarakat saat ini terombang-ambing dengan ketidakpastian kebijakan pemerintah, menurut Ridwan, belum mampu dilihat oleh para relawan sebagai momentum yang tepat untuk merangkul aspirasi demi menarik kembali dukungan dan rasa simpati masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Jokowi.
“Kalau para kelompok relawan terus-terusan seperti ini, tidak menuntut kemungkinan kami dari LRJ yang hingga saat ini masih setia mengawal pemerintah Presiden Jokowi, ke depannya akan mengambil langkah politik yang berseberangan dengan relawan-relawan yang lain saat menjelang Pilpres 2024,” imbuh Ridwan.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani memberikan kabar buruk bahwa resesi ekonomi makin nyata dan mengancam banyak negara akibat pandemi Covid-19. Demikian perang Rusia-Ukraina yang belum juga usai turut membuat kondisi perekonomian baik negara berkembang maupun negara maju diperhadapkan dengan lonjakan inflasi yang tinggi.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economy and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, Indonesia bisa lepas dari ancaman krisis ekonomi sebagaimana sejumlah negara di dunia. Walaupun dalam waktu singkat hal tersebut juga bisa berubah.
Adanya cadangan devisa negara dan kenaikan harga komoditas internasional, justeru menguntungkan Indonesia secara ekonomi. Beberapa indikator ketahanan ekonomi Indonesia dipandang jauh lebih baik dari krisis 2008 dan taper tantrum 2013. Ia memisalkan, cadangan devisa yang cukup gemuk yakni USD 136,4 miliar, kemudian ada windfall harga komoditas yang bantu jaga rupiah tidak terkoreksi sedalam peers.
“Tapi indikator ketahanan tadi bisa dalam waktu cepat berubah, contohnya ketergantungan terhadap harga komoditas tentu cukup beresiko,” kata Bima.
Bima, menjelaskan ketergantungan ketahanan eksternal dengan fluktuasi harga komoditas sama dengan naik roller coaster tanpa sabuk pengaman. Sekali harga komoditas anjlok, maka hilang pendapatan serta devisa dan pertahanan ekonomi juga akan langsung melemah.
