alexametrics

BPJS Ketenagakerjaan Jalin Kerja Sama dengan JAM Perdata dan TUN

  • BPJS Ketenagakerjaan dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara menandatangani kesepakatan bersama pada penyelesaian masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara sebagai bagian dari keberlanjutan nota kesepahaman yang pernah dilakukan pada tahun 2016 yang lalu.
  • BPJS Ketenagakerjaan dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara menandatangani kesepakatan bersama pada penyelesaian masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara sebagai bagian dari keberlanjutan nota kesepahaman yang pernah dilakukan pada tahun 2016 yang lalu.
  • Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto (kiri) dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Loeke Larasati Agoestina menandatangani kesepakatan bersama pada penyelesaian masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara sebagai bagian dari keberlanjutan nota kesepahaman yang pernah dilakukan pada tahun 2016 yang lalu, di Jakarta, Senin(20/5/2019).
  • Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto (kiri) dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Loeke Larasati Agoestina menandatangani kesepakatan bersama pada penyelesaian masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara sebagai bagian dari keberlanjutan nota kesepahaman yang pernah dilakukan pada tahun 2016 yang lalu, di Jakarta, Senin(20/5/2019).

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto (kiri) dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Loeke Larasati Agoestina menandatangani kesepakatan bersama pada penyelesaian masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara sebagai bagian dari keberlanjutan nota kesepahaman yang pernah dilakukan pada tahun 2016 yang lalu, di Jakarta, Senin(20/5/2019). Hal yang tertuang dalam kesepakatan bersama ini dimaksud untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak dalam bidang perdata dan tata usaha negara, yang bertujuan untuk efektifitas penanganan masalah hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Nantinya BPJS Ketenagakerjaan akan menerima bantuan hukum bidang perdata oleh Jaksa Pengacara Negara di Peradilan Tata Usaha Negara. Hal demikian juga akan diberikan Pertimbangan Hukum, hingga tindakan hukum lainnya dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah, antara lain bertindak sebagai konsiliator, mediator, atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Hukum lain yang terdapat kepentingan Pemerintah terkait hukum Perdata dan Tata Usaha Negara di dalamnya.

(rat)
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak