alexametrics

Polemik MNC Trijaya: KPK adalah Koentji

  • (Kiri-kanan) Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Nasir Djamil, Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, jurnalis Margi Syarif, Anggota Komisi III DPR Faksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan, Ketua KPK (2011-2015) Abraham Samad dan pakar hukum Abdul Ficar Hadjar, menjadi pembicara pada diskusi Polemik MNC Trijaya bertema KPK adalah Koentji, di D'Consulate Jakarta, Sabtu (07/9/2019).
  • (Kiri-kanan) Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, jurnalis Margi Syarif, Anggota Komisi III DPR Faksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan, Ketua KPK (2011-2015) Abraham Samad dan pakar hukum Abdul Ficar Hadjar, menjadi pembicara pada diskusi Polemik MNC Trijaya bertema KPK adalah Koentji, di D'Consulate Jakarta, Sabtu (07/9/2019).
  • (Kiri-kanan) Anggota Komisi III DPR Faksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan, Ketua KPK (2011-2015) Abraham Samad dan pakar hukum Abdul Ficar Hadjar, menjadi pembicara pada diskusi Polemik MNC Trijaya bertema KPK adalah Koentji, di D'Consulate Jakarta, Sabtu (07/9/2019).
  • (Kiri-kanan) Ketua KPK (2011-2015) Abraham Samad menjadi pembicara pada diskusi Polemik MNC Trijaya bertema KPK adalah Koentji, di D'Consulate Jakarta, Sabtu (07/9/2019).
  • (Kiri-kanan) Ketua KPK (2011-2015) Abraham Samad menjadi pembicara pada diskusi Polemik MNC Trijaya bertema KPK adalah Koentji, di D'Consulate Jakarta, Sabtu (07/9/2019).
  • (Kiri-kanan) Ketua KPK (2011-2015) Abraham Samad menjadi pembicara pada diskusi Polemik MNC Trijaya bertema KPK adalah Koentji, di D'Consulate Jakarta, Sabtu (07/9/2019).

Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Nasir Djamil, Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, jurnalis Margi Syarif, Anggota Komisi III DPR Faksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan, Ketua KPK (2011-2015) Abraham Samad dan pakar hukum Abdul Ficar Hadjar, menjadi pembicara pada diskusi Polemik MNC Trijaya bertema KPK adalah Koentji, di D'Consulate Jakarta, Sabtu (07/9/2019). Diskusi ini menyoroti soal revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang telah disetujui oleh DPR dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu, yang menimbulkan pro kontra karena dinilai mengandung sejumlah poin yang akan melemahkan bahkan melumpuhkan keberadaan KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi yang paling efektif.

(rat)
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak