alexametrics

Dewas KPK Beri Keterangan Terkait Izin Penggeledahan

  • Ketua Dewan Pengawas (Dewas) KPK Tumpak Hatarongan Panggabean (tengah) bersama anggota Dewas KPK (kiri-kanan) Syamsuddin Haris, Harjono, Albertina Ho, dan Artidjo Alkostar menjawab pertanyaan wartawan di sela pertemuan dengan perwakilan Country Manager Indonesia Liason to ASEAN of United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) Collie F Brown di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (14/1/2020).
  • Ketua Dewan Pengawas (Dewas) KPK Tumpak Hatarongan Panggabean (tengah) bersama anggota Dewas KPK (kiri-kanan) Syamsuddin Haris, Harjono, Albertina Ho, dan Artidjo Alkostar menjawab pertanyaan wartawan di sela pertemuan dengan perwakilan Country Manager Indonesia Liason to ASEAN of United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) Collie F Brown di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (14/1/2020).
  • Dalam keterangannya, Dewas membantah isu menjadi penghambat kerja-kerja pemberantasan korupsi, menyusul tertundanya penggeledahan terhadap Kantor DPP PDI Perjuangan terkait OTT terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan, karena ijin geledah dan sita yang diberikan dinilai telat.
  • Ketua Dewan Pengawas (Dewas) KPK Tumpak Hatarongan Panggabean (tengah) bersama anggota Dewas KPK (kiri-kanan) Syamsuddin Haris, Harjono, Albertina Ho, dan Artidjo Alkostar menjawab pertanyaan wartawan di sela pertemuan dengan perwakilan Country Manager Indonesia Liason to ASEAN of United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) Collie F Brown di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Ketua Dewan Pengawas (Dewas) KPK Tumpak Hatarongan Panggabean (tengah) bersama anggota Dewas KPK (kiri-kanan) Syamsuddin Haris, Harjono, Albertina Ho, dan Artidjo Alkostar menjawab pertanyaan wartawan di sela pertemuan dengan perwakilan Country Manager Indonesia Liason to ASEAN of United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) Collie F Brown di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (14/1/2020). Dalam keterangannya, Dewas membantah isu menjadi penghambat kerja-kerja pemberantasan korupsi, menyusul tertundanya penggeledahan terhadap Kantor DPP PDI Perjuangan terkait OTT terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan, karena ijin geledah dan sita yang diberikan dinilai telat.

(rat)
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak