alexametrics

Ratusan Buruh di Jakarta Gelar Aksi Tolak RUU Omnibus Law

  • Ratusan buruh menggelar unjuk rasa menentang RUU Omnibus Law di depan Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020). Dalam aksinya mereka menolak omnibus law yang dinilai hanya menguntungkan pengusaha dan investor serta merugikan pekerja di Indonesia. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/nz
  • Ratusan buruh menggelar unjuk rasa menentang RUU Omnibus Law di depan Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020). Dalam aksinya mereka menolak omnibus law yang dinilai hanya menguntungkan pengusaha dan investor serta merugikan pekerja di Indonesia. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/nz
  • Ratusan buruh menggelar unjuk rasa menentang RUU Omnibus Law di depan Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020). Dalam aksinya mereka menolak omnibus law yang dinilai hanya menguntungkan pengusaha dan investor serta merugikan pekerja di Indonesia. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/nz
  • Ratusan buruh menggelar unjuk rasa menentang RUU Omnibus Law di depan Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020). Dalam aksinya mereka menolak omnibus law yang dinilai hanya menguntungkan pengusaha dan investor serta merugikan pekerja di Indonesia. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/nz
  • Ratusan buruh menggelar unjuk rasa menentang RUU Omnibus Law di depan Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020). Dalam aksinya mereka menolak omnibus law yang dinilai hanya menguntungkan pengusaha dan investor serta merugikan pekerja di Indonesia. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/nz
  • Ratusan buruh menggelar unjuk rasa menentang RUU Omnibus Law di depan Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020). Dalam aksinya mereka menolak omnibus law yang dinilai hanya menguntungkan pengusaha dan investor serta merugikan pekerja di Indonesia. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/nz

Ratusan buruh menggelar unjuk rasa menentang RUU Omnibus Law di depan Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020). Dalam aksinya mereka menolak omnibus law yang dinilai hanya menguntungkan pengusaha dan investor serta merugikan pekerja di Indonesia.
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/nz

(rat)
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak