alexametrics

Komisi IX DPR Gelar Raker Gabungan Bahas Iuran BPJS Kesehatan

  • Ketua DPR Puan Maharani (tengah), Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar (kedua kiri), Menteri Keuangan Sri Mulyani (ketiga kiri), Menko PMK Muhadjir Effendy (ketiga kanan), Menkes Terawan Agus Putranto (kanan), Mensos Juliari P Batubara (kedua kanan) dan Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris foto bersama seusai rapat kerja gabungan membahas iuran BPJS Kesehatan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2020).
  • Menko PMK Muhadjir Effendy (kiri), Menkes Terawan Agus Putranto (kanan), Mensos Juliari P Batubara (tengah) mengikuti rapat kerja gabungan dengan Komisi IX DPR membahas iuran BPJS Kesehatan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2020).
  • Menkeu Sri Mulyani (kiri) dan Menko PMK Muhadjir Effendy mengikuti rapat kerja gabungan dengan Komisi IX DPR membahas iuran BPJS Kesehatan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2020).
  • Menkes Terawan Agus Putranto (kiri) menyalamai sejumlah anggota DPR sebelum rapat kerja gabungan dengan Komisi IX DPR membahas iuran BPJS Kesehatan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2020).
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menkes Terawan Agus Putranto, Mensos Juliari P Batubara, dan Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengikuti rapat kerja gabungan dengan Komisi IX DPR membahas iuran BPJS Kesehatan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2020).
  • (Kiri-kanan) Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menkes Terawan Agus Putranto (kanan), dan Mensos Juliari P Batubara mengikuti rapat kerja gabungan membahas iuran BPJS Kesehatan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2020).

Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menkes Terawan Agus Putranto, Mensos Juliari P Batubara, dan Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengikuti rapat kerja gabungan dengan Komisi IX DPR membahas iuran BPJS Kesehatan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2020). Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang telah diimplementasikan pada awal Januari 2020.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tetap kekeh meminta kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Hal ini sangat mendesak dilakukan karena defisit yang terjadi dalam tubuh BPJS Kesehatan sudah sangat parah, sehingga perlu adanya kenaikan iuran.

(rat)
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak