Pemerintah Sosialisasi Tax Amnesty di Vancouver Kanada

VANCOUVER – Pemerintah terus mensoialisasikan kebijakan amnesti pajak (tax amnesty). Kali ini warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Vancouver Kanada mendapat penjelasan khusus dari Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani.

Menurut dia, dengan berlakunya Automatic Exchange of Information (AEOI) paling lambat mulai 2018, nantinya Wajib Pajak tidak akan lagi dapat menyembunyikan asetnya (dimanapun) dari otoritas Pajak. ‘’Karena itu, saatnya bagi WNI Wajib Pajak untuk mengungkapkan seluruh hartanya melalui program Tax Amnesty yang diberlakukan Pemerintah RI saat ini,’’ kata Askolani dalam kegiatan Sosialisasi Tax Amnesty yang diselenggarakan oleh KJRI Vancouver pada Kamis (25/08/2016).

Tax amnesty diharapkan dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi melalui repatriasi aset. Askolani pun kemudian menyampaikan sejumlah keuntungan mengikuti Tax Amnesty. Diantaranya, penghapusan
pajak yang seharusnya terutang; tidak dikenai sanksi administratif dan
sanksi pidana; tidak dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan; penghentian proses pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan; adanya jaminan kerahasiaan; hingga pembebasan pajak penghasilan untuk balik nama harta tambahan.

Dalam rilis yang diterima Sindonews dari KJRI Vancouver ini, kegiatan yang dibuka Konsul Jenderal RI di Vancouver Sri Wiludjeng tersebut dihadiri sekitar 60 warga masyarakat Indonesia yang berdomisili di Vancouver dan sekitarnya. Peserta sosialisasi sangat antusias mendengarkan paparan dan melakukan tanya jawab dengan Narasumber, sehingga acara yang direncanakan berlangsung 2 jam tersebut memanjang hingga 4 jam. Beberapa pertanyaan mendasar yang
diangkat oleh peserta antara lain terkait dengan posisi mereka yang
berdomisili di luar negeri dengan status permanent resident atau work permit apakah juga termasuk sebagai subyek Tax Amnesty; apakah WNI di luar negeri juga wajib memiliki NPWP; dan mekanisme pelaksanaan "ungkap" dan "tebus".