Bansos Covid Masih Saja Ditilep, Ini Saran Rudyono Darsono
Jum'at, 30 Juli 2021 - 19:00 WIB
Sejumlah penyimpangan bantuan sosial (bansos) muncul di masyarakat. Salah satunya bahkan dipergoki langsung Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini. Menurut Ketua Dewan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, Rudyono Darsono, persoalan ini bisa selesai apabila ada ketegasan dari seorang pemimpin dalam menindak jajaran yang terbukti melakukan penyelewengan.
"Mengenai penyelewengan bansos yang marak saat ini, di sini dibutuhkan ketegasan dari seorang pemimpin untuk bisa mengatur kedisiplinan struktur di bawahnya," ujar Rudyono, Jumat (30/7), saat dihubungi wartawan.
Kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta jajarannya di kementerian, kata Rudyono diuji dalam persoalan tersebut. Terlebih dalam menghadapi pandemi yang dinilai menjadi bencana nasional, atau bahkan bencana dunia.
"Bagaimana mereka bisa menertibkan bawahannya dan menjunjung tinggi etika, menerapkan hukum dengan tegas, jelas dan perikemanusiaan. Saya percaya apabila ada kemauan yang benar-benar kuat dan pikiran yang bersih untuk bangsa dan negara, Presiden bersama jajarannya dipastikan mampu untuk bisa menangani hal tersebut karena beliau didukung oleh orang-orang yang sebenarnya handal," ujarnya.
Selain itu, kata dia penegakkan hukum, kedisiplinan dan pengawasan yang baik serta benar, menjadi kunci utama dalam penyaluran bansos. Sehingga, bansos bisa sampai ke masyarakat, utuh tanpa ada pungli apalagi korupsi dalam bentuk apa pun.
"Untuk masyarakat, sehingga mampu memperbaiki sedikit kepercayaan yang sudah begitu tipis dari masyarakat. Mungkin sedikit masukan yang saya bisa berikan untuk masyatakat dan pemerintah adalah kita harus berani untuk berbicara jujur terhadap setiap situasi dan setiap ketidakadilan yang dialami, tidak boleh ada kriminalisasi dari oknum aparat untuk mencoba menutup-nutupi koruptor atau korupsi yang terjadi, terutama dalam hal bansos ini," ungkap Rudyono.
"Karena ini merupakan hak rakyat yang sudah diberikan oleh negara, saya percaya pemerintah dan jajarannya serta penegak hukum, masih banyak yang baik dan mau menjalankan peraturannya untuk memberikan perhatian dan membenahi sistem yang sudah ada dan dijalankan dengan penuh amanah," sambungnya.
Pemerintah juga disarankan memperkuat edukasi ke masyarakat, terkait besaran atau apa saja dari setiap bansos yang diterima. Rudyono mengakui sudah ada upaya dari Menteri Sosial melalui sistem yang dibuatnya, guna meminimalisir penyimpangan bansos. Seperti mendistribusikan bansos tunai (BST) langsung ke rekening masyarakat yang berhak menerima.
"Karena kurangnya sosialisasi dan informasi untuk masyarakat kelas bawah yang menjadi target jaring pengaman sosial dari pemerintah, yang mungkin saja disengaja oleh sekelompok oknum yang diberi kewenangan untuk melampiaskan hasrat korupnya. Dan memang harus kita akui bahwa data kependudukan kita masih jauh dari yang kita harapkan," beber Rudyono.
"Di sinilah kenapa edukasi tersebut termasuk masalah sistem keuangan menjadi penting, yaitu agar setiap warga mengetahui bahwa pin ATM pada perbankan itu adalah hal yang rahasia dan bansos itu sepenuhnya merupakan milik rakyat tanpa embel-embel," lanjutnya.
Lebih lanjut, ia pun berharap agar pengaruh politik dalam penegakan hukum bisa dihilangkan. Sehingga prosesnya pun bisa berjalan sebagaimana mestinya.
Adanya campur tangan politik, membuat penegakan hukum menjadi tumpul, termasuk dalam menindak penyelewengan bansos. Sehingga, hukum menjadi barang dagangan untuk kepentingan pribadi oknum aparat, dan aksi kejahatan terhadap dana atau bahan pokok bansos pun berulang kali terjadi.
Pada akhirnya, hak atas keadilan hajat hidup rakyat menjadi terabaikan, dan ujungnya mereka menjadi tidak percaya dengan peradilan di Indonesia. "Dan ingat satu hal, hukum seberat-beratnya koruptor dalam segala bentuk, pada saat rakyat dan negara sedang susah," tandas Rudyono.
"Mengenai penyelewengan bansos yang marak saat ini, di sini dibutuhkan ketegasan dari seorang pemimpin untuk bisa mengatur kedisiplinan struktur di bawahnya," ujar Rudyono, Jumat (30/7), saat dihubungi wartawan.
Kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta jajarannya di kementerian, kata Rudyono diuji dalam persoalan tersebut. Terlebih dalam menghadapi pandemi yang dinilai menjadi bencana nasional, atau bahkan bencana dunia.
"Bagaimana mereka bisa menertibkan bawahannya dan menjunjung tinggi etika, menerapkan hukum dengan tegas, jelas dan perikemanusiaan. Saya percaya apabila ada kemauan yang benar-benar kuat dan pikiran yang bersih untuk bangsa dan negara, Presiden bersama jajarannya dipastikan mampu untuk bisa menangani hal tersebut karena beliau didukung oleh orang-orang yang sebenarnya handal," ujarnya.
Selain itu, kata dia penegakkan hukum, kedisiplinan dan pengawasan yang baik serta benar, menjadi kunci utama dalam penyaluran bansos. Sehingga, bansos bisa sampai ke masyarakat, utuh tanpa ada pungli apalagi korupsi dalam bentuk apa pun.
"Untuk masyarakat, sehingga mampu memperbaiki sedikit kepercayaan yang sudah begitu tipis dari masyarakat. Mungkin sedikit masukan yang saya bisa berikan untuk masyatakat dan pemerintah adalah kita harus berani untuk berbicara jujur terhadap setiap situasi dan setiap ketidakadilan yang dialami, tidak boleh ada kriminalisasi dari oknum aparat untuk mencoba menutup-nutupi koruptor atau korupsi yang terjadi, terutama dalam hal bansos ini," ungkap Rudyono.
"Karena ini merupakan hak rakyat yang sudah diberikan oleh negara, saya percaya pemerintah dan jajarannya serta penegak hukum, masih banyak yang baik dan mau menjalankan peraturannya untuk memberikan perhatian dan membenahi sistem yang sudah ada dan dijalankan dengan penuh amanah," sambungnya.
Pemerintah juga disarankan memperkuat edukasi ke masyarakat, terkait besaran atau apa saja dari setiap bansos yang diterima. Rudyono mengakui sudah ada upaya dari Menteri Sosial melalui sistem yang dibuatnya, guna meminimalisir penyimpangan bansos. Seperti mendistribusikan bansos tunai (BST) langsung ke rekening masyarakat yang berhak menerima.
"Karena kurangnya sosialisasi dan informasi untuk masyarakat kelas bawah yang menjadi target jaring pengaman sosial dari pemerintah, yang mungkin saja disengaja oleh sekelompok oknum yang diberi kewenangan untuk melampiaskan hasrat korupnya. Dan memang harus kita akui bahwa data kependudukan kita masih jauh dari yang kita harapkan," beber Rudyono.
"Di sinilah kenapa edukasi tersebut termasuk masalah sistem keuangan menjadi penting, yaitu agar setiap warga mengetahui bahwa pin ATM pada perbankan itu adalah hal yang rahasia dan bansos itu sepenuhnya merupakan milik rakyat tanpa embel-embel," lanjutnya.
Lebih lanjut, ia pun berharap agar pengaruh politik dalam penegakan hukum bisa dihilangkan. Sehingga prosesnya pun bisa berjalan sebagaimana mestinya.
Adanya campur tangan politik, membuat penegakan hukum menjadi tumpul, termasuk dalam menindak penyelewengan bansos. Sehingga, hukum menjadi barang dagangan untuk kepentingan pribadi oknum aparat, dan aksi kejahatan terhadap dana atau bahan pokok bansos pun berulang kali terjadi.
Pada akhirnya, hak atas keadilan hajat hidup rakyat menjadi terabaikan, dan ujungnya mereka menjadi tidak percaya dengan peradilan di Indonesia. "Dan ingat satu hal, hukum seberat-beratnya koruptor dalam segala bentuk, pada saat rakyat dan negara sedang susah," tandas Rudyono.
(sra)