Perlu ada Musyawarah antara Presiden dan Rakyat untuk Menjawab Berita Demo 1011
Senin, 08 November 2021 - 12:28 WIB
Tanggal 10 November 2021 mendatang atau jika disimbolkan dengan 1011 terdengar kabar akan diadakan demonstrasi besar-besaran. Kabar ini tersebar di media-media sosial.
Situasi demonstrasi atau aksi massa merupakan bagian dari demokrasi. Dan ini harus diapresiasi, namun untuk mencegah terjadinya gejolak yang merugikan rakyat dan Negara, seperti benturan antar kelompok masyarakat, benturan antar masyarakat dan aparat keamanan, Presiden perlu melakukan dialog atau musyawarah dengan rakyat.
Situasi ini tentu sebagai antisipasi sekaligus sebagai titik temu agar situasi nasional kembali stabil dan semua pihak, baik Negara dalam hal ini Pemerintah dan rakyat sama-sama terpenuhi kepentingannya. Dan saling dapat mengapresiasi. Tentu untuk menjembatani komunikasi ini, diperlukan kelompok masyarakat sipil yang mampu memediasi dua kelompok dan hanya memiliki dua kepentingan, yaitu kepentingan rakyat dan negara. Tidak ada kepentingan untuk menjatuhkan atau menggulingkan Presiden. Dan tidak ada kepentingan untuk memukul rakyat.
Ada kepentingan yang lebih besar untuk rakyat dan Negara saat ini. Yaitu penuntasan masalah covid 19, perubahan iklim dan ancaman krisis global serta dijadikan tanah air Negara kita untuk medan perang global. Ini sangat berbahya jika sampai terjadi gejolak yang besar. Oleh karena itu rekonsiliasi besar itu penting untuk tercapainya internal struktural power (Negara berkedaulatan rakyat) dN external positioning power (untuk mewujudkan ketertiban dunia) yang mengarah pada potensi perang di Laut Cina Selatan (LCS), sesuai amanah Pembukaan UUD 45.
Dalam kondisi politik, ekonomi dan sosial seperti sekarang, gejolak perlu dialihkan ke arah kesepakatan baru.
Dan ini membutuhkan jiwa-jiwa besar demi kepentingan yang jauh lebih besar. Ada 3 aktor yang dapat mendekati masalah ini untuk mencapai resolusi bersama, selain dari Presiden itu sendiri.
Yaitu Civil Society, TNI, Polri sebagai bagian penting untuk mencapai resolusi antara rakyat dan Presiden tanpa gesekan dan tanpa kekerasan.
Dialog atau muayawarah adalah cara kerja mendasar dan sangat penting untuk mencegah dan menyelesaikan konflik. Ini sebuah resolusi yang harus benar-benar diperhatikan dan diambil tindakan oleh Presiden dengan didampingi Civil Society, TNI, Polri secara tulus dan terbuka untuk berdialog dengan rakyat dan para penggeraknya secara bermartabat.
Resolusi bersama antara rakyat dan pemimpin akan menjadi kesepakatan baru untuk menjaga Negara yang menjadi tanggung jawab bersama, sekaligus mengembalikan kedaulatan rakyat.
Kepentingan rakyat harus menjadi dasar sekaligus tujuan dalam mencapai way out resolusi bersama ini.
Kenapa harus ada Civil Society, TNI dan Polri, diantara Presiden dan Rakyat, ini karena kedua pihak harus sama-sama dijamin keamanannya. Selain itu prinsip-prinsip yang mendasari dialog ini adalah prinsip-prinsip demokrasi, kemanusiaan dan keadilan sosial sebagai perwujudan Negara Indonesia adalah milik rakyat dan Presiden adalah Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan yang dipilih untuk melayani rakyat.
Saya yakin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit seorang yang humanis, begitu juga Calon Panglima TNI Jenderal Andika yang sebenarnya telah menjadi Panglima TNI, karena masa jabatan Panglima sebelumnya telah selesai 8 November 2021. Dan tentu keterlibatan Civil Society ini harus benar-benar kelompok masyarakat sipil yang dapat diterima dan dipercaya oleh rakyat dalam hal ini oposisi dan Presiden.
Oleh : Yudi Syamhudi Suyuti
Aktivis Kemanusiaan dan Politik
Situasi demonstrasi atau aksi massa merupakan bagian dari demokrasi. Dan ini harus diapresiasi, namun untuk mencegah terjadinya gejolak yang merugikan rakyat dan Negara, seperti benturan antar kelompok masyarakat, benturan antar masyarakat dan aparat keamanan, Presiden perlu melakukan dialog atau musyawarah dengan rakyat.
Situasi ini tentu sebagai antisipasi sekaligus sebagai titik temu agar situasi nasional kembali stabil dan semua pihak, baik Negara dalam hal ini Pemerintah dan rakyat sama-sama terpenuhi kepentingannya. Dan saling dapat mengapresiasi. Tentu untuk menjembatani komunikasi ini, diperlukan kelompok masyarakat sipil yang mampu memediasi dua kelompok dan hanya memiliki dua kepentingan, yaitu kepentingan rakyat dan negara. Tidak ada kepentingan untuk menjatuhkan atau menggulingkan Presiden. Dan tidak ada kepentingan untuk memukul rakyat.
Ada kepentingan yang lebih besar untuk rakyat dan Negara saat ini. Yaitu penuntasan masalah covid 19, perubahan iklim dan ancaman krisis global serta dijadikan tanah air Negara kita untuk medan perang global. Ini sangat berbahya jika sampai terjadi gejolak yang besar. Oleh karena itu rekonsiliasi besar itu penting untuk tercapainya internal struktural power (Negara berkedaulatan rakyat) dN external positioning power (untuk mewujudkan ketertiban dunia) yang mengarah pada potensi perang di Laut Cina Selatan (LCS), sesuai amanah Pembukaan UUD 45.
Dalam kondisi politik, ekonomi dan sosial seperti sekarang, gejolak perlu dialihkan ke arah kesepakatan baru.
Dan ini membutuhkan jiwa-jiwa besar demi kepentingan yang jauh lebih besar. Ada 3 aktor yang dapat mendekati masalah ini untuk mencapai resolusi bersama, selain dari Presiden itu sendiri.
Yaitu Civil Society, TNI, Polri sebagai bagian penting untuk mencapai resolusi antara rakyat dan Presiden tanpa gesekan dan tanpa kekerasan.
Dialog atau muayawarah adalah cara kerja mendasar dan sangat penting untuk mencegah dan menyelesaikan konflik. Ini sebuah resolusi yang harus benar-benar diperhatikan dan diambil tindakan oleh Presiden dengan didampingi Civil Society, TNI, Polri secara tulus dan terbuka untuk berdialog dengan rakyat dan para penggeraknya secara bermartabat.
Resolusi bersama antara rakyat dan pemimpin akan menjadi kesepakatan baru untuk menjaga Negara yang menjadi tanggung jawab bersama, sekaligus mengembalikan kedaulatan rakyat.
Kepentingan rakyat harus menjadi dasar sekaligus tujuan dalam mencapai way out resolusi bersama ini.
Kenapa harus ada Civil Society, TNI dan Polri, diantara Presiden dan Rakyat, ini karena kedua pihak harus sama-sama dijamin keamanannya. Selain itu prinsip-prinsip yang mendasari dialog ini adalah prinsip-prinsip demokrasi, kemanusiaan dan keadilan sosial sebagai perwujudan Negara Indonesia adalah milik rakyat dan Presiden adalah Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan yang dipilih untuk melayani rakyat.
Saya yakin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit seorang yang humanis, begitu juga Calon Panglima TNI Jenderal Andika yang sebenarnya telah menjadi Panglima TNI, karena masa jabatan Panglima sebelumnya telah selesai 8 November 2021. Dan tentu keterlibatan Civil Society ini harus benar-benar kelompok masyarakat sipil yang dapat diterima dan dipercaya oleh rakyat dalam hal ini oposisi dan Presiden.
Oleh : Yudi Syamhudi Suyuti
Aktivis Kemanusiaan dan Politik
(sra)