Perhatikan Pengembangan SDM Digital, Presiden Jokowi Minta Program DLA Perbanyak Mitra Kerja
Jum'at, 19 November 2021 - 05:55 WIB
Jakarta - Presiden Joko Widodo memberikan arahan dan mendorong pengembangan sumber daya manusia digital atau talenta digital, baik dari tingkat basic hingga advance. Menurut Kepala Negara, kebutuhan mendasar tersebut untuk membangun ekonomi digital nasional.
“Yang paling penting adalah SDM, kebutuhan ini sudah kebutuhan besar untuk membangun ekonomi digital. SDM tingkat dasar, SDM tingkat menengah, urusan IoT (Internet of Thing), Cloud computing, big data,” ujar Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/11/2021).
Menurut Kepala Negara, Indonesia membutuhkan SDM bertalenta dengan melahirkan para pemimpin yang berwasan digital. Pengembangan SDM digital tersebut yang kemudian diinisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui program Digital Leadership Academy (DLA).
“Kita memerlukan sebuah Digital Leadership Akademy yang menyiapkan betul-betul, sehingga saya sampaikan segera mencari partner kerjasama,” jelas Kepala Negara.
Berdasarkan arahan Presiden, Kementerian Kominfo dibawa kepemimpinan Menkominfo Johnny G. Plate berhasil membuka program DLA tahun 2021 yang dimulai pada 13 September lalu.
“Kemarin (pembukaan program DLA), sudah mulai ketemu dengan Oxford, dengan Harvard, dengan NUS (National University of Singapore), dengan Tsinghua,” tandasnya.
Presiden Jokowi menegaskan bahwa program DLA yang telah bekerjasama dengan empat universitas terbaik di dunia itu menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun kerjasama dengan berbagai negara.
“Kerjasama, gak mungkin kalau kita ingin cepat kalau kita ingin sendirian, gak mungkin sekarang ini. Sehingga segera kita harus yang namanya ekosistem digital itu betul-betul bisa terbentuk dan bisa segera bisa kita jalankan,” pungkasnya.
Kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala daerah di seluruh Indonesia, Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa Indonesia mempunyai kekuatan yang sangat besar, khususnya yang berkaitan dengan berkembangnya startup digital.
Kita juga punya kekuatan disini, punya pasar besar dan sekarang ini kita memiliki startup lebih dari dua ribu, tepatnya 2.229 startup,” ujarnya.
Dengan jumlah startup yang besar itu, Kepala Negara optimis potensi ekonomi digital hingga tahun 2025 nanti diproyeksikan kurang lebih 124 miliar dolar.
“Gede banget, oleh sebab itu, ini sudah harus disiapkan dan saya sudah berikan target dua tahun. Kalau lepas dua tahun kita sudah didahulukan oleh negara lain,” tegas Presiden Jokowi.
Menurut Presiden Jokowi, kerja keras dan upaya bersama dalam mencapai target dua tahun tersebut harus memiliki peta jalan. Kementerian Kominfo sendiri telah menyusun Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024.
“Peta jalannya harus kita miliki, bagaimana menyiapkan infrastruktur digitalnya, bagaimana menyiapkan pemerintahan yang digital. Setelah itu ekonomi digitalnya, kemudian masyarakat digitalnya itu seperti apa, sehingga muncul sebuah ekosistem besar digital ekonomi,” jelasnya.
Kepala Negara menegaskan untuk menjalankan peta jalan menuju Indonesia sebagai bangsa digital memang membutuhkan kerja keras antar seluruh elemen bangsa. Terlebih pembangunan ekosistem infrastruktur digital yang selama ini terus dibangun oleh Kementerian Kominfo dan mitra kerja.
“Kita butuh fiber optik, butuh microwave link, butuh satelit, butuh BTS (Base Transceiver Station), butuh semuanya, butuh infrastruktur hilirnya, pusat data, data center. Ini cepat-cepatan, kalau gak negara lain akan ambil, percaya saya. Kita hanya punya waktu dua tahun menyiapkan ini,” tegas Presiden Jokowi.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga mengingatkan kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala daerah di seluruh Indonesia agar hal-hal yang berkaitan dengan regulasi perlu dipercepat.
“Regulasi-regulasi kita yang terlambat terus, fintech-nya sudah lari regulasinya belum ada. Ini kerja-kerja dengan kecepatan, ini sekarang yang kita perlukan,” imbuhnya.
“Yang paling penting adalah SDM, kebutuhan ini sudah kebutuhan besar untuk membangun ekonomi digital. SDM tingkat dasar, SDM tingkat menengah, urusan IoT (Internet of Thing), Cloud computing, big data,” ujar Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/11/2021).
Menurut Kepala Negara, Indonesia membutuhkan SDM bertalenta dengan melahirkan para pemimpin yang berwasan digital. Pengembangan SDM digital tersebut yang kemudian diinisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui program Digital Leadership Academy (DLA).
“Kita memerlukan sebuah Digital Leadership Akademy yang menyiapkan betul-betul, sehingga saya sampaikan segera mencari partner kerjasama,” jelas Kepala Negara.
Berdasarkan arahan Presiden, Kementerian Kominfo dibawa kepemimpinan Menkominfo Johnny G. Plate berhasil membuka program DLA tahun 2021 yang dimulai pada 13 September lalu.
“Kemarin (pembukaan program DLA), sudah mulai ketemu dengan Oxford, dengan Harvard, dengan NUS (National University of Singapore), dengan Tsinghua,” tandasnya.
Presiden Jokowi menegaskan bahwa program DLA yang telah bekerjasama dengan empat universitas terbaik di dunia itu menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun kerjasama dengan berbagai negara.
“Kerjasama, gak mungkin kalau kita ingin cepat kalau kita ingin sendirian, gak mungkin sekarang ini. Sehingga segera kita harus yang namanya ekosistem digital itu betul-betul bisa terbentuk dan bisa segera bisa kita jalankan,” pungkasnya.
Kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala daerah di seluruh Indonesia, Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa Indonesia mempunyai kekuatan yang sangat besar, khususnya yang berkaitan dengan berkembangnya startup digital.
Kita juga punya kekuatan disini, punya pasar besar dan sekarang ini kita memiliki startup lebih dari dua ribu, tepatnya 2.229 startup,” ujarnya.
Dengan jumlah startup yang besar itu, Kepala Negara optimis potensi ekonomi digital hingga tahun 2025 nanti diproyeksikan kurang lebih 124 miliar dolar.
“Gede banget, oleh sebab itu, ini sudah harus disiapkan dan saya sudah berikan target dua tahun. Kalau lepas dua tahun kita sudah didahulukan oleh negara lain,” tegas Presiden Jokowi.
Menurut Presiden Jokowi, kerja keras dan upaya bersama dalam mencapai target dua tahun tersebut harus memiliki peta jalan. Kementerian Kominfo sendiri telah menyusun Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024.
“Peta jalannya harus kita miliki, bagaimana menyiapkan infrastruktur digitalnya, bagaimana menyiapkan pemerintahan yang digital. Setelah itu ekonomi digitalnya, kemudian masyarakat digitalnya itu seperti apa, sehingga muncul sebuah ekosistem besar digital ekonomi,” jelasnya.
Kepala Negara menegaskan untuk menjalankan peta jalan menuju Indonesia sebagai bangsa digital memang membutuhkan kerja keras antar seluruh elemen bangsa. Terlebih pembangunan ekosistem infrastruktur digital yang selama ini terus dibangun oleh Kementerian Kominfo dan mitra kerja.
“Kita butuh fiber optik, butuh microwave link, butuh satelit, butuh BTS (Base Transceiver Station), butuh semuanya, butuh infrastruktur hilirnya, pusat data, data center. Ini cepat-cepatan, kalau gak negara lain akan ambil, percaya saya. Kita hanya punya waktu dua tahun menyiapkan ini,” tegas Presiden Jokowi.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga mengingatkan kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala daerah di seluruh Indonesia agar hal-hal yang berkaitan dengan regulasi perlu dipercepat.
“Regulasi-regulasi kita yang terlambat terus, fintech-nya sudah lari regulasinya belum ada. Ini kerja-kerja dengan kecepatan, ini sekarang yang kita perlukan,” imbuhnya.
(sra)