PP Hikmahbudhi Dukung Pembentukan Pansus Minyak Goreng
Kamis, 17 Maret 2022 - 09:00 WIB
JAKARTA-- Ketua Umum Presidium Pusat Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia, Wiryawan mendesak Presiden RI Joko Widodo untuk segera mencopot Menteri Perdagangan, M. Lutfi dari jabatan nya.
Hal ini disebabkan kan oleh gagapnya Menteri perdagangan dalam menjamin stabilitas harga-harga bahan pokok terutama minyak goreng yang mengalami kelangkaan dan lonjakan harga yang cukup drastis di berbagai wilayah di Indonesia.
"Sampai hari ini masyarakat tidak diberitahu apa yang menyebabkan minyak goreng bisa langka seperti saat ini, bahkan kemendag sempat menuduh bahwa masyarakat yang melakukan penimbunan, ini cuci tangan namanya," kata Wiryawan, Kamis (17/3).
Wiryawan pun menambahkan, Pemerintah mulai hari ini mencabut ketentuan Harga Eceren Tertinggi (HET) untuk minyak goreng sawit dalam kemasan. Pemerintah juga akan merevisi aturan kewajiban pasar domestik (DPO) yang menjadi syarat ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO.
Meski begitu, aturan kewajiban pasar domestik atau domestic market obligation/ DMO CPO masih berlaku yakni sebesar 30 persen dari total volume ekspor. Ini membuktikan bahwa Kementerian Perdagangan memang sangat tidak siap terhadap dinamika seperti ini.
"Plin-plan nya kebijakan yang dibuat sangat menjelaskan bahwa memang Mendag Kalangkabut, harusnya setiap kebijakan yang dibuat wajib melalui proses analisis yang mendalam dan dapat menjadi solusi bagi permasalahan masyarakat, jangan masyarakat ini dijadikan kelinci percobaan kebijakan Mendag," ujar Wiryawan.
Selain itu, Wiryawan pun menyayangkan sikap Menteri Perdagangan yang tidak kooperatif terhadap undangan rapat konsultasi DPR-RI, bahkan sampai 2 kali mangkir. Tentu publik bertanya-tanya kenapa Menteri Perdagangan sedemikian takut rapat di DPR-RI.
"Kami tentu menyimpan kecurigaan, kenapa Menteri Perdagangan mangkir terus dari undangan rapat konsultasi yang diselenggarakan DPR-RI, bahkan sampai akan dipanggil paksa dalam rapat ke-3. Sangat menciderai kepemimpinan Pak jokowi," ungkap Wiryawan.
Sementara itu, Sekjen Presidium Pusat Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia Ravindra, menambahkan bahwa harus segera di bentuk Pansus Minyak Goreng agar bisa menyelesaikan polemik Tata Niaga terkait kelangkaan minyak goreng belakangan ini dan membuat terang benderang akar kelangkaan minyak goreng ini.
"Saya rasa pembentukan Pansus Minyak Goreng adalah langkah yang tepat ditengah kegagapan Mendag dalam menyelesaikan persoalan minyak goreng ini, Mendag terlihat sudah tidak mampu," tandas Ravindra.
Hal ini disebabkan kan oleh gagapnya Menteri perdagangan dalam menjamin stabilitas harga-harga bahan pokok terutama minyak goreng yang mengalami kelangkaan dan lonjakan harga yang cukup drastis di berbagai wilayah di Indonesia.
"Sampai hari ini masyarakat tidak diberitahu apa yang menyebabkan minyak goreng bisa langka seperti saat ini, bahkan kemendag sempat menuduh bahwa masyarakat yang melakukan penimbunan, ini cuci tangan namanya," kata Wiryawan, Kamis (17/3).
Wiryawan pun menambahkan, Pemerintah mulai hari ini mencabut ketentuan Harga Eceren Tertinggi (HET) untuk minyak goreng sawit dalam kemasan. Pemerintah juga akan merevisi aturan kewajiban pasar domestik (DPO) yang menjadi syarat ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO.
Meski begitu, aturan kewajiban pasar domestik atau domestic market obligation/ DMO CPO masih berlaku yakni sebesar 30 persen dari total volume ekspor. Ini membuktikan bahwa Kementerian Perdagangan memang sangat tidak siap terhadap dinamika seperti ini.
"Plin-plan nya kebijakan yang dibuat sangat menjelaskan bahwa memang Mendag Kalangkabut, harusnya setiap kebijakan yang dibuat wajib melalui proses analisis yang mendalam dan dapat menjadi solusi bagi permasalahan masyarakat, jangan masyarakat ini dijadikan kelinci percobaan kebijakan Mendag," ujar Wiryawan.
Selain itu, Wiryawan pun menyayangkan sikap Menteri Perdagangan yang tidak kooperatif terhadap undangan rapat konsultasi DPR-RI, bahkan sampai 2 kali mangkir. Tentu publik bertanya-tanya kenapa Menteri Perdagangan sedemikian takut rapat di DPR-RI.
"Kami tentu menyimpan kecurigaan, kenapa Menteri Perdagangan mangkir terus dari undangan rapat konsultasi yang diselenggarakan DPR-RI, bahkan sampai akan dipanggil paksa dalam rapat ke-3. Sangat menciderai kepemimpinan Pak jokowi," ungkap Wiryawan.
Sementara itu, Sekjen Presidium Pusat Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia Ravindra, menambahkan bahwa harus segera di bentuk Pansus Minyak Goreng agar bisa menyelesaikan polemik Tata Niaga terkait kelangkaan minyak goreng belakangan ini dan membuat terang benderang akar kelangkaan minyak goreng ini.
"Saya rasa pembentukan Pansus Minyak Goreng adalah langkah yang tepat ditengah kegagapan Mendag dalam menyelesaikan persoalan minyak goreng ini, Mendag terlihat sudah tidak mampu," tandas Ravindra.
(sra)