PKL di Batam Tak Masalah Pemilu Ditunda Asal Bantuan Tetap Jalan
Minggu, 10 April 2022 - 15:57 WIB
Sejumlah pedagang kaki lima dan warung di kawasan Alun-Alun Sentosa Perdana (SP) Kecamatan Sagulung, Kota Batam, ikut bersuara terkait dengan polemik penundaan pemilu.
Pada prinsipnya, mereka setuju pemilu ditunda asalkan program bantuan usaha yang selama ini disalurkan pemerintah tetap berjalan. “Bagi kami bantuan lebih penting dari pemilu, karena keadaannya sedang sulit begini,” kata perwakilan PKL Munir Rais (39), Minggu (10/4).
Penjual es cendol ini khawatir pelaksanaan pemilu membuat program bantuan bagi rakyat kecil tidak berlanjut. Padahal, imbuhnya, masih banyak pedagang yang belum menerima serta berharap segera mendapat bantuan.
“Dulu dapat 1,2 juta, sekarang kabarnya cuma 600 ribu atau berapa begitu ya,” ungkapnya. Meski nominalnya tidak seberapa, dia mengaku sangat terbantu dengan program tersebut. Apalagi, saat ini harga-harga pangan terutama minyak goreng naik sehingga membebani para pedagang.
“Pedagang seperti saya mengandalkan minyak goreng, kalau mahal begini kapan balik modal,” ujarnya. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah beserta pihak terkait lebih mengutamakan kepentingan rakyat ketimbang pemilu.
Hajatan lima tahunan itu dianggap kurang tepat jika dilaksanakan di tengah perjuangan rakyat yang sedang berjibaku melawan dampak pandemi. “Sudah bagus bantuan begini, bantu masyarakat dulu, jangan diganggu sama pemilu,” tandas Rais.
Pandangan serupa disampaikan Ahmad Ghoji (36). Baginya, dampak pemilu tidak langsung dirasakan oleh masyarakat. Sebaliknya, pemilu justru dapat mengganggu konsentrasi pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi.
“Yang ada saling bertengkar, menjelek-jelekkan, tidak peduli rakyat susah,” tuturnya. Pedagang mainan anak ini mengaku sudah dua kali mengikuti pemilu. Berdasarkan pengalamannya, dia sama sekali tidak merasakan pemilu dengan cepat mengubah keadaan.
Pemilu, tambah Ghoji, justru melahirkan luka mendalam karena cenderung membelah masyarakat ke dalam kubu tertentu. “Apa cerita nanti nasib kami, bukannya dibantu malah diadu domba,” pungkasnya dengan nada agak kesal.
Pada prinsipnya, mereka setuju pemilu ditunda asalkan program bantuan usaha yang selama ini disalurkan pemerintah tetap berjalan. “Bagi kami bantuan lebih penting dari pemilu, karena keadaannya sedang sulit begini,” kata perwakilan PKL Munir Rais (39), Minggu (10/4).
Penjual es cendol ini khawatir pelaksanaan pemilu membuat program bantuan bagi rakyat kecil tidak berlanjut. Padahal, imbuhnya, masih banyak pedagang yang belum menerima serta berharap segera mendapat bantuan.
“Dulu dapat 1,2 juta, sekarang kabarnya cuma 600 ribu atau berapa begitu ya,” ungkapnya. Meski nominalnya tidak seberapa, dia mengaku sangat terbantu dengan program tersebut. Apalagi, saat ini harga-harga pangan terutama minyak goreng naik sehingga membebani para pedagang.
“Pedagang seperti saya mengandalkan minyak goreng, kalau mahal begini kapan balik modal,” ujarnya. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah beserta pihak terkait lebih mengutamakan kepentingan rakyat ketimbang pemilu.
Hajatan lima tahunan itu dianggap kurang tepat jika dilaksanakan di tengah perjuangan rakyat yang sedang berjibaku melawan dampak pandemi. “Sudah bagus bantuan begini, bantu masyarakat dulu, jangan diganggu sama pemilu,” tandas Rais.
Pandangan serupa disampaikan Ahmad Ghoji (36). Baginya, dampak pemilu tidak langsung dirasakan oleh masyarakat. Sebaliknya, pemilu justru dapat mengganggu konsentrasi pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi.
“Yang ada saling bertengkar, menjelek-jelekkan, tidak peduli rakyat susah,” tuturnya. Pedagang mainan anak ini mengaku sudah dua kali mengikuti pemilu. Berdasarkan pengalamannya, dia sama sekali tidak merasakan pemilu dengan cepat mengubah keadaan.
Pemilu, tambah Ghoji, justru melahirkan luka mendalam karena cenderung membelah masyarakat ke dalam kubu tertentu. “Apa cerita nanti nasib kami, bukannya dibantu malah diadu domba,” pungkasnya dengan nada agak kesal.
(sra)