Menkeu Serahkan Tanggapan Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi Terhadap RUU APBN 2021

Yulianto

Selasa, 01 September 2020 - 17:26 WIB

click to zoom

Rapat paripurna juga mengagendakan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi Undang-undang.

click to zoom

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan tanggapan pemerintah atas pandangan umum fraksi terhadap RUU APBN tahun 2021 beserta nota keuangannya pada Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2020).

click to zoom

Rapat paripurna juga mengagendakan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi Undang-undang.

click to zoom

Rapat paripurna juga mengagendakan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi Undang-undang.

click to zoom

Ketua DPR Puan Maharani (kanan) menerima tanggapan pemerintah atas pandangan umum fraksi terhadap RUU APBN tahun 2021 beserta nota keuangannya dari Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) pada Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2020). Selain mendengarkan tanggapan pemerintah atas pandangan umum fraksi terhadap RUU APBN tahun 2021 beserta nota keuangannya, rapat paripurna juga mengagendakan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi Undang-undang.

(rat)