BSKDN Kemendagri Terima Hasil Validasi Inovasi Daerah dari Tim Penilai IGA
Kamis, 14 September 2023 - 18:54 WIB
Jakarta- Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerima hasil validasi inovasi daerah dari tim penilai. Hal tersebut merupakan bagian dari serangkaian tahapan penyelenggaranan Innovative Government Award (IGA) tahun 2023.
Hal itu disampaikan Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Teknologi Informasi, dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri BSKDN Kemendagri Aferi S. Fudail saat mewakili Kepala BSKDN dalam Rapat Penyerahan Hasil Validasi Quality Control Inovasi Urusan Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2023. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula BSKDN pada Kamis, 14 September 2023.
Aferi melanjutkan, proses validasi inovasi daerah telah dilakukan secara objektif oleh tim penilai yang melibatkan berbagai pakar terkait. Salah satu di antaranya adalah Unit Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (UP3M) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (UKKPM) Smart City Universitas Indonesia (UI).
"Proses (validasi) ini betul-betul didasarkan atas proses yang objektif dari dua universitas yang kita andalkan di Indonesia dalam hal mendapatkan daerah yang terinovatif berdasarkan hasil validasi yang dilakukan," ungkapnya.
Sementara itu, Partnership Manager SMART CITY CCR, Ahmad Gamal mengatakan pihaknya telah menyelesaikan proses validasi pada satuan inovasi daerah yang diterima sebesar 7.913 inovasi. Dalam hal itu, pihaknya mengapresasi BSKDN karena proses validasi dilaksanakan lebih matang dengan waktu yang relatif lebih lama.
"Tahun ini saya harus menyampaikan apresiasi kepada BSKDN prosesnya waktunya mungkin jauh lebih mapan, jadi karena waktunya tidak meped kita pengerjaannya juga jadi lebih tenang tidak terburu waktu sehingga, bisa berkomunikasi lebih baik," ujarnya.
Sejalan dengan itu, Koordinator Diklat MAP Fisipol UGM Nurhadi Susanto juga mengatakan, rentang waktu pelaksanaan validasi inovasi yang lebih lama akan berdampak terhadap hasil penilaian yang lebih matang karena dilakukan dengan hati-hati dan tak terburu-buru.
"Kami harap ada relaksasi schedule, karena kami juga menyadari pasti pemerintah daerah kebanyakan melaporkan inovasinya juga menjelang penutupan waktu pengumuman, dan ini kalau setiap tahun terjadi maka tingkat kematangan di dalam pengukuran itu juga pasti tidak signifikan," tegasnya.
Hal itu disampaikan Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Teknologi Informasi, dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri BSKDN Kemendagri Aferi S. Fudail saat mewakili Kepala BSKDN dalam Rapat Penyerahan Hasil Validasi Quality Control Inovasi Urusan Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2023. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula BSKDN pada Kamis, 14 September 2023.
Aferi melanjutkan, proses validasi inovasi daerah telah dilakukan secara objektif oleh tim penilai yang melibatkan berbagai pakar terkait. Salah satu di antaranya adalah Unit Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (UP3M) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (UKKPM) Smart City Universitas Indonesia (UI).
"Proses (validasi) ini betul-betul didasarkan atas proses yang objektif dari dua universitas yang kita andalkan di Indonesia dalam hal mendapatkan daerah yang terinovatif berdasarkan hasil validasi yang dilakukan," ungkapnya.
Sementara itu, Partnership Manager SMART CITY CCR, Ahmad Gamal mengatakan pihaknya telah menyelesaikan proses validasi pada satuan inovasi daerah yang diterima sebesar 7.913 inovasi. Dalam hal itu, pihaknya mengapresasi BSKDN karena proses validasi dilaksanakan lebih matang dengan waktu yang relatif lebih lama.
"Tahun ini saya harus menyampaikan apresiasi kepada BSKDN prosesnya waktunya mungkin jauh lebih mapan, jadi karena waktunya tidak meped kita pengerjaannya juga jadi lebih tenang tidak terburu waktu sehingga, bisa berkomunikasi lebih baik," ujarnya.
Sejalan dengan itu, Koordinator Diklat MAP Fisipol UGM Nurhadi Susanto juga mengatakan, rentang waktu pelaksanaan validasi inovasi yang lebih lama akan berdampak terhadap hasil penilaian yang lebih matang karena dilakukan dengan hati-hati dan tak terburu-buru.
"Kami harap ada relaksasi schedule, karena kami juga menyadari pasti pemerintah daerah kebanyakan melaporkan inovasinya juga menjelang penutupan waktu pengumuman, dan ini kalau setiap tahun terjadi maka tingkat kematangan di dalam pengukuran itu juga pasti tidak signifikan," tegasnya.
(sra)