Dualisme Kadin Dalam Pandangan Tommy KAPIMGAMA
Jum'at, 20 September 2024 - 14:58 WIB
Jakarta - Dualisme kepemimpinan Kadin DKI Jakarta pasca digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang mengangkat Anindya Bakrie sebagai Ketua umum Kadin menggantikan Arsjad Rasjid mendapat tanggapan dari Wakil Ketua Umum Keluarga Alumni Magister dan Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan (KAPIMGAMA) 2024-2029 Universitas Gadjah Mada - Dr. Tommy Andri Wardhana, SE, MM.
Menurut Tommy, pertanyaan tentang seberapa penting campur tangan pemerintah dalam organisasi seperti Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) selalu menjadi subjek perselisihan. "Dari ilmu kepemimpinan dan inovasi kebijakan, partisipasi pemerintah dapat memiliki efek yang baik atau buruk. Hal ini dapat ditelaah dari berbagai sudut pandang," ungkap Tommy dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (20/9).
Pertama, peran kepemimpinan transformasional pemerintah. Teori kepemimpinan transformasional yang dikembangkan oleh Bass dan Avolio (1994) menekankan betapa pentingnya seorang pemimpin yang dapat memotivasi dan menginspirasi pengikutnya untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Dalam hal ini, pemerintah dapat bertindak sebagai pemimpin transformasional bagi Kadin.
"Dengan visi pembangunan yang jelas dan kebijakan yang mendukung, pemerintah dapat membantu Kadin mencapai tujuan strategisnya," lanjut Tommy menambahkan. Tommy mencontohkan pemerintah dapat mendorong inovasi, memperbaiki infrastruktur dan membuka kembali akses ke pasar di seluruh dunia.
Menurut Tommy dalam "Leading Creative People : Orchestrating Expertise and Relationships" (2002), studi oleh Mumford, Scott, Gaddis dan Strange menunjukkan bahwa lingkungan yang mendukung kreativitas dan kerja sama dapat memaksimalkan potensi inovasi. Dalam situasi seperti ini, intervensi pemerintah yang tepat dapat membangun lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan kemajuan Kadin.
Selanjutnya untuk Kemitraan Strategis untuk Inovasi Kebijakan, Teori "Inovasi Terbuka" Chesbrough (2003) menyarankan bahwa berbagai pihak, termasuk pemerintah, harus bekerja sama untuk melakukan inovasi yang berkelanjutan. Melalui kebijakan inovatif seperti insentif fiskal, program pembiayaan penelitian dan pengembangan, serta pelatihan tenaga kerja, pemerintah dapat menjadi mitra strategis Kadin.
Keterampilan dan kompetensi lanjut Tommy sangat penting untuk masyarakat yang terus berkembang, menurut Rychen dan Salgnik (2003) dalam keterampilan penting untuk kehidupan yang sukses dan masyarakat yang berfungsi dengan baik.
Jadi, kolaborasi fokus strategis pemerintah dan Kadin pada peningkatan keterampilan tenaga kerja dapat sangat bermanfaat untuk menghadapi tantangan masa depan. Dalam "Jaringan Kebijakan", Rhodes (2006) menekankan bahwa kerja sama jaringan antara berbagai pemangku kepentingan seringkali berkontribusi pada keberhasilan kebijakan.
Hubungan yang kuat antara pemerintah dan Kadin dapat mempercepat pengambilan keputusan dan penerapan kebijakan yang lebih responsif dan adaptif. Namun, Teori Kellerman (2004) "The Dark Side of Leadership" memperingatkan tentang efek negatif intervensi yang berlebihan yang dapat menyebabkan ketergantungan dan menghambat inovasi.
Kadin yang seharusnya memiliki kebebasan untuk merespons dinamika pasar secara mandiri, dapat mengalami pengaruh yang berlebihan dari campur tangan pemerintah yang terlalu mengikat. Intervensi yang berlebihan oleh pemerintah dalam bisnis menyebabkan korupsi dan inefisiensi di beberapa negara.
Ini menjadi peringatan bahwa campur tangan pemerintah harus dilakukan dengan sangat hati-hati untuk mencegah efek negatif tersebut. Sangat penting untuk mencapai keseimbangan optimal antara sinergi dan otonomi, yang merupakan dasar dari semua teori inovasi dan kepemimpinan yang telah dibahas.
Kebijakan yang direncanakan dengan baik akan menciptakan sinergi antara pemerintah dan Kadin, di mana kedua belah pihak saling mendukung untuk mencapai kemajuan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah dapat menyediakan kerangka regulasi yang mendukung dan menjadi mitra strategis tanpa terlalu mengikat kebijakan internal Kadin.
Untuk menyimpulkan, campur tangan pemerintah dalam organisasi seperti Kadin dapat sangat menguntungkan jika dilakukan dengan bijaksana. Ini dari sudut pandang ilmu kepemimpinan dan inovasi kebijakan.
Pemerintah dapat membangun lingkungan yang mendukung kemajuan dan inovasi dengan bertindak sebagai mitra strategis dan pemimpin transformasional. Namun, penting untuk memastikan bahwa partisipasi pemerintah tidak mengganggu upaya dan otonomi Kadin.
Menjaga keseimbangan yang tepat antara dukungan dan kebebasan adalah kunci untuk mencapai sinergi terbaik. Penyelesaian permasalahan yang terjadi tentu saja harus dalam koridor kepala dingin dan kesepakatan para pihak dengan mengutamakan visi besar kadin kedepan untuk mencapai tujuan memakmurkan indonesia.
Tabah, jujur, setia akan menjadi semangat dalam segala hal bentuk halangan dan rintangan yang ada. Peran pemerintah menjadi katalisator dan dinamisator untuk mencapai kesepahaman dalam kedamaian tentu saja sangat diperlukan dan dibutuhkan. Selalu ada mediator dalam perdamaian.
Tidak seharusnya pemerintah “buang bola” dan menyampaikan itu urusan internal dan bukan urusan pemerintah. Indonesia tentu saja membutuhkan uluran hangat tangan pemerintah. Dan begitupun pemerintah ada dan berdiri adalah karena rakyat dengan jerih payahnya memilih mereka menjadi pemimpin yang dipercaya, amanah, jujur dan bertanggung jawab.
Dr. Tommy Andri Wardhana percaya bahwa kita dapat membangun ekonomi Indonesia yang lebih inovatif, kompetitif, dan berkelanjutan di masa depan hanya dengan bekerja sama satu sama lain.
Menurut Tommy, pertanyaan tentang seberapa penting campur tangan pemerintah dalam organisasi seperti Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) selalu menjadi subjek perselisihan. "Dari ilmu kepemimpinan dan inovasi kebijakan, partisipasi pemerintah dapat memiliki efek yang baik atau buruk. Hal ini dapat ditelaah dari berbagai sudut pandang," ungkap Tommy dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (20/9).
Pertama, peran kepemimpinan transformasional pemerintah. Teori kepemimpinan transformasional yang dikembangkan oleh Bass dan Avolio (1994) menekankan betapa pentingnya seorang pemimpin yang dapat memotivasi dan menginspirasi pengikutnya untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Dalam hal ini, pemerintah dapat bertindak sebagai pemimpin transformasional bagi Kadin.
"Dengan visi pembangunan yang jelas dan kebijakan yang mendukung, pemerintah dapat membantu Kadin mencapai tujuan strategisnya," lanjut Tommy menambahkan. Tommy mencontohkan pemerintah dapat mendorong inovasi, memperbaiki infrastruktur dan membuka kembali akses ke pasar di seluruh dunia.
Menurut Tommy dalam "Leading Creative People : Orchestrating Expertise and Relationships" (2002), studi oleh Mumford, Scott, Gaddis dan Strange menunjukkan bahwa lingkungan yang mendukung kreativitas dan kerja sama dapat memaksimalkan potensi inovasi. Dalam situasi seperti ini, intervensi pemerintah yang tepat dapat membangun lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan kemajuan Kadin.
Selanjutnya untuk Kemitraan Strategis untuk Inovasi Kebijakan, Teori "Inovasi Terbuka" Chesbrough (2003) menyarankan bahwa berbagai pihak, termasuk pemerintah, harus bekerja sama untuk melakukan inovasi yang berkelanjutan. Melalui kebijakan inovatif seperti insentif fiskal, program pembiayaan penelitian dan pengembangan, serta pelatihan tenaga kerja, pemerintah dapat menjadi mitra strategis Kadin.
Keterampilan dan kompetensi lanjut Tommy sangat penting untuk masyarakat yang terus berkembang, menurut Rychen dan Salgnik (2003) dalam keterampilan penting untuk kehidupan yang sukses dan masyarakat yang berfungsi dengan baik.
Jadi, kolaborasi fokus strategis pemerintah dan Kadin pada peningkatan keterampilan tenaga kerja dapat sangat bermanfaat untuk menghadapi tantangan masa depan. Dalam "Jaringan Kebijakan", Rhodes (2006) menekankan bahwa kerja sama jaringan antara berbagai pemangku kepentingan seringkali berkontribusi pada keberhasilan kebijakan.
Hubungan yang kuat antara pemerintah dan Kadin dapat mempercepat pengambilan keputusan dan penerapan kebijakan yang lebih responsif dan adaptif. Namun, Teori Kellerman (2004) "The Dark Side of Leadership" memperingatkan tentang efek negatif intervensi yang berlebihan yang dapat menyebabkan ketergantungan dan menghambat inovasi.
Kadin yang seharusnya memiliki kebebasan untuk merespons dinamika pasar secara mandiri, dapat mengalami pengaruh yang berlebihan dari campur tangan pemerintah yang terlalu mengikat. Intervensi yang berlebihan oleh pemerintah dalam bisnis menyebabkan korupsi dan inefisiensi di beberapa negara.
Ini menjadi peringatan bahwa campur tangan pemerintah harus dilakukan dengan sangat hati-hati untuk mencegah efek negatif tersebut. Sangat penting untuk mencapai keseimbangan optimal antara sinergi dan otonomi, yang merupakan dasar dari semua teori inovasi dan kepemimpinan yang telah dibahas.
Kebijakan yang direncanakan dengan baik akan menciptakan sinergi antara pemerintah dan Kadin, di mana kedua belah pihak saling mendukung untuk mencapai kemajuan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah dapat menyediakan kerangka regulasi yang mendukung dan menjadi mitra strategis tanpa terlalu mengikat kebijakan internal Kadin.
Untuk menyimpulkan, campur tangan pemerintah dalam organisasi seperti Kadin dapat sangat menguntungkan jika dilakukan dengan bijaksana. Ini dari sudut pandang ilmu kepemimpinan dan inovasi kebijakan.
Pemerintah dapat membangun lingkungan yang mendukung kemajuan dan inovasi dengan bertindak sebagai mitra strategis dan pemimpin transformasional. Namun, penting untuk memastikan bahwa partisipasi pemerintah tidak mengganggu upaya dan otonomi Kadin.
Menjaga keseimbangan yang tepat antara dukungan dan kebebasan adalah kunci untuk mencapai sinergi terbaik. Penyelesaian permasalahan yang terjadi tentu saja harus dalam koridor kepala dingin dan kesepakatan para pihak dengan mengutamakan visi besar kadin kedepan untuk mencapai tujuan memakmurkan indonesia.
Tabah, jujur, setia akan menjadi semangat dalam segala hal bentuk halangan dan rintangan yang ada. Peran pemerintah menjadi katalisator dan dinamisator untuk mencapai kesepahaman dalam kedamaian tentu saja sangat diperlukan dan dibutuhkan. Selalu ada mediator dalam perdamaian.
Tidak seharusnya pemerintah “buang bola” dan menyampaikan itu urusan internal dan bukan urusan pemerintah. Indonesia tentu saja membutuhkan uluran hangat tangan pemerintah. Dan begitupun pemerintah ada dan berdiri adalah karena rakyat dengan jerih payahnya memilih mereka menjadi pemimpin yang dipercaya, amanah, jujur dan bertanggung jawab.
Dr. Tommy Andri Wardhana percaya bahwa kita dapat membangun ekonomi Indonesia yang lebih inovatif, kompetitif, dan berkelanjutan di masa depan hanya dengan bekerja sama satu sama lain.
(sra)