Pemerintah Lakukan Efisiensi, LDII Minta Masyarakat Terapkan Hidup Sederhana
Senin, 10 Maret 2025 - 06:27 WIB
Jakarta (9/3). Pemerintah mengetatkan anggaran belanja negara dengan efisiensi di berbagai kementerian. Meskipun efisiensi tersebut diupayakan tidak mengganggu layanan publik, namun kondisi ekonomi dunia yang juga tak menentu yang harus diantisipasi dengan cara hidup yang hemat atau efisien.
“Salah satu indikasi ketidakpastian ekonomi dunia, adalah terjadi PHK besar-besaran di pabrik-pabrik yang berorientasi ekspor. Sejak akhir 2024 dan kuartal pertama 2025 telah puluhan ribu PHK karyawan terjadi di Pulau Jawa,” papar KH Chriswanto.
Pemerintah juga telah berupaya dengan membuka lapangan kerja dengan pembukaan dapur untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang setidaknya bisa menyerap 15 juta tenaga kerja atau sukarelawan. Namun, menurut KH Chriswanto, program tersebut belum berjalan maksimal karena persoalan anggaran dan operasional.
“Dengan kondisi seperti ini, masyarakat harus mampu hidup sederhana. Efisien namun terus bekerja keras, ini adalah konsep muzhid-mujhid dalam Islam. Yakni, kita tidak berlebihan atau prihatin, namun tetap bekerja keras,” tuturnya.
Dalam kondisi PHK jelang Ramadan dan Idul Fitri, KH Chriswanto mengingatkan agar masyarakat menerima cobaan tersebut dengan tawakal. Ia pun mengimbau menyikapinya dengan terus mencari alternatif pekerjaan, bukan dengan emosional. Krisis yang disikapi dengan emosional, justru memicu krisis sosial.
Untuk itu, ia mengajak umat Islam untuk meningkatkan kepedulian sosial. Keluarga yang mampu bisa membantu keluarga yang ekonominya sedang tidak bagus, karena PHK atau kebangkrutan dalam usaha, “Dengan demikian, persoalan ekonomi bisa tertangani dalam jangka pendek,” ujar KH Chriswanto.
Ia juga mengajak para kepala daerah yang baru saja memenangkan Pilkada untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di tengah menurunnya belanja kementerian yang berimbas kepada dinas di tingkat provinsi, PAD bisa menjadi penyelamat, “Potensi pajak dan retribusi daerah harus lebih dioptimalkan, tanpa membebani masyarakat kelas bawah yang bekerja di sektor informal,” paparnya.
Pengeluaran daerah harus difokuskan pada program yang benar-benar mendesak dan berdampak luas bagi masyarakat. Sementara itu, program-program pembangunan daerah, menurut KH Chriswanto bisa diupayakan menjajaki kerja sama dengan sektor swasta melalui skema investasi atau kemitraan publik-swasta (Public-Private Partnership).
Dan menurutnya yang paling penting dalam kondisi krisis, komunikasi harus menjadi hal yang utama. Agar masyarakat bisa mengakses informasi dengan harapan bisa memahami kondisi keuangan daerah, agar tidak terjadi ketidakpercayaan dan keresahan.
“Kepala daerah yang baru memang dihadapkan pada kesulitan keuangan negara dan kebijakan tunda bayar bisa berakibat sangat kompleks. Tapi dengan strategi yang tepat seperti optimalisasi PAD, efisiensi anggaran, dan komunikasi publik yang baik memungkinkan kepala daerah dapat tetap menjalankan roda pemerintahan dengan efektif,” tuturnya.
KH Chriswanto juga mengingatkan kepada pemerintah, agar lebih lebih berhati-hati dalam merancang program dan menetapkan anggaran di masa depan. Pemborosan yang terjadi, menuntut perlunya perubahan budaya birokrasi agar lebih bertanggung jawab.
“Salah satu indikasi ketidakpastian ekonomi dunia, adalah terjadi PHK besar-besaran di pabrik-pabrik yang berorientasi ekspor. Sejak akhir 2024 dan kuartal pertama 2025 telah puluhan ribu PHK karyawan terjadi di Pulau Jawa,” papar KH Chriswanto.
Pemerintah juga telah berupaya dengan membuka lapangan kerja dengan pembukaan dapur untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang setidaknya bisa menyerap 15 juta tenaga kerja atau sukarelawan. Namun, menurut KH Chriswanto, program tersebut belum berjalan maksimal karena persoalan anggaran dan operasional.
“Dengan kondisi seperti ini, masyarakat harus mampu hidup sederhana. Efisien namun terus bekerja keras, ini adalah konsep muzhid-mujhid dalam Islam. Yakni, kita tidak berlebihan atau prihatin, namun tetap bekerja keras,” tuturnya.
Dalam kondisi PHK jelang Ramadan dan Idul Fitri, KH Chriswanto mengingatkan agar masyarakat menerima cobaan tersebut dengan tawakal. Ia pun mengimbau menyikapinya dengan terus mencari alternatif pekerjaan, bukan dengan emosional. Krisis yang disikapi dengan emosional, justru memicu krisis sosial.
Untuk itu, ia mengajak umat Islam untuk meningkatkan kepedulian sosial. Keluarga yang mampu bisa membantu keluarga yang ekonominya sedang tidak bagus, karena PHK atau kebangkrutan dalam usaha, “Dengan demikian, persoalan ekonomi bisa tertangani dalam jangka pendek,” ujar KH Chriswanto.
Ia juga mengajak para kepala daerah yang baru saja memenangkan Pilkada untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di tengah menurunnya belanja kementerian yang berimbas kepada dinas di tingkat provinsi, PAD bisa menjadi penyelamat, “Potensi pajak dan retribusi daerah harus lebih dioptimalkan, tanpa membebani masyarakat kelas bawah yang bekerja di sektor informal,” paparnya.
Pengeluaran daerah harus difokuskan pada program yang benar-benar mendesak dan berdampak luas bagi masyarakat. Sementara itu, program-program pembangunan daerah, menurut KH Chriswanto bisa diupayakan menjajaki kerja sama dengan sektor swasta melalui skema investasi atau kemitraan publik-swasta (Public-Private Partnership).
Dan menurutnya yang paling penting dalam kondisi krisis, komunikasi harus menjadi hal yang utama. Agar masyarakat bisa mengakses informasi dengan harapan bisa memahami kondisi keuangan daerah, agar tidak terjadi ketidakpercayaan dan keresahan.
“Kepala daerah yang baru memang dihadapkan pada kesulitan keuangan negara dan kebijakan tunda bayar bisa berakibat sangat kompleks. Tapi dengan strategi yang tepat seperti optimalisasi PAD, efisiensi anggaran, dan komunikasi publik yang baik memungkinkan kepala daerah dapat tetap menjalankan roda pemerintahan dengan efektif,” tuturnya.
KH Chriswanto juga mengingatkan kepada pemerintah, agar lebih lebih berhati-hati dalam merancang program dan menetapkan anggaran di masa depan. Pemborosan yang terjadi, menuntut perlunya perubahan budaya birokrasi agar lebih bertanggung jawab.
(sra)