Lokakarya Komunikasi Ilmiah Pamerkan Strategi Berbasis Bukti untuk Kebijakan Reformulasi Pangan dan Kesehatan Masyarakat di Indonesia
Rabu, 30 April 2025 - 14:57 WIB
Jakarta - Food Industry Asia (FIA) dan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) bersama-sama menyelenggarakan Scientific Communication Workshop : Empowering Evidence-Based Policies, Reformulation & Public Health Collaboration di Jakarta. Workshop ini mempertemukan para wakil pemerintah, akademisi dan pemimpin industri, dengan tujuan memperkuat landasan pengambilan kebijakan berbasis sains di Indonesia, khususnya melalui strategi reformulasi pangan untuk secara efektif menghadapi tantangan kesehatan masyarakat, terutama yang disebabkan oleh Penyakit Tidak Menular (PTM).
Inisiatif ini dilaksanakan pada saat yang sangat krusial, dimana Indonesia menghadapi beban PTM yang semakin meningkat dan menyumbang lebih dari 73% kematian nasional. Sejalan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan yang menekankan pengendalian konsumsi gula, garam dan lemak tidak sehat secara berlebihan, workshop ini menjadi wadah penguatan kapasitas.
Para peserta mempelajari praktik terbaik global dalam reformulasi pangan, metodologi penilaian risiko dan bahaya dari lembaga internasional, serta mendiskusikan bagaimana pendekatan-pendekatan tersebut dapat menginformasikan kebijakan pangan Indonesia ke depan. Kolaborasi dan kemitraan antara sektor publik dan swasta, disorot sebagai elemen penting untuk mendorong inovasi, memperkuat kepercayaan konsumen dan mencapai hasil kesehatan yang berkelanjutan.
Prof. Asnawi Abdullah, PhD, Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, membuka sesi dengan menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Prof. Asnawi juga menekankan pentingnya penanggulangan peningkatan prevalensi PTM sebagai komponen utama dari misi tersebut.
“Reformulasi pangan sangat krusial, karena sebanyak 73% kematian di Indonesia terkait dengan PTM,” ujar Prof. Asnawi.
Dengan mengurangi kandungan gula, garam, dan lemak dalam produk makanan serta menerapkan pelabelan gizi yang jelas dan sistem peringkat gizi, kita dapat memberdayakan konsumen untuk membuat pilihan yang lebih sehat. Inisiatif ini tidak hanya mengurangi risiko PTM, tetapi juga memungkinkan industri menyediakan pilihan yang lebih baik, memberi manfaat bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
Prof. Asnawi juga menekankan pentingnya kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan pelaku industri untuk mendorong reformasi penting ini. “Kita harus bekerja sama menciptakan lingkungan di mana pilihan makanan yang lebih sehat dapat diakses dan diminati oleh masyarakat,” tutup Prof. Asnawi sambil menegaskan pentingnya kemitraan dalam upaya ini.
Sementara itu Matt Kovac, CEO Food Industry Asia, menekankan pentingnya kemitraan publik-swasta dalam menghadirkan solusi yang praktis dan dapat diperluas untuk meningkatkan gizi dan mengurangi beban PTM. Matt menyampaikan harapannya agar workshop ini menjadi awal dari kolaborasi jangka panjang yang sejalan dengan prioritas nasional Indonesia dalam bidang kesehatan dan gizi, serta menegaskan kembali komitmen FIA untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan bersama untuk masyarakat yang lebih sehat.
Hal senada juga dikatakan Adhi S. Lukman selaku Ketua Umum GAPMMI yang menekankan perlunya mengembangkan kebijakan pangan yang seimbang dan efektif yang memprioritaskan kesehatan masyarakat dan sekaligus mendorong inovasi, daya saing serta keberlanjutan ekonomi sektor pangan. "Indonesia terus membuat kemajuan yang stabil dalam mengatur sektor makanan dan minuman, yang memerlukan kolaborasi dari pemerintah, akademisi dan industri untuk menciptakan kebijakan berbasis bukti," jelas Adhi S. Lukman.
Satu fokus penting adalah reformulasi pangan secara bertahap seperti mengurangi gula, garam dan lemak untuk membantu mencegah penyakit tidak menular.
Kita juga harus melihat bagaimana negara lain mengatur hal ini, mengadaptasi praktik terbaik global sesuai dengan kebutuhan lokal kita, dengan target berbasis ilmu pengetahuan, dukungan pemerintah dan inovasi industri. GAPMMI berkomitmen untuk membantu pemerintah menciptakan peta jalan yang praktis, bertahap, dan terikat waktu untuk mencapai tujuan-tujuan ini.” tambah Adhi S. Lukman.
Workshop ditutup dengan seruan kuat untuk meningkatkan kolaborasi lintas sektor dan penerapan pendekatan berbasis bukti dalam perumusan kebijakan. Para peserta sepakat bahwa reformulasi, yang didukung oleh penelitian ilmiah dan kemitraan lintas sektor, merupakan kunci untuk mencapai peningkatan kesehatan masyarakat yang berkelanjutan, sembari memastikan inovasi industri terus berkembang.
Inisiatif ini dilaksanakan pada saat yang sangat krusial, dimana Indonesia menghadapi beban PTM yang semakin meningkat dan menyumbang lebih dari 73% kematian nasional. Sejalan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan yang menekankan pengendalian konsumsi gula, garam dan lemak tidak sehat secara berlebihan, workshop ini menjadi wadah penguatan kapasitas.
Para peserta mempelajari praktik terbaik global dalam reformulasi pangan, metodologi penilaian risiko dan bahaya dari lembaga internasional, serta mendiskusikan bagaimana pendekatan-pendekatan tersebut dapat menginformasikan kebijakan pangan Indonesia ke depan. Kolaborasi dan kemitraan antara sektor publik dan swasta, disorot sebagai elemen penting untuk mendorong inovasi, memperkuat kepercayaan konsumen dan mencapai hasil kesehatan yang berkelanjutan.
Prof. Asnawi Abdullah, PhD, Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, membuka sesi dengan menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Prof. Asnawi juga menekankan pentingnya penanggulangan peningkatan prevalensi PTM sebagai komponen utama dari misi tersebut.
“Reformulasi pangan sangat krusial, karena sebanyak 73% kematian di Indonesia terkait dengan PTM,” ujar Prof. Asnawi.
Dengan mengurangi kandungan gula, garam, dan lemak dalam produk makanan serta menerapkan pelabelan gizi yang jelas dan sistem peringkat gizi, kita dapat memberdayakan konsumen untuk membuat pilihan yang lebih sehat. Inisiatif ini tidak hanya mengurangi risiko PTM, tetapi juga memungkinkan industri menyediakan pilihan yang lebih baik, memberi manfaat bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
Prof. Asnawi juga menekankan pentingnya kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan pelaku industri untuk mendorong reformasi penting ini. “Kita harus bekerja sama menciptakan lingkungan di mana pilihan makanan yang lebih sehat dapat diakses dan diminati oleh masyarakat,” tutup Prof. Asnawi sambil menegaskan pentingnya kemitraan dalam upaya ini.
Sementara itu Matt Kovac, CEO Food Industry Asia, menekankan pentingnya kemitraan publik-swasta dalam menghadirkan solusi yang praktis dan dapat diperluas untuk meningkatkan gizi dan mengurangi beban PTM. Matt menyampaikan harapannya agar workshop ini menjadi awal dari kolaborasi jangka panjang yang sejalan dengan prioritas nasional Indonesia dalam bidang kesehatan dan gizi, serta menegaskan kembali komitmen FIA untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan bersama untuk masyarakat yang lebih sehat.
Hal senada juga dikatakan Adhi S. Lukman selaku Ketua Umum GAPMMI yang menekankan perlunya mengembangkan kebijakan pangan yang seimbang dan efektif yang memprioritaskan kesehatan masyarakat dan sekaligus mendorong inovasi, daya saing serta keberlanjutan ekonomi sektor pangan. "Indonesia terus membuat kemajuan yang stabil dalam mengatur sektor makanan dan minuman, yang memerlukan kolaborasi dari pemerintah, akademisi dan industri untuk menciptakan kebijakan berbasis bukti," jelas Adhi S. Lukman.
Satu fokus penting adalah reformulasi pangan secara bertahap seperti mengurangi gula, garam dan lemak untuk membantu mencegah penyakit tidak menular.
Kita juga harus melihat bagaimana negara lain mengatur hal ini, mengadaptasi praktik terbaik global sesuai dengan kebutuhan lokal kita, dengan target berbasis ilmu pengetahuan, dukungan pemerintah dan inovasi industri. GAPMMI berkomitmen untuk membantu pemerintah menciptakan peta jalan yang praktis, bertahap, dan terikat waktu untuk mencapai tujuan-tujuan ini.” tambah Adhi S. Lukman.
Workshop ditutup dengan seruan kuat untuk meningkatkan kolaborasi lintas sektor dan penerapan pendekatan berbasis bukti dalam perumusan kebijakan. Para peserta sepakat bahwa reformulasi, yang didukung oleh penelitian ilmiah dan kemitraan lintas sektor, merupakan kunci untuk mencapai peningkatan kesehatan masyarakat yang berkelanjutan, sembari memastikan inovasi industri terus berkembang.
(sra)