BP2MI Dorong Pemda Siapkan CPMI Terampil dan Profesional

  • (Kiri-Kanan) Sekretaris Utama BP2MI Tatang Budie Utama Razak, Kepala BP2MI Benny Rhamdani, Bupati Kabupaten Minahasa Utara, Bapak Joune J.E Ganda, SE, Plt Kepala Disnaker Minut Hanny Komontoy berfoto bersama usai Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama antara BP2MI dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara di Kantor BP2MI, Jakarta.
  • Bupati Kabupaten Minahasa Utara, Bapak Joune J.E Ganda, SE, saat memberikan sambutan pada Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama antara BP2MI dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara di Kantor BP2MI, Jakarta.
  • Kepala BP2MI Benny Rhamdani saat memberikan sambutan pada Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama antara BP2MI dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara di Kantor BP2MI, Jakarta.
  • epala BP2MI Benny mengatakan momentum hari ini sepatutnya dimaknai sebagai bentuk nyata kolaborasi positif antar pemangku kepentingan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah maupun pihak swasta, para pelaku usaha, termasuk Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) didalamnya, serta tentu masyarakat sipil atau NGO untuk bersama-sama mewujudkan PMI yang merdeka, berdaya, dan sejahtera.
  • (Kiri-Kanan) Sekretaris Utama BP2MI Tatang Budie Utama Razak, Kepala BP2MI Benny Rhamdani, Bupati Kabupaten Minahasa Utara, Bapak Joune J.E Ganda, SE, Plt Kepala Disnaker Minut Hanny Komontoy berfoto bersama usai Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama antara BP2MI dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara di Kantor BP2MI, Jakarta, Rabu (21/4/2021).

(Kiri-Kanan) Sekretaris Utama BP2MI Tatang Budie Utama Razak, Kepala BP2MI Benny Rhamdani, Bupati Kabupaten Minahasa Utara, Bapak Joune J.E Ganda, SE, Plt Kepala Disnaker Minut Hanny Komontoy berfoto bersama usai Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama antara BP2MI dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara di Kantor BP2MI, Jakarta, Rabu (21/4/2021). Kepala BP2MI Benny mengatakan momentum hari ini sepatutnya dimaknai sebagai bentuk nyata kolaborasi positif antar pemangku kepentingan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah maupun pihak swasta, para pelaku usaha, termasuk Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) didalamnya, serta tentu masyarakat sipil atau NGO untuk bersama-sama mewujudkan PMI yang merdeka, berdaya, dan sejahtera.

Adapun ruang lingkup Nota Kesepahaman tersebut adalah sinergi dalam pemberantasan sindikasi pengiriman ilegal PMI sesuai kewenangan para pihak, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Calon PMI di wilayah Kabupaten Minahasa Utara, fasilitasi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelayanan dan pelindungan Calon PMI dan PMI, sosialisasi peluang kerja Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan, dan koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya.

(Foto : Okezone/Arif Julianto)

(sra)
Top