Jokowi Batalkan Vaksin Berbayar, Rudyono Darsono: Keputusan yang Bijak

  • Ketua Dewan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, Rudyono Darsono (tengah).
  • Pelajar mendapatkan vaksinasi COVID-19 di SMA 38 Jakarta.

Sejumlah pelajar entre untuk melakukan vaksinasi COVID-19 di SMA 38 Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan membatalkan program vaksin Covid-19 berbayar. Vaksin Gotong-Royong tersebut tetap dijual langsung ke perusahaan yang berminat, untuk kemudian digunakan karyawan mereka secara gratis.

Ketua Dewan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, Rudyono Darsono mengapresiasi keputusan Jokowi. "Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bangsa ini membutuhkan seorang pemimpin yang tegas menjalankan janji serta keputusannya dan mampu untuk memimpin pasukannya," kata Rudyono, Senin (19/7).

"Keputusan Bapak Presiden membatalkan vaksin individu berbayar merupakan hal yang sangat baik dari sisi politis dan juga moralitas. Karena Covid-19 ini merupakan musuh bersama yang harus dilawan seefektif mungkin," imbuhnya.

Rudyono menilai keputusan Jokowi merupakan yang terbaik. Sebab membuat vaksinasi ke masyarakat menjadi lebih efektif, serta mencegah niat-niat korupsi. "Jadi keputusan Presiden untuk mengembalikan peredaran Vaksin Gotong-Royong kepada perusahaan akan lebih efektif," kata dia.

"Dan menjauhkan budaya korupsi yang hampir dipastikan akan dimanfaatkan oleh para mafia vaksin yang memang sudah mempersiapkan seluruh tata caranya," sambung Rudyono.

Rudyono meyakini kalangan pengusaha mayoritas mendukung vaksinasi mandiri itu. Sebab ia percaya, masing-masing perusahaan telah menyiapkan anggaran untuk vaksinasi pegawai dan jajarannya.

"Dengan menyerahkan proses vaksinasi ini kepada kalangan pengusaha secara langsung, sehingga mereka yakin bahwa dana bantuan untuk mendukung program vaksinasi nasional tidak akan dikorupsi, maka akan membantu pemerintah dalam percepatan proses herd immunity itu sendiri. Karena akan muncul banyak sentra vaksinasi baru setelah vaksin ini disebarkan secara efektif," jelasnya.

Rudyono pun mendukung keputusan Jokowi yang meminta jajaran untuk segera menghabiskan vaksin Covid cadangan. Mengingat keberadaan jutaan vaksin yang disimpan tersebut tak jelas tujuannya, sehingga berpotensi memunculkan penyimpangan.

Mempercepat proses vaksinasi dengan menghabiskan seluruh vaksin yang ada, menurutnya akan mempercepat pula herd immunity atau kekebalan komunal, yang merupakan tujuan utama dari vaksinasi itu sendiri.

"Dan juga untuk proses percepatan restorasi ekonomi di masyarakat. Tentu kita semua mengharapkan kehidupan kembali normal seperti sediakala, atau setidaknya kita bisa hidup berdampingan dengan Covid-19, setelah tercapainya herd imunity, seperti halnya kita berhadapan dengan flu, pneumonia, dan sejenisnya. Dan percepatan vaksinasi ini yang dimulai dengan Vaksin Gotong-Royong yang didukung oleh kalangan pengusaha ini, diharapkan bisa untuk mencapai herd immunity sesegera mungkin," papar dia.

Rudyono pun kembali mengingatkan agar pelaksanaan PPKM Darurat harus serta diiringi dengan percepatan vaksinasi. Karena menurutnya PPKM Darurat akan sia-sia, jika tak diimbangi percepatan vaksinasi.

"Dalam hal ini saya ingin mengingatkan kepada Satgas PPKM dan Kemenkes, bahwa PPKM bukan berarti masyarakat diam dan Satgas juga diam. Ini waktunya sentra vaksin adu cepat dengan penyebaran Covid-19 pada masyarakat. Kami mengapresiasi keputusan Bapak Presiden Jokowi karena telah mendengarkan masukan dari masyarakat baik dari kalangan umum, pengusaha dan akademisi, tapi jangan hanya berhenti sampai di sini. Diharapkan dengan ketegasan dari Bapak Presiden jajaran pembantunya dapat menjalankan dan fokus pada tugas masing-masing, maka kita bisa bersama melewati pandemi ini dan menekan penyebarannya," jelas Rudyono.

Lebih lanjut, guna mempercepat vaksinasi, Rudyono turut menyarankan agar pemerintah memperbanyak sentra vaksinasi. Sehingga semakin banyak masyarakat yang bisa divaksin, guna menekan penularan virus corona.

Sentra vaksinasi ini diharapkan bukan hanya didirikan dan dikelola oleh pemerintah, tapi juga pihak swasta, termasuk perguruan tinggi. Sehingga selain mempercepat pemberian vaksin, proses vaksinasi pun tak terkonsentrasi di beberapa titik saja.

Menurut Rudyono, upaya vaksinasi yang masif model ini, telah dibuktikan efektif oleh negara-negara di dunia. "Pembukaan akses kepada seluruh masyarakat terlepas atau tidak lagi dibatasi oleh domisili KTP, hal ini juga dapat membantu untuk percepatan vaksinasi ini, hal tersebut sudah dimulai oleh Presiden Jokowi dan hal itu diharapkan dapat membuka akses bagi masyarakat yang ingin divaksinasi tanpa terhambat oleh birokrasi dan administrasi," papar Rudyono.

"Saya berharap ketegasan dan keputusan Bapak Presiden dapat dijalankan dengan maksimal oleh jajarannya, di sini kami dari kalangan akademisi siap untuk membantu Bapak Presiden terutama untuk percepatan proses vaksinasi di lingkungan kami sendiri, wilayah Jakarta Utara. Agar herd immunity yang dicita-citakan oleh kita semua dapat segera terlaksana," tandas pria yang dikenal nasionalis tulen ini.

Foto Okezone / Arif Julianto

(sra)
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top