Apresiasi Kinerja SKK Migas, PB HMI: Krisis Energi Luar Negeri Bisa Bawa Keuntungan
Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) melalui bidang pembangunan energi, migas dan minerba memberikan apresiasi terhadap kinerja SKK Migasdengan mencatatkan penerimaan negara sebesar US$9,53 miliar atau setara Rp.131,6 triliun (kurs Rp14.076 per dolar) melaluiindustri hulu migas pada September lalu. Angka tersebut melampauhi target yang ditetapkan sebesar US$7,28 miliar alias tumbuh 131 persen.
Ketua Bidang Pembangunan Energi, Migas dan Minerba PB HMI, Muhamad Ikram Pelesa, mengatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi surplusnya penerimaan negara akibat harga minyak bumi dan efisiensi yang dilakukan SKK Migas bersama kontrak kerja sama (KKKS), selain itu produksi minyak nasional hingga kuartal 3 tahun ini telah mencapai 662,4 ribu barel per hari (MBOPD) atau sebesar 93,9 persen dari target yang ditetapkan APBN. "Sehingga sangat wajar jika pihaknya memberikan apresiasi terhadap kinerja SKK Migas," kata Ikram, Rabu (20/10).
Lebih lanjut, kata Ikram mengungkapkan kami ini trend yang sangat bagus untuk SKK Migas, dimana angka penyaluran minyak sendiri telah mencapai 93,8 persen target yakni sebesar 661,1 barel per hari, kemudian untuk angka penyaluran gas bumi hampir mendekati sempurna, yakni 97,2 persen dari target atau sebesar 5,638 kubik per hari. "Kami menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya, semoga terus ditingkatkan kinerjanya," ujarnya.
Krisis energi yang tengah melanda banyak negara utamanya negara tujuan eksport energi indonesia, dipicu oleh cuaca yang semakin memburuk dan tingginya permintaan pasokan listrik, akibatnya pemerintah di seluruh dunia berusaha untuk menahan dampaknya terhadap masyarakat. Menurut Ikram hal tersebut mesti dilihat sebagai peluang besar dalam meningkatkan pendapatan negara yang tergerus akibat penanganan pandemi Covid-19.
"Untuk itu pemerintah harus menaikan angka produksi dan memperbanyak sumber daya penyedia pasokan energi, agar mampu memenuhi kebutuhan ekspor dan kebutuhan energi dalam negeri sehingga defisit energi kedepannya tidak terjadi. Krisis energi yang tengah melanda banyak negara utamanya negara tujuan eksport energi Indonesia, mesti dilihat sebagai peluang besar dalam meningkatkan pendapatan negara yang tergerus akibat penanganan pandemi Covid-19," ungkap Ikram.
Untuk itu pemerintah harus menaikan jumlah produksi dan memperbanyak sumber daya penyedia pasokan energi, agar mampu memenuhi kebutuhan energi dalam negeri dan memenuhi kebutuhan ekspor dan defisit energi kedepannya tidak terjadi.
"Pihaknya juga mendorong keseriusan Pemerintah dalam wacana bauran energi 2025 demi memperkuat cadangan energi nasional kedepan, utamanya dalam memaksimalkan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT). Bahkan, pihaknya menyarankan pemerintah untuk tidak menambah lagi pembangunan PLTU berbasis batu bara kecuali yang sudah terikat pendanaan (financial close) atau dalam tahap pembangunan/konstruksi," tandas Ikram.
Kami mendorong keseriusan Pemerintah dalam wacana bauran energi 2025 demi memperkuat cadangan energi nasional kedepan, utamanya mematangkan skema pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam negeri mengingat Indonesia sangat berpotensi menjadi masa depan pemasok energi dunia. "Selain itu kami menyarankan pemerintah untuk tidak menambah lagi pembangunan PLTU berbasis batu bara kecuali yang sudah terikat pendanaan (financial close) atau dalam tahap pembangunan/konstruksi, demi menjaga komitmen kita terhadap penekanan emisi karbon," katanya.
