Percepat Pemulihan Global, DEWG G20 Bahas Pemanfaatan Teknologi Digital
Jakarta - Pandemi Covid-19 telah mempercepat adopsi teknologi digital di semua negara, terutama negara anggota G20. Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate mengingatkan arti penting keamanan digital dan kemampuan mengatasi kesenjangan digital yang mungkin terjadi.
“Meski pandemi Covid-19 telah mempercepat adopsi teknologi digital, kekhawatiran tentang keamanan digital, akses internet yang bermakna, serta pengoptimalan data internet tetap relevan. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo berupaya untuk melanjutkan diskusi tentang topik ini sebagai sarana untuk memandu pemulihan global yang lebih kuat melalui pemanfaatan teknologi digital,” jelasnya dalam Pertemuan Pertama Kelompok Kerja Ekonomi Digital atau 1st Meeting Digital Economy Working Group (DEWG) G20 yang berlangsung secara hibrida dari Hotel Aruna Senggigi, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Selasa (29/03/2022).
Menurut Menkominfo, saat ini terdapat lebih dari 75 persen pemimpin global di sektor publik dan swasta menganggap kemampuan digital organisasi secara signifikan membantu pengembangan ketahanan organisasi.
“Berdasarkan laporan Deloitte pada 2021, ini termasuk kemampuan untuk pulih lebih cepat dari guncangan mendadak seperti pandemi Covid-19,” ungkapnya.
Mengutip laporan UNCTAD tahun 2021, Menteri Johnny mengajak seluruh delegasi dalam Forum DEWG G20 mempertimbangkan meningkatnya kesenjangan dalam kesiapan digital.
“Seperti kurangnya akses ke jaringan mobile broadband yang masih terjadi pada 23 persen populasi di Least Developing Countries (LDCs),” ujarnya.
Menkominfo 1st DEWG AYH-7.jpg
Secara khusus, Menkominfo menekankan potensi kesenjangan yang relevan harus diatasi terkait dengan masalah konektivitas dan pemulihan pasca-COVID-19, keterampilan digital dan literasi digital serta Aliran Data Bebas dengan Kepercayaan (DFFT) dan Aliran Data Lintas Batas (CBDF).
“Dalam kaitannya dengan upaya pemanfaatan konektivitas digital, keterampilan digital dan literasi digital memainkan peran mendasar. Khususnya dalam mempersiapkan masyarakat untuk memanfaatkan ekosistem digital secara produktif secara inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Berdasarkan data dari IDC tahun 2021, diperkirakan pembuatan dan replikasi data global akan menikmati pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 23 persen pada perkiraan 2020-2025. Sedangkan pada tahun 2025, 80 persen data global diperkirakan akan diambil dan dimiliki oleh sektor swasta. Selain itu, 49 persen dari data global ini juga diperkirakan dihasilkan dan dioperasionalkan dalam lingkungan cloud publik.
“Dengan hampir 30 persen di antaranya akan bersifat real-time. Ini menurut laporan World Economic Forum di tahun 2021 yang lalu. Bahkan data WEF 2020 menyebutkan dalam konektivitas global yang meningkat, diperkirakan 70 persen penciptaan nilai baru dalam perekonomian juga akan didasarkan pada model bisnis yang diaktifkan secara digital pada tahun 2030,” jelas Menteri Johnny.
Pertumbuhan ekonomi digital telah mendorong peningkatan penggunaan data untuk pembangunan dan menuntut penerapan tata kelola data. Oleh karena itu, Menkominfo mengapresiasi Forum DEWG G20 yang telah mengambil pendekatan yang berani untuk memfasilitasi diskusi tentang tata kelola data global.
“Berdasarkan usulan Indonesia pada prinsip-prinsip CBDF yaitu lawfulness, fairness, transparansi dan resiprositas, kami menyambut baik musyawarah DEWG untuk mewujudkan tata kelola DFFT dan CBDF yang lebih inklusif di tingkat multilateral,” tandasnya.
Dalam Pertemuan Pertama Kelompok Kerja Ekonomi Digital, Menkominfo Johnny G. Plate didampingi Chair DEWG sekaligus Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, Mira Tayyiba dan Alternate Chair, Dedy Permadi. Hadir pula Direktur Pemberdayaan Informatika Ditjen Aplikasi Informatika, Bonie Pudjianto dan Kepala Pusat Kelembagaan Internasional, Ichwan Makmur Nasution.
Pertemuan itu juga diikuti delegasi negara anggota G20, serta empat Global Knowledge Partners DEWG yakni International Telecommunication Union (ITU), United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Hadir pula tiga Knowledge Partners, yaitu: Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), serta Universitas Padjadjaran (UNPAD).
