Kongres PP INI Diharapkan Berlangsung Sukses dan Damai

Jakarta- Bakal calon ketua umum Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) diharapkan mengambil langkah terbaik untuk terciptanya situasi kondusif menjelang pesta demokrasi.

Nantinya, PP ini menggelar kongres dalam rangkaian silaturahmi antara pengurus se-Indonesia, sekaligus pemilihan ketua beserta jajaran pengurus periode selanjutnya.

Agenda regenerasi organisasi melalui kongres diimbau Ketua Bidang Riset dan Teknologi PP INI Aulia Taufani dapat berlangsung sukses, tanpa ada kendala dan damai.

"Agenda ketika di rembuk nasional sudah berjalan baik. Mari kita tunggu putusan Kemenkumham sambil mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan. Pengurus pusat juga terus bekerja sampai akhir periode, misalnya saja menggelar ujian perbaikan kode etik hingga magang bersama," katanya.

"Persiapan kongres membutuhkan waktu ideal sekitar satu bulan dari waktu pelaksanaannya. Kalau dicermati sekarang, tentu tidak mungkin dilaksakan di November dan sepertinya di Desember. Ini tentu harus kita terima dan jalankan bersama karena mengormati semua pihak," tambahnya.

Lebih jauh, dirinya mendorong semua elemen mematuhi dan konsisten dengan AD/ART yang berlaku. Dengan demikian tidak ada perbedaan pendapat yang keluar dari apa yang telah diputuskan bersama.

PP ini berkomitmen tinggi menjalankan AD/ART, termasuk rencana memindah lokasi Kongres dari Jawa Barat ke Bali.

Mengenai rencana pemindahan lokasi Kongres dari Jawa Barat ke Bali, lantaran ada permintaan dari kandidat lain yang akan bertarung. Sebab ada bakal calon yang berasal dari Jawa Barat juga maju memperebutkan kursi Ketua Umum PP INI.

Ada pun lima kandidat yang bersaing menjadi bakal calon ketua umum PP INI, yaitu Irfan Ardiansyah (Ketua Pengwil INI Jawa Barat), Tri Firdaus Akbarsyah, (Sekretaris Umum PP INI), Otty Hari Chandra Ubayani (Sekretaris Umum IPPAT), Julius Purnawan (Notaris Jakarta Selatan) dan Ruli Iskandar (Ketua Pengwil INI DKI Jakarta).

Supaya netral, tempat dipindahkan ke lokasi lain, di mana bukan berasal dari para kandidat yang akan bersaing. Sebelumnya, antara pengurus pusat, Pengwil dan Dewan Kehormatan Pusat (DKP) serta sejumlah notaris senior melakukan pertemuan.

Hal tersebut difasilitasi Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Dirjen AHU yang bertindak sebagai juru runding pada 06 Oktober 2022 bertempat di Kantor Kementerian Hukum dan HAM RI telah di mengambil kesepakatan, yaitu waktu penyelenggaraan kongres dilakukan di Desember 2022.

Tempat penyelenggaraan kongres diserahkan kepada PP INI dan pengurus wilayah untuk dirundingkan dengan tiga opsi. Pertama, tempat pelaksanaan di Jawa Barat, tidak harus di Bandung tapi bisa di kota lainnya di wilayah Jawa Barat.

Kedua, tempat pelaksanaan tidak di Jawa Barat, tidak di Bali, di tempat netral. Sedangkan ketiga, jika opsi satu dan dua tidak tercapai, maka Kementerian akan mengambil keputusan sebagai pembina dan pengawas organisasi yang tidak terikat dengan AD dan ART Perkumpulan.

Tindak lanjut dari rekomendasi yang disepakati tersebut, telah dilakukan Rembuk Nasional yang dihadiri PP-INI, Pengwil INI dan DKP INI pada 07 Oktober 2022 di Hotel Bidakara, Jakarta, dengan kesepakatan untuk tidak sepakat pada opsi satu dan dua.

Lantaran belum juga ada titik temu, Menkumham Yasonna Laoly diminta memberikan arahan atau keputusan untuk dijalankan pada Kongres nanti. Arahan yang diminta adalah tentang waktu dan pelaksanaan.

Sebagai Dewan Pembina PP INI, apapun arahan Menkumham nanti bisa diterima semua pihak.

"Semoga tidak lama lagi putusannya sudah keluar. Sebab memang tidak mudah karena harus mempertimbangkan masukan-masukan dari semua pihak demi kebaikan bersama. Mari kita bersabar dan mendewasakan diri dan organisasi agar kedepannya jauh lebih baik lagi," pungkasnya.

Pasalnya, kongres tidak saja sebagai sarana untuk menyamakan persepsi suatu permasalahan yang terjadi baik di tingkat pusat maupun daerah, tetapi juga sebagai langkah aspiratif yang di lakukan saat menyikapi problematika yang terjadi.

Untuk mendapatkan kongres yang kondusif, maka seluruh elemen INI harus menjalankan kewajiban sesuai ketentuan yang telah disepakati. Misalnya saja, PP INI yang terus on the track pada tugas, fungsi dan kewenangannya. Lalu bertindak netral dan berintegritas, serta menjamin hak pilih setiap anggotanya.

Lalu untuk bakal calon ketua didorong mendeklarasikan dan sosialisasikan program kerja, taat prosedur dan mekanisme pemilihan, mengikuti proses pemilihan dengan baik, siap menang dan siap kalah, serta menjauhi black campaign, hoaks dan juga kecurangan lainnya.

Sedangkan untuk anggota pemilik suara, diharapkan mewujudkan kongres yang sesuai aturan sehingga terwujudnya suasana kondusif, aman, damai, tertib dan lancar.