Keren, Ganjar Pranowo Berdayakan Perempuan Kelompok Rentan di 1.701 Desa

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berkomitmen memprioritaskan pemberdayaan ekonomi perempuan kelompok rentan di akar rumput. Caranya, lewat beragam pelatihan untuk berwirausaha agar lebih berdaya.

Perempuan kelompok rentan, bukanlah pelaku UMKM murni, tapi potret masyarakat bawah yang berstatus kepala keluarga, penyintas Covid-19, korban kekerasan, korban bencana, penyandang disabilitas, kelompok Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT), bahkan kategori pengidap HIV/ AIDS atau (ODHA).

Implementasi program tersebut di antaranya berbentuk program Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) yang digeber untuk perempuan rentan di desa-desa. PPEP sendiri meliputi pendampingan teknis sesuai potensi, kearifan, dan kebutuhan masyarakat setempat. Di sini, perempuan belajar tentang keterampilan merintis wirausaha.

Program PPEP mengalami lompatan luar biasa di tahun 2020 saat masa pandemi Covid-19. Jika pada 2019 baru ada tiga desa di tiga kabupaten yang menerima program tersebut, maka pada pada tahun 2020 Ganjar berhasil menggenjotnya jadi 1.701 desa di 35 kabupaten/kota. Tahun 2021 dan 2022 program pemberdayaan kelompok perempuan rentan berlanjut dengan jumlah desa yang sama.

Ketua Jaringan Perempuan Usaha Kecil (Jarpuk) Kabupaten Wonosobo sekaligus Pendamping PPEP, Nuke Maya Kurnianingsih, mengakui program PPEP yang digerakkan Pemprov Jateng secara masif sangat mengena, karena membuat perempuan di desa menjadi lebih berdaya dan mandiri.

Selain itu, lanjutnya, berbagai model pendampingan dilakukan lewat program PPEP. Mulai membantu mengurus perizinan, mendorong ide-ide baru usaha, dan membuka jejaring dalam pasar daring. Menurut Nuke, saat ini ada sekitar 1.500 perempuan rentan dari 12 kelurahan dan 16 desa dari 15 kecamatan yang dibina oleh Jarpuk.

Di lain pihak, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menegaskan, selama ini pihaknya sudah memprioritaskan perempuan rentan, anak, dan disabilitas dalam upaya pembangunan dan pengembangan daerah, termasuk dalam pengambilan keputusan.

"Setiap Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) di Jateng, kelompok perempuan dan anak serta disabilitas saya dahulukan. Inilah tindakan afirmasi dalam pengambilan keputusan," jelas Ganjar.

Ganjar juga menambahkan, langkah konkret pemberdayaan perempuan sudah dilakukan semisal pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi. Menurutnya, ada tiga hal yang dibutuhkan oleh kelompok perempuan, yaitu peningkatan pengetahuan dan keterampilan, akses modal, dan pendampingan untuk meningkatkan kelas usaha.