Mengkaji Ulang Risiko, Indonesia Re Bahas Strategi Asuransi dalam Mitigasi Perubahan Iklim
Indonesia Re Institute melalui iLearn Program sukses menggelar iLearn Thematic Webinar yang bertajuk “Reimagining Risk: The Intersection of Insurance, Climate Change, and Disaster Preparedness”. Webinar ini merupakan bentuk komitmen Indonesia Re dalam meningkatkan wawasan dan kesadaran akan dampak perubahan iklim terhadap peningkatan risiko bencana serta peran strategis Industri Perasuransian dalam mitigasi dan pemulihan dampak bencana.
Webinar ini menghadirkan berbagai pakar di bidangnya, termasuk Prof. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Sc., Ph.D. - Head of Forest Protection, Institut Pertanian Bogor (IPB); Noor Syaifudin, Ph.D. - Senior Policy Analyst in Climate Fiscal & Finance, Kementerian Keuangan Republik Indonesia; serta Dr. Ir. Woro Estiningtyas, M.Si - Expert Researcher, Badan Riset & Inovasi Nasional (BRIN). Diskusi ini mengangkat isu utama tentang bagaimana perubahan iklim berpotensi meningkatkan risiko kebencanaan, implikasi perubahan iklim dan peningkatan risiko kebencanaan terhadap Industri Perasuransian, serta strategi kolaborasi antara Industri Perasuransian, Pemerintah, serta instansi-instansi terkait lainnya dalam upaya mitigasi risiko kebencanaan dan percepatan pemulihan dampak bencana.
Perubahan iklim telah menjadi isu global yang berdampak besar terhadap kehidupan manusia dan ekosistem. Perubahan pola cuaca yang ekstrem, naiknya permukaan laut, serta meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana alam seperti banjir, kebakaran hutan, dan tanah longsor menjadi tantangan yang semakin nyata. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor, termasuk peran aktif industri perasuransian, menjadi kunci dalam mengelola risiko dan mempersiapkan mitigasi yang efektif.
Direktur Teknik Operasi Indonesia Re, Delil Khairat yang hadir membuka acara, menyebut perubahan iklim berdampak signifikan terhadap risiko yang ditanggung industri asuransi, terutama dalam meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana alam seperti banjir, puting beliung, dan kebakaran hutan. Risiko yang sebelumnya dianggap sebagai "secondary perils" (bencana sekunder) kini menjadi lebih dominan dibandingkan "primary perils" (bencana utama seperti gempa dan tsunami). “Industri Perasuransian perlu bekerja sama dengan akademisi dan lembaga riset untuk memahami dan mengembangkan solusi yang bersifat end-to-end serta lebih efektif dalam menghadapi risiko perubahan iklim.” ujarnya.
Dampak perubahan iklim dan kebakaran hutan terjadi di berbagai negara, termasuk Kanada, Korea Selatan, serta Indonesia, khususnya di Kalimantan dan Sumatra. Penyebab dan kendala dalam pengendalian kebakaran terjadi akibat aktivitas ilegal seperti pembukaan lahan dan pembalakan liar.
“Rehabilitasi lahan terbakar sangat sulit karena minimnya pengawasan, keterbatasan regulasi, serta anggaran yang terbatas. Banyak regulasi yang justru bertentangan satu sama lain, sehingga penegakan hukum menjadi tidak efektif,” ujar Prof. Bambang Hero. Ia menambahkan bahwa dampak kebakaran hutan tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga meningkatkan emisi karbon yang berkontribusi pada pemanasan global.
Sementara itu, Noor Syaifudin, Ph.D. menggarisbawahi pentingnya respons kebijakan fiskal dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. “Pemerintah Indonesia telah mengembangkan berbagai instrumen keuangan hijau, seperti green sukuk dan climate finance, untuk mendukung proyek ramah lingkungan dan menekan laju emisi karbon,” ujarnya. Ia juga menekankan bahwa sinergi antara sektor publik dan swasta sangat diperlukan untuk mencapai target pengurangan emisi yang ambisius.
Pada kesempatan yang sama, Dr. Woro Estiningtyas dari BRIN menyoroti pentingnya riset dan teknologi dalam memahami pola risiko bencana akibat perubahan iklim. Perubahan iklim ekstrem, terutama El Nino dan La Nina, mengancam usaha tani dan ketahanan pangan di Indonesia. El Nino menyebabkan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik meningkat, mengurangi curah hujan di Indonesia dan berpotensi menimbulkan kekeringan. Sebaliknya, La Nina meningkatkan curah hujan, yang dapat menyebabkan banjir. Intensitas dampaknya tergantung pada kekuatan fenomena ini.
Salah satu strategi yang diusulkan adalah implementasi asuransi pertanian sebagai bentuk pelindungan bagi petani terhadap risiko gagal panen akibat cuaca ekstrem. “Asuransi pertanian di Indonesia telah diinisiasi sejak 1982 dan berkembang hingga saat ini. Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) memberikan perlindungan bagi petani di mana skema pembayaran preminya 80% dibiayai oleh pemerintah dan 20% ditanggung oleh petani,” ujar Dr. Woro. Selain itu, pengembangan asuransi indeks iklim juga sedang dipertimbangkan untuk menyesuaikan perlindungan terhadap risiko iklim yang semakin tidak menentu.
Pentingnya Kolaborasi untuk Mitigasi Risiko
Webinar ini juga menyoroti bahwa sektor perasuransian perlu terus mengembangkan produk dan layanan yang inovatif dalam menghadapi risiko perubahan iklim. Hal ini mencakup asuransi bencana yang lebih komprehensif, peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan finansial, serta kerja sama erat dengan pemerintah dalam membangun kebijakan mitigasi yang lebih kuat.
Melalui iLearn Thematic Webinar ini, Indonesia Re berharap dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada para pemangku kepentingan mengenai urgensi adaptasi terhadap risiko perubahan iklim dan bencana. Diharapkan, kolaborasi lintas sektor dapat semakin diperkuat guna menciptakan ketahanan yang lebih baik bagi masyarakat dan ekonomi Indonesia di masa depan.
