Diskusi Forum Legislasi: Teror di Sigi, Bagaimana Nasib Perpres TNI

  • Anggota Komisi III DPR Arsul Sani (kiri), Direktur Harmonisasi Peraturan Perundangan-Undangan I Kemenkumham Bunyamin (tengah), pengamat militer dan pertahanan dari ISESS Khairul Fahmi (kanan) menjadi pembicara dalam Diskusi Forum Legislasi yang mengangkat tema Teror di Sigi, Bagaimana Nasib Perpres TNI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/12/2020).
  • Anggota Komisi III DPR Arsul Sani (kiri), Direktur Harmonisasi Peraturan Perundangan-Undangan I Kemenkumham Bunyamin (tengah), pengamat militer dan pertahanan dari ISESS Khairul Fahmi (kanan) menjadi pembicara dalam Diskusi Forum Legislasi yang mengangkat tema Teror di Sigi, Bagaimana Nasib Perpres TNI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/12/2020).
  • Anggota Komisi III DPR Arsul Sani (kiri), Direktur Harmonisasi Peraturan Perundangan-Undangan I Kemenkumham Bunyamin (tengah), pengamat militer dan pertahanan dari ISESS Khairul Fahmi (kanan) menjadi pembicara dalam Diskusi Forum Legislasi yang mengangkat tema Teror di Sigi, Bagaimana Nasib Perpres TNI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/12/2020).

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani (kiri), Direktur Harmonisasi Peraturan Perundangan-Undangan I Kemenkumham Bunyamin (tengah), pengamat militer dan pertahanan dari ISESS Khairul Fahmi (kanan) menjadi pembicara dalam Diskusi Forum Legislasi yang mengangkat tema Teror di Sigi, Bagaimana Nasib Perpres TNI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/12/2020). Terkait soal pelibatan TNI dalam penanganan terorisme, Asrul Sani berpendapat semua elemen masyarakat mendukung. Apalagi, terorisme seperti Majahidin Indonesia Timur (MIT) di Poso, Sulawesi Tengah dan lainnya itu terkait dengan organisasi teroris internasional, seperti ISIS. Karena itu, setiap tindak pidana yang melibatkan ISIS dan itu mengancam negara seperti halnya di luar negeri, maka melibatkan militer.

(rat)
Top