Nasib Pedagang Kaki Lima Tragis, IKAPPI Turun Tangan
Selasa, 06 Juli 2021 - 22:15 WIB
Pengurus Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Jawa Timur dan IKAPPI Surabaya berdialog dengan pedagang ketika aksi membagikan masker dan handsanitizer pada Pedagang Kaki Lima (PKL) yang mangkal di seputar Masjid Al Akbar Surabaya, Jawa Timur, Selasa (06/7/2021). Kegiatan bertajuk "Pedagang Sehat Ekonomi Bangkit" tersebut untuk mensosialisasi prokes dan memberikan semangat pada pedagang yang berjuang mencari nafkah ditengah pembatasan operasional menyusul adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali.
Ketua DPD IKAPPI Surabaya, Arif Rianto, mengatakan PPKM Darurat yang tidak dibarengi dengan kompensasi dari pemerintah tersebut cukup membuat nasib para pedagang terpukul. Untuk itu pihaknya turun tangan menjaring keluhan para PKL yang nantinya akan disampaikan kepada pemerintah.
Kata dia, selama ini pemerintah hanya rajin menghimbau tanpa ada solusi kongkrit bagi sebagian besar pekerja non formal yang hidupnya tergantung pada hasil kerja harian. Terkait prokes, IKAPPI meminta pada pemerintah bukan hanya menghimbau. Namun harus memberikan bantuan berupa perlengkapan prokes pada para PKL karena pendapatan sehari-hari hanya cukup untuk memenuhi kehidupan hari itu juga.
Ketua DPW IKAPPI Jawa Timur, Agus Susilo, menegaskan bahwa IKAPPI berencana mendata para PKL terdampak dan meminta rekomendasi ke dinas terkait untuk mengusulkan bantuan sebagai kompensasi selama PPKM Darurat, mengingat saat ini ada sekitar 3000 PKL berada dibawah naungan IKAPPI.
IKAPPI mencatat, sebelum ada PPKM Darurat pendapatan PKL sudah menurun 35-50 persen. Kini setelah ada PPKM Darurat menurun drastis hingga 75 persen karena waktu efektif berjualan hanya 1 jam. Diperparah lagi dengan sepinya lalu lalang masyarakat karena kawatir terjaring razia jika melanggar jam malam.
Ketua DPD IKAPPI Surabaya, Arif Rianto, mengatakan PPKM Darurat yang tidak dibarengi dengan kompensasi dari pemerintah tersebut cukup membuat nasib para pedagang terpukul. Untuk itu pihaknya turun tangan menjaring keluhan para PKL yang nantinya akan disampaikan kepada pemerintah.
Kata dia, selama ini pemerintah hanya rajin menghimbau tanpa ada solusi kongkrit bagi sebagian besar pekerja non formal yang hidupnya tergantung pada hasil kerja harian. Terkait prokes, IKAPPI meminta pada pemerintah bukan hanya menghimbau. Namun harus memberikan bantuan berupa perlengkapan prokes pada para PKL karena pendapatan sehari-hari hanya cukup untuk memenuhi kehidupan hari itu juga.
Ketua DPW IKAPPI Jawa Timur, Agus Susilo, menegaskan bahwa IKAPPI berencana mendata para PKL terdampak dan meminta rekomendasi ke dinas terkait untuk mengusulkan bantuan sebagai kompensasi selama PPKM Darurat, mengingat saat ini ada sekitar 3000 PKL berada dibawah naungan IKAPPI.
IKAPPI mencatat, sebelum ada PPKM Darurat pendapatan PKL sudah menurun 35-50 persen. Kini setelah ada PPKM Darurat menurun drastis hingga 75 persen karena waktu efektif berjualan hanya 1 jam. Diperparah lagi dengan sepinya lalu lalang masyarakat karena kawatir terjaring razia jika melanggar jam malam.
(sra)