Komentari Pemilu 2024 Diundur, PB HMI Sarankan Presiden Copot Menteri Investasi
Senin, 17 Januari 2022 - 09:34 WIB
JAKARTA-- Pejabat Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Romadhon Jasn, menilai pernyataan Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang menyatakan pelaku usaha agar ada perpanjangan masa kepemimpinan Jokowi hingga 2027 hanya mewakili kepentingan bisnisnya sebagai pengusaha bukan mewakili kepentingan rakyat.
"Disinyalir kuat pernyataan Bahlil hanya mewakili kepentingan pribadinya, kepentingan bisnis dan para pengusaha bukan kepentingan rakyat. Kan latarbelakang dia pengusaha," kata Romadhon Jasn, Senin (17/1), melalui keterangan persnya.
Menurut Romadhon, peryataan Menteri Investasi tentang pemilu tahun 2024 diundur akan dapat memperburuk demokrasi dan mengkhianati Undang-Undang Dasar 1945.
"Sangat berbahaya karena dapat merusak atau memperburuk demokrasi. Karena telah jelas dalam konstitusi negara kita (Indonesia) telah diatur bahwa masa jabatan Presiden hanya sampai dua periode tidak lebih, tapi dia ingin tambah kan aneh," ujarnya.
Tak hanya itu, Romadhon, menilai Bahlil tak memiliki kapasitas untuk berbicara tentang wacana pemilu ditunda atau diperpanjang karena diluar tugas, fungsi dan tanggungjawabnya sebagai menteri investasi.
Oleh karenanya, ia mendesak Bahlil segera dicopot dari jabatannya. Sebab, kata dia, manuver menteri sebagai pembantu presiden dapat memperburuk citra Jokowi yang saat ini tengah fokus menyelesaikan realisasi program kerja di periode terakhirnya.
“Kalau (Bahlil) dipertahankan bisa mendegradasi Jokowi. Jadi memang secepatnya Bahlil dicopot dari menteri Investasi/BKPM karena tidak paham Konstitusi dan berbicara diluar tugas dan tanggungjawabnya," ungkap Romadon.
Lebih lanjut, Ramadhon menyatakan, sebelumnya Jokowi telah berkali-kali menolak dengan tegas usulan perpanjangan masa jabatan Presiden dan Presiden 3 periode. Jokowi tercatat sudah menolak usulan tersebut sejak 2019. Bahkan Jokowi merasa usulan itu seperti hendak mendorongnya supaya jatuh tersungkur.
“Berulang kali Jokowi telah menegaskan bahwa Dia menolak tegas usulan perpanjangan masa jabatan Presiden dan Presiden 3 periode. Bahkan Jokowi merasa usulan itu seperti hendak mendorongnya supaya jatuh tersungkur," kata Jokowi saat itu.
Tidak hanya Jokowi, partai penguasa, PDIP juga telah menolak wacana tersebut. Begitu juga mayoritas partai di parlemen yang juga menyatakan pendapat menolak.
Diberitakan sebelumnya, Bahlil Lahadalia mengungkapkan kalangan pengusaha menginginkan pemilu tahun 2024 diundur. Hal itu, ia sampaikan saat memberikan tanggapan hasil survei Indikator Politik Indonesia terkait masa jabatan Presiden Joko Widodo ditambah menjadi hingga 2027 akibat Pandemi Covid-19.
Menurut Bahlil, para pengusaha baru merasa selesai dari babak belur dengan persoalan kesehatan akibat Covid-19. Pada masa pemulihan ini mereka tidak ingin diganggu persoalan politik.
Bahlil mengambil contoh, persoalan memajukan dan memundurkan pemilu dalam sejarah bukan sesuatu yang haram dilakukan. Namun analogi yang digunakan Bahlil ialah saat terjadinya krisis moneter pada 1997-1998.
“Memajukan pemilu atau memundurkan pemilu dalam sejarah bangsa itu bukan sesuatu yang diharamkan juga, karena tahun 1997 kita pemilu kan harusnya 2002, karena kita pemilu lima tahun sekali, tapi kita majukan karena persoalan krisis waktu itu, ya, reformasi," kata Bahlil.
"Disinyalir kuat pernyataan Bahlil hanya mewakili kepentingan pribadinya, kepentingan bisnis dan para pengusaha bukan kepentingan rakyat. Kan latarbelakang dia pengusaha," kata Romadhon Jasn, Senin (17/1), melalui keterangan persnya.
Menurut Romadhon, peryataan Menteri Investasi tentang pemilu tahun 2024 diundur akan dapat memperburuk demokrasi dan mengkhianati Undang-Undang Dasar 1945.
"Sangat berbahaya karena dapat merusak atau memperburuk demokrasi. Karena telah jelas dalam konstitusi negara kita (Indonesia) telah diatur bahwa masa jabatan Presiden hanya sampai dua periode tidak lebih, tapi dia ingin tambah kan aneh," ujarnya.
Tak hanya itu, Romadhon, menilai Bahlil tak memiliki kapasitas untuk berbicara tentang wacana pemilu ditunda atau diperpanjang karena diluar tugas, fungsi dan tanggungjawabnya sebagai menteri investasi.
Oleh karenanya, ia mendesak Bahlil segera dicopot dari jabatannya. Sebab, kata dia, manuver menteri sebagai pembantu presiden dapat memperburuk citra Jokowi yang saat ini tengah fokus menyelesaikan realisasi program kerja di periode terakhirnya.
“Kalau (Bahlil) dipertahankan bisa mendegradasi Jokowi. Jadi memang secepatnya Bahlil dicopot dari menteri Investasi/BKPM karena tidak paham Konstitusi dan berbicara diluar tugas dan tanggungjawabnya," ungkap Romadon.
Lebih lanjut, Ramadhon menyatakan, sebelumnya Jokowi telah berkali-kali menolak dengan tegas usulan perpanjangan masa jabatan Presiden dan Presiden 3 periode. Jokowi tercatat sudah menolak usulan tersebut sejak 2019. Bahkan Jokowi merasa usulan itu seperti hendak mendorongnya supaya jatuh tersungkur.
“Berulang kali Jokowi telah menegaskan bahwa Dia menolak tegas usulan perpanjangan masa jabatan Presiden dan Presiden 3 periode. Bahkan Jokowi merasa usulan itu seperti hendak mendorongnya supaya jatuh tersungkur," kata Jokowi saat itu.
Tidak hanya Jokowi, partai penguasa, PDIP juga telah menolak wacana tersebut. Begitu juga mayoritas partai di parlemen yang juga menyatakan pendapat menolak.
Diberitakan sebelumnya, Bahlil Lahadalia mengungkapkan kalangan pengusaha menginginkan pemilu tahun 2024 diundur. Hal itu, ia sampaikan saat memberikan tanggapan hasil survei Indikator Politik Indonesia terkait masa jabatan Presiden Joko Widodo ditambah menjadi hingga 2027 akibat Pandemi Covid-19.
Menurut Bahlil, para pengusaha baru merasa selesai dari babak belur dengan persoalan kesehatan akibat Covid-19. Pada masa pemulihan ini mereka tidak ingin diganggu persoalan politik.
Bahlil mengambil contoh, persoalan memajukan dan memundurkan pemilu dalam sejarah bukan sesuatu yang haram dilakukan. Namun analogi yang digunakan Bahlil ialah saat terjadinya krisis moneter pada 1997-1998.
“Memajukan pemilu atau memundurkan pemilu dalam sejarah bangsa itu bukan sesuatu yang diharamkan juga, karena tahun 1997 kita pemilu kan harusnya 2002, karena kita pemilu lima tahun sekali, tapi kita majukan karena persoalan krisis waktu itu, ya, reformasi," kata Bahlil.
(sra)