Pengunjung Kawasan Puncak Kembali Diminta Tunjukan Surat Rapid Antigen
Sabtu, 16 Januari 2021 - 13:13 WIB
Petugas gabungan TNI-Polri, Satpol PP dan Dinas Perhubungan memeriksa surat hasil rapid antigen pengunjung di Simpang Gadog, Kabupaten Bogor, Sabtu (16/1/2021).
Pantauan MNC Portal Indonesia, satu persatu kendaraan dari arah Jakarta yang menuju Puncak diperiksa aparat gabungan dari TNI-Polri, Satpol PP dan Dinas Perhubungan sejak pagi tadi. Mayoritas yang diperiksa mobil dengan plat nomor Jakarta.
Petugas menanyakan surat hasil rapid antigen kepada para pengendara. Bagi yang bisa menunjukan dipersilahkan kembali melanjutkan perjalanan tetapi yang tidak bisa langsung diputarbalik petugas.
Bahkan, terlihat ada beberapa pengendara yang sudah menunjukan surat hasil rapid antigen namun tidak sesuai dengan jumlah penumpangnya juga diputarbalik. Bila tidak ingin diputar balik, petugas sudah menyiapkan rapid antigen bagi pengunjung.
Tidak hanya pemeriksaan protokol kesehatan dan surat hasil rapid antigen, petugas juga akan menyisir beberapa lokasi wisata yang terjadi kerumunan. Pasalnya, aturan dalam masa PPKM lokasi wisata dibatasi kapasitasnya hanya sebesar 25 persen.
FOTO Kontributor MPI/Putra Ramadhani Astyawan
Pantauan MNC Portal Indonesia, satu persatu kendaraan dari arah Jakarta yang menuju Puncak diperiksa aparat gabungan dari TNI-Polri, Satpol PP dan Dinas Perhubungan sejak pagi tadi. Mayoritas yang diperiksa mobil dengan plat nomor Jakarta.
Petugas menanyakan surat hasil rapid antigen kepada para pengendara. Bagi yang bisa menunjukan dipersilahkan kembali melanjutkan perjalanan tetapi yang tidak bisa langsung diputarbalik petugas.
Bahkan, terlihat ada beberapa pengendara yang sudah menunjukan surat hasil rapid antigen namun tidak sesuai dengan jumlah penumpangnya juga diputarbalik. Bila tidak ingin diputar balik, petugas sudah menyiapkan rapid antigen bagi pengunjung.
Tidak hanya pemeriksaan protokol kesehatan dan surat hasil rapid antigen, petugas juga akan menyisir beberapa lokasi wisata yang terjadi kerumunan. Pasalnya, aturan dalam masa PPKM lokasi wisata dibatasi kapasitasnya hanya sebesar 25 persen.
FOTO Kontributor MPI/Putra Ramadhani Astyawan
(sra)