Datangi Kantor DPP PPP, Para Ketua DPC Tuntut Berhentikan Ketua DPW Sumsel Agus Sutikno
Jakarta - Para ketua DPC bersama kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta DPP PPP untuk segera mengambil keputusan dan memberhentikan jabatan Ketua DPW PPP Sumsel (Sumsel), yaitu Agus Sutikno.
Hal ini disampaikan langsung oleh para ketua DPC PPP se-Sumsel bersama Ketua Majelis Syariah PPP Sumsel Kiai Haji Asjmawi Abdul Malik Alhafiz, di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024).
“Segera mungkin DPW PPP Sumsel diganti, itu saja. Semua alasan sudah kami sertakan lengkap dan sudah disampaikan lebih dari setahun lalu,” ujar Kiai Haji Asjmawi.
Dia menyebut, partai berlambang Kabah Sumsel di bawah kepemimpinan Agus Sutikno banyak mengalami kemunduran. Seperti perolehan suara yang menurun dan lainnya.
“Alasannya antara lain karena banyak maksiat, akhirnya sekarang berdampak di Sumsel terjadi chaos hingga presentasinya down. Sikap ketua DPW mempengaruhi hasil kemarin,” jelasnya.
Sementara, Ketua DPC PPP Muara Enim Sumsel Nino Andrian mengaku kedatangannya ke Kantor DPP PPP berlandaskan perjuangan. Sebab, dia berharap dengan digantinya ketua DPW maka PPP di Sumsel bisa semakin besar dan lebih solid.
“Alhamdulillah kami diterima langsung oleh Pak Ketum, karena sejak lama kami menunggu janji ini. Karena dulu mendekati Pileg tidak bisa ada pergantian, maka ini masih dalam tahap perjuangan membesarkan PPP di wilayah kami masing-masing,” tutur Nino.
Nino berharap DPP PPP beserta Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono dapat segera mengambil tindakan. Sebab, ke depan PPP akan menghadapi Pilkada dengan strategi dan solidaritas yang baik.
“Harapan kami kepada DPP dan Pak Ketum agar segera mengambil tindakan atas aspirasi yang kami sampaikan. Karena akan banyak agenda nanti, salah satunya Pilkada. Jangan sampai Pilkada ini salah langkah lagi,” ungkapnya.
Menanggapi hal ini, Mardiono mengaku akan menyerap aspirasi dari para kader di Sumsel dan akan segera menindaklanjuti persoalan di DPW PPP Sumsel.
“Kita akan coba menindaklanjuti karena sempat tertunda evaluasinya kemarin saat Pileg. Insyaallah dalam waktu dekat akan dilakukan rapat terbatas membahas khusus persoalan Sumsel supaya tidak mengganggu kepengurusan dalam rangka menghadapi Pilkada,” kata Mardiono.
Mardiono pun menegaskan akan memutuskan persoalan DPW PPP Sumsel atas kesepakatan bersama dan berasaskan kolektif kolegial.
“PPP tidak bisa memutuskan sepihak atau oleh seorang ketua umum, namun harus berdasarkan kolektif kolegial. Saya menghargai sepenuhnya kegigihan kader di Sumsel serta kecintaan yang besar kepada PPP untuk bisa bangkit kembali. Semoga dengan evaluasi ini akan memberikan harapan baru bagi perjuangan PPP di Sumsel,” tutupnya.
Adapun terdapat 13 DPC PPP se-Sumsel yang telah menuntut kepada DPP PPP untuk memberhentikan jabatan Ketua DPW PPP Sumsel. Hal ini diharapkan akan berdampak baik bagi organisasi dan kebesaran partai berlambang Kabah.
Persoalan DPW PPP Sumsel juga diketahui telah berlarut sejak beberapa tahun lalu yang dapat mengganggu jalannya organisasi. Dalam pertemuan ini, turut hadir juga Wakil Ketua Umum PPP Ermalena dan Wakil Ketua Umum PPP Rusli Effendi.
