Pimpinan DPR Desak Polri-TNI Tindak Tegas Ketua ULMWP Benny Wenda

  • Wakil Ketua DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin (kanan) dan Anggota Fraksi Golkar Roberth Kardinal memberikan keterangan mengenai masalah Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat atau The United Liberation Movement for West Papua Barat (ULMWP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/12/2020).
  • Wakil Ketua DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin (kanan) dan Anggota Fraksi Golkar Roberth Kardinal memberikan keterangan mengenai masalah Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat atau The United Liberation Movement for West Papua Barat (ULMWP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/12/2020).
  • Wakil Ketua DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin memberikan keterangan mengenai masalah Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat atau The United Liberation Movement for West Papua Barat (ULMWP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/12/2020).
  • Wakil Ketua DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin memberikan keterangan mengenai masalah Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat atau The United Liberation Movement for West Papua Barat (ULMWP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/12/2020).
  • Anggota Fraksi Golkar Roberth Kardinal memberikan keterangan mengenai masalah Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat atau The United Liberation Movement for West Papua Barat (ULMWP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/12/2020).

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin (kanan) dan Anggota Fraksi Golkar Roberth Kardinal memberikan keterangan mengenai masalah Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat atau The United Liberation Movement for West Papua Barat (ULMWP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/12/2020). Azis Syamsudin meminta Polri menindak tegas kepada Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat Benny Wenda.

Apa yang dilakukan Benny Wenda bisa ditindak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena masuk dalam tindakan hasutan dan juga makar. Berharap Pemerintah dalam hal ini TNI-POLRI dapat bergerak cepat berperan aktif untuk menjaga keamanan Papua lebih kondusif.

(rat)
Top